poskota.net

Danlanal Biak Ajak Tokoh Agama Vihara Budha Dharma Biak berkunjung Ke KRI Teluk Wondama-527

Laporan : Anton

Papua, Poskota.net – Komandan Lanal Biak Kolonel Marinir Karlos R. Deda, M.Tr. Hanla.M.M., mengajak dan mendampingi Ketua beserta Pengurus Vihara Budha Dharma Biak mengunjungi KRI Teluk Wondama-527 yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Umum Biak Jumat, (03/06/2022).

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya Tokoh Agama Budha Vihara Budha Dharma Biak ke salah satu alutsista yang dimiliki TNI AL dalam hal ini KRI Teluk Wondama- 527 (Kapal Markas Guskamla Koarmada III) yang tengah melaksanakan kegiatan operasi Perisai Paus -22 Tahap II. Ucap Danlanal Biak.

” Disamping itu kegiatan kunjungan Tour Ship tersebut dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan hubungan baik TNI AL dalam hal ini Pangkalan TNI AL Biak dengan Tokoh Agama di wilayah Kabupaten Biak Numfor.” Ucap Kolonel Marinir Karlos Deda.

Kegiatan kunjungan Tour Ship di KRI Teluk Wondama-527 bersama Tokoh Agama Vihara Budha Dharma Biak dilanjutkan kunjungan ke Mako Lanal Biak.

“Semoga b hubungan baik antara Para Tokoh Agama dengan Pangkalan TNI AL Biak selalu terjalin dengan baik dalam rangka bersama sama menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Biak Numfor.” Pungkas Danlanal Biak.

Dalam kunjungan tersebut diakhiri dengan tukar menukar cideramata/plakat sebagai bentuk rasa penghormatan Pangkalan TNI AL Biak kepada para Tokoh Agama.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya : Kolonel Marinir Karlos R. Deda (Danlanal Biak), Letkol Laut (P) Rizkal Fadlul Kamal (Dan KRI Teluk Wondama-527), Mayor Laut (S) Marthen Otti Tekege (Ka Akun Lanal Biak), Bhante Bhadra Pravira Sthavira (Ketua Vihara Budha Dharma Biak) dan Para Pengurus Vihara Budha Dharma Biak.

Komitmen Kemenkumham Berikan Pelayanan Berkeadilan, Tanpa Diskriminasi dan Berkepastian Hukum

Laporan : Erwin Silitonga

Tangerang,poskota.net – “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Juga, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), dimana setiap orang berhak memperoleh Pelayanan yang berkeadilan, tanpa diskriminasi dan adanya kepastian hukum, merupakan salah satu cara agar amanat konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat terimplementasi.

Setidaknya itulah yang disampaikan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi saat menyampaikan sambutannya dalam Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang digelar Kanwil Kemenkumham Banten, Kamis (02/06).

Dirjen HAM memaparkan, dalam perjalanannya, lompatan besar yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan P2HAM adalah ketika diterbitkannya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

“Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah bukti komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat”, ujarnya.

Tidak main-main, Direktur Jenderal HAM menyebut sebagaimana diamanatkan Menteri Hukum dan HAM, Penilaian P2HAM bakal menurunkan Tim Penilai Kualitas dan Pengawas yang berasal dari Unit Eselon I, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Akademisi hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga pelaksanaan P2HAM di internal Kementerian Hukum dan HAM betul-betul terimplementasi dengan baik.

“Saya akan selalu mendorong dan memberikan support (dukungan) agar semua Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh P2HAM, tetap semangat, sehingga P2HAM dapat diimpelementasikan dengan baik”, pesannya.

Digelar di Aula Terbuka Lapas Kelas I Tangerang, Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM diikuti oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham Banten.

Kegiatan turut dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Sri Kurniati Handayani Pane serta Perwakilan dari Ombudsman Banten, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kabid Humas: Sampai Saat Ini Situasi Kamtibmas di Papua Aman dan Kondusif

Laporan : Anton

Papua, Poskota.net – Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal mengatakan aksi unjuk rasa yang berlangsung disejumlah daerah di Papua berlangsung aman dan kondusif.

“Sampai saat ini situasi di Provinsi Papua aman dan kondusif. Meski dibeberapa wilayah di Papua menggelar aksi unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Papua saat dimintai keterangan, Jumat, (3/6/2022).

Kabid Humas Polda Papua mengungkapkan, bahwa hari ini di sejumlah daerah di Provinsi Papua digelar aksi unjuk rasa penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh Massa yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP), KNPB Baliem di Kabupaten Jayawijaya dan Fopera di Kabupaten Paniai.

Dari 29 Kabupaten dan 1 Kota di Papua unjuk rasa dilakukan dibeberapa daerah saja seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

“untuk di Kota Jayapura jumlah massa kurang lebih 700 orang yang tersebar di tiga titik kumpul diantara, lingkaran abe, expo waena, Perumnas III, kemudian di Kabupaten Jayawijaya massa kurang lebih 500 orang dengan titik kumpul di Area Pertigaan Sinakma Wamena, Area Wouma jalan Ahmad Yani Wamena, Area pertigaan Hom Hom- Pikei Wamena, Area Sd Percobaan Potikelek-Pattimura Wamena dan Area DPRD Wamena” ungkap Kamal.

Lanjut Kombes kamal, sedangkan di Kabupaten Mimika massa berjumlah kurang lebih 100 orang dengan titik kumpul Kantor DPRD, Kantor Pemda, Lapangan Timika Indah, Pertigaan Keuskupan , Bundaran SP2 – SP5, sedangkan di Kabupaten Paniai jumlah massa kurang lebih 200 orang dengan titik kumpul di Lapangan Karel Gobay.

“kemudian untuk di Kabupaten Jayapura jumlah massa kurang lebih 30 orang dengan titik kumpul di Pos 7 Sentani dan terakhir di Kabupaten Nabire jumlah massa sekitar 22 orang dengan titik kumpul di taman gisi Nabire” jelas Ahmad Musthofa Kamal.

Kombes Kamal menambahkan, para pejabat Utama Polda Papua yang dipimpin Karo Ops Polda Papua Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K langsung turun ke lapangan untuk memantau situasi di Kota Jayapura.

“Pejabat utama yang dipimpin Karo Ops Polda Papua melakukan pemantauan dilapangan untuk memastikan situasi Kamtibmas khususnya di Kota Jayapura aman dan kondusif” terang Kombes Kamal.

Kombes Kamal menyebut bahwa Polda Papua dan Polresta Kota Jayapura telah melakukan patroli dan penyekatan serta razia di beberapa titik untuk mengantisipasi berkumpulnya massa yang lebih banyak. Selain itu Polres jajaran juga menyiapkan personel gabungan untuk mengatisipasi aksi demo di wilayahnya masing-masing.

“Untuk situasi secara keseluruhan di Provinsi Papua sampai saat ini relatif aman dan kondusif, personel gabungan masih melakukan pengamanan di titik-titik kumpul massa. Di beberapa daerah massa telah membubarkan diri dengan aman,” ungkap Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal.

Lebih lanjut, Kombes Kamal menegaskan bahwa beredarnya video, foto dan narasi yang mengatakan adanya bentrokan antara aparat keamanan TNI dan Polri dengan massa di lapangan itu tidak benar.

“Mari kita cermati berita atau informasi yang beredar di media sosial dan jangan menjadi penyebar berita yang belum tentu benar atau hoaks,” tegas Kombes Kamal.

Kabid Humas mengatakan Kapolresta Jayapura Kota turun kelapangan melakukan mediasi ke massa pendemo untuk tidak melakukan long mars serta menyiapkan transportasi untuk massa kembali ke rumah masing-masing namun massa tidak terima sehingga aparat keamanan membubarkan massa.

“Kapolresta Jayapura Kota sudah melakukan mediasi dengan massa untuk tidak melakukan long mars dan membantu menyiapkan transportasi namun massa tidak terima sehingga aparat keamanan membubarkan massa. Saat ini massa sudah membubarkan diri” kata Kamal.

Aktivitas masyarakat di Provinsi Papua khususnya di Jayapura dan sekitarnya berlangsung aman normal, kata Kamal seraya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoaks.

Ketua Lembaga Monitoring Pilar Bangsa Gordon S Soroti Penawaran Proyek LPSE Kota Tangerang

Laporan Juniardi

Tangerang,- Poskota.Net. Lembaga Monitoring Pilar Bangsa soroti tentang Pengaturan sitem lelang LPSE yang di laksanakan oleh satuan Kelompok Kerja (Pokja) di Kota Tangerang
Pasalnya banyak pemenang tender yang di menangkan oleh satuan Kelompok Kerja (Pokja) Kota tangerang jauh di bawah penawaraan 80% . Kamis 2 juni 2022

Menurut Ketua LSM Monitoring Pilar Bangsa Gordon. S di peratuaran kerja dalam Perpres PBJ 2018 dan Perlem PBJ 2020 maupun Keppres 12 Tahun 2021 sebagai turunan dari Perpres 2018 terkait dengan penawaran penyedia di bawah 80% HPS belum dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi yang efisien dan efektif.

“Beberapa isu lain yang terkait dengan penawaran < 80% HPS antara lain:

1. Pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil penyusunan HPS dan direspon dengan aktivitas melingkar (looping activities) untuk membuktikan tingkat kebenaran dari hasil penyusunan HPS tersebut, padahal metode pembuktian tersebut juga menghasilkan banyak pertanyaan.

2. Jumlah penawaran di bawah 80% HPS cenderung meningkat.
3. Timbul ketidakpercayaan terhadap penyedia jasa dengan penawaran < 80% HPS dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

4. Timbul anggapan pembina jasa konstruksi tidak dapat menjaga keberlanjutan penyelenggaraan jasa konstruksi karena semakin banyak penyedia jasa yang mengalami kerugian finansial dan dan tidak tertarik lagi pada bisnis jasa konstruksi.

5. Kesepahaman dan kesepakatan bahwa persaingan dalam bisnis jasa konstruksi bukan persaingan dengan harga terendah terganggu yang disebabkan ketidakmampuan untuk menetapkan harga yang wajar secara obyektif. Gangguan ini semakin besar pada saat terjadi siatuasi yang tidak biasa sebagaimana terjadinya pandemi Covid19 saat ini.

6. Ketersediaan tenaga Pengelola PBJ sangat terbatas sehingga kewalahan untuk mengelola PBJ yang jumlah kegiatannya semakin tinggi. Pengaturan terkait dengan evaluasi penawaran harga belum dapat menyederhanakan proses evaluasi untuk mempercepat pemilihan tanpa mengabaikan kualitas yang telah ditentukan”.tegasnya

Lebih lanjut Gordon mengatakan Beberapa pihak yang terkait dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya dari aparat pengawas/pemeriksa penggunaan keuangan negara seharusnya mempertanyakan kualitas penyusunan HPS yang menjadi dasar evaluasi penawaran dalam pemilihan jasa konstruksi.

“Dalam Perpres PBJ 2018 dan Permen PBJ 2020 maupun Keppres 12 tahun 2021 sudah diatur secara tegas bahwa penyusunan HPS harus menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi kenyataannya hasil penyusunan HPS untuk pekerjaan yang sejenis sering berbeda dengan perbedaan yang siginifikan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut, antara lain :

1. Data harga dasar sumber daya konstruksi yang dijadikan referensi berbeda, ada yang mengambil dari pedoman harga dasar yang diterbitkan oleh gubernur, dan ada juga dari walikota atau bupati, yang nilai harga dasarnya berbeda-beda.
2. Pengambilan koefisien untuk menghitung produktivitas alat yang digunakan dalam pekerjaan berbeda-beda; masing-masing penyusun HPS memiliki alasan tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, sebagian penyusun HPS lebih menyukai memilih koefisen produktivitas alat berat dengan usia alat 5 tahun, sedangkan penyusun lainnya menggunakan alat baru, atau alat yang berusia lebih tua,” tambahnya. (2 juni 2022)

Seperti yang terlihat pada pemenang tender LPSE Kota Tangerang pada tanggal pembuatan 22 Maret 2022 yang diberi judul sarana dan prasarana penanganan sampah dimana Dinas Lingkunangan Hidup Kota Tangerang dengan pagu anggaran Rp.803.864.100.00 dengan nilai HPS Rp.737.778.500.00 dan dimenangkan oleh CV.CBI dengan nilai penawaran Rp.567.282.588.00

Pada saat dikonfirmasi kepada bapak Heri sebagai panitia LPSE melalui WA tidak ada batas terendah untuk sebuah penawaran pak
Cuma memang harus dilakukan klarifikasi untuk kewajaran harganya, jawabnya 27 april 2022

Bapak heri juga meminta agar dikonfirmasi kepada bapak Iro sebagai pimpinan Pokja dan pada saat dikonfirmasi kepada bapak Iro sebagai pimpinan Pokja beliau mengatakan bahwa penawaran diatas 20 persen tidak masalah selama ada klarifikasi kewajaran harga. tutupnya. 30 mei 2022.

Bentuk Belasungkawa, Binmas Noken Kunjungi Rumah Duka Dan Berikan Bantuan

Laporan : Anton

Papua, Poskota.net – Sebagai bentuk perhatian Polri terhadap masyarakat yang sedang berduka, personel Binmas Noken Ops Damai Cartenz yang dipimpin korwil Ipda Arisandi Tancoma, SH menyambangi kediaman Tokoh Pemuda Meli Duwitau di Kampung Wandoga, Kabupaten Intan Jaya, Jumat (03/06).

Kehadiran Ipda Arisandi dan personel bertujuan mempererat silaturahmi bersama masyarakat Kampung Wandoga serta mengucapkan rasa belasungkawanya kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Mewakili pimpinan, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian kakak ipar dari bapak Meli Duwitau, semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan serta keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan keihklasan,” ungkapnya.

Diakhir, personel juga turut memberikan bantuan tali asih berupa sembako kepada keluarga almarhum.

“Semoga dengan bantuan yang diberikan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga bapak Meli, dimana Polri akan selalu hadir ditengah masyarakat baik saat suka maupun duka,” tutupnya.

Selaku Tokoh Pemuda Meli Duwitau pada kesempatannya mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh personel Binmas Noken.

“Saya dan keluarga merasa terbantu oleh personel Binmas Noken, semoga Tuhan senantiasa membalas kebaikan bapak-bapak yang sudah hadir rumah kami,” ucapnya.

Kemendagri Berkomitmen untuk Melindungi Anak Sejak Tahap Perencanaan

Laporan : Fatah

JAKARTA, Poskota.Net — Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk melindungi anak sejak dari tahap perencanaan. Anak merupakan investasi jangka panjang seiring meningkatnya bonus demografi di Indonesia.

Statemen tersebut disampaikan dalam pembukaan acara Workshop Pengembangan Panduan Perencanaan Dan Penganggaran Layanan Perlindungan Anak Di Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Hotel Gammara Makasar pada tanggal 2 Juni 2022.

Komitmen kemendagri diwujudkan dengan menjalankan Program Kerja sama Pemerintah RI-UNICEF dalam bidang Perlindungan Anak periode 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Annual Work Plan (AWP) Kementerian /Lembaga.

Salah satu output strategis dalam AWP tersebut adalah tersusunnya Panduan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Perlindungan Anak.

Berbekal Panduan tersebut diharapkan segala upaya perlindungan anak dapat dijembatani Pemerintah Daerah sehingga semua sumberdaya, program dan kegiatan Perlindungan Anak yang tersebar di berbagai dinas dan lembaga dapat diintegrasikan.

Integrasi adalah kata kunci  mengingat urusan Perlindungan anak merupakan urusan lintas sector yang perlu disinkronkan agar layanan perlindungan anak lebih terpadu dan tepat sasaran. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Perlindungan Anak mestinya dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan untuk mengakhiri ancaman perundungan dan kekerasan anak sejak dari dokumen perencanaan.

Merespon goodwill Kemendagri tersebut Chief Protection UNICEF perwakilan Sulawesi dan Maluku Hengky Wijaya mendorong panduan perencanaan dan penganggaran sebagai penunjang insiatif pengembangan kapasitas sebagai langkah kolaboratif penganggaran perlindungan anak.

Menyusul Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dipilih untuk menguji coba efektivitas draft panduan integrasi perlindungan anak karena capaian target dan support nyata Kepala daerah.

Dalam sambutannya Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang menyambut positif panduan pengintegrasian karena secara tidak langsung dapat memaksa para pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam akselerasi penyelesaian  permasalahan perlindungan anak.

Secara kelembagaan, Provinsi Sulawesi Selatan menilai anak sebagai masa depan yang harus dilindungi sehingga diposisikan seiring dengan manajemen demografi. Untuk itu  Perda no 41 Tahun 2019 mengkombinasikan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dengan Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana.

Di sisi lain Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki regulasi system pencegahan dan penanganan anak dari ancaman tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran sejak tahun 2013 yang diatur dalam Perda no 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Melalui Workshop Pengembangan Panduan Perencanaan Dan Penganggaran Layanan Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan diharapkan Panduan mendapatkan berbagai masukan sebelum diimplementasikan.

Workshop ini selain diikuti oleh Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan juga diikuti oleh para pemangku kepentingan terkait perlindungan anak dari OPD Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Dukcapil, dan Bappeda dari Kab Gowa, Kab Bone dan Kota Makasar.

Dirjen Bangda benar-benar berharap seluruh OPD membantu untuk mengoperasionalkan komitmen Kepala Daerah mengingat urusan perlindungan anak merupakan urusan lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappeda sebagai leading sector penajaman dokumen perencanaan terintegrasi.

Diaolog Interaktif Dengan Tema “Wujud Binmas Noken di Tanah Papua”

Laporan : Anton

Papua, Poskota.net – Polda Papua melaksanakan dialog interaktif dengan tema “Wujud Binmas Noken di Tanah Papua” bertempat di Stasiun LPP TVRI Papua, Kamis (02/06).

Hadir sebagai narasumber yaitu Kasatgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz-2022 Kombes Pol. Nanang Purnomo S.H, M.H, Kepala Seksi Pakan Dan Sarana UPTD Balai Pembibitan Ternak, Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua drh. Rafael Heri Nugroho dan Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut & Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura Willem Thobias Fofid.

Pada kesempatanya Kasatgas Binmas Noken mengatakan bahwa Satgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz ini pelaksanaannya ada di 5 wilayah kabupaten Pegunungan Papua yaitu, Yahukimo, Nduga, Puncak, Intan jaya, dan Pegunungan Bintang.

“Satgas Binmas Ops Damai Cartenz memiliki beberapa Program, diantaranya ada 5 Program yakni KASUARI (Kesejahteraan Untuk Anak Negeri), dengan kegiatan utama untuk membantu masyarakat dalam bidang Peternakan, Pertanian maupun Perkebunan,” ucap Kombes Pol Nanang.

Lanjut, kemudian yang kedua Program KOTEKA ( Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas), di dalam Program ini satgas Binmas Melakukan Komunikasi dan dialog dengan tokoh tokoh, baik itu masyarakat, Adat dan agama dengan mengedepankan kearifan lokal dengan harapan menciptakan Kamtibmas Kondusif di Wilayah Pegunungan Papua.

“Selanjutnya di program ketiga kita ada Program SI-IPAR atau Polisi Pi-Ajar, di Program ini Satgas Binmas menyasar kepada anak-anak Sekolah dengan kegiatan mengajar kepada anak-anak di 5 Wilayah Pegungan. Namun dalam Program ini, kami satgas Binmas tidak bekerja sendiri, kami lakukan korrdinasi dengan dinas Pendidikan, sehingga nantinya kami mampu memberikan materi pelajaran yang kompeten kepada mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, program keempat yakni MATOA (Milenial Torang Maju), kegiatan ini pihaknya mendorong masyarakat Papua yang memiliki bakat-bakat positif dengan kita gandeng agar nantinya dapat menyalurkan bakatnya sehingga apa yang di inginkannya dapat tercapai.

“Kemudian yang terakhir, kami memiliki Program Keladi Sagu (Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna), dalam Program ini kami memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat, dengan Personel yang turun Kelapaganan adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam Bidang kesehatan. Dalam Program ini juga Tim Medis Binmas Noken kami bekerja sama dengan Pelayanan Kesehatan yang ada, seperti Puskesmas, Poliklinik dan Pustu. Namun bila di wilayah tidak memiliki layanan Kesehatan, Tim Medis Binmas Noken ini Door To Door mencari orang-orang yang sakit dan diberikan pengobatan,” imbuh Kasatgas Binmas Noken.

Kombes Pol Nanang menyatakan ini sedikit gambaran dari Satgas Binmas Ops Damai Cartenz. Dalam melaksanakan tugas Satgas Binmas juga dituntut harus mampu mengedepankan dialog komunikasi sehingga Polisi dengan masyarakat yang dilayani sehingga keberadaan Polisi diterima oleh masyarakatnya.

“Dalam pelaksanaan tugas, Binmas Noken juga perlu bermitra dengan pihak lain, seperti yang sedang kita lakukan saat ini dengan mensejahterakan Masyarakat kita mengandeng dari dinas Pertanian,” tambah Kasatgas.

Dalam Kesempatan yang sama drh. Rafael Heri Nugroho mengatakan bahwa Dinas Pertanian sangat mendukung kegiatan dari Binmas Noken, salah satunya adalah dalam Program KASUARI dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan, seperti Bibit Kopi, Bibit Ternak Babi dll, dimana ini nantinya diberikan kepada masyarakat untuk dikembangkan, sehingga roda perekonomian di Papua akan lebih maju.

“Melihat hal ini, kami dari Dinas Pertanian tidak tinggal diam, kami juga turut membantu Binmas Noken dengan memerikan sarana kesehatan hewan dan kami juga membantu dalam Penyediaan Bibit Ternak dan Bibit Kopi,” lanjut Rafael Heri Nugroho.

Disisi lain, Willem Thobias Fofid, A.SiT., M.Pi menyatakan bahwa apa yang disampaikan pak Nanang merupakan sebuah inovasi dan akselerasi yang baru, seperti kita ketahui bersama, dalam bisnis Distribusi Logistik, kita berbicara mengenai sebuah ekosistem yang sangat besar, Bapak Presiden Melalui Kementerian Perhubungan telah menjalankan Program strategis nasional salah satunya TOL Laut, dan dari TOL laut ini, pihaknya juga lakukan kerjasama dengan Satgas Binmas Noken.

“Dimana Program-program dari Binmas Noken ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, oleh sebab itu kami juga akan membantu, bila hasil bantuan Satgas Binmas kepada masyarakat ini melimpah, kami siap membantu dalam bidang angkutan, untuk di ekspor keluar Papua, sehingga Perekonomian dari masyarakat di Pedalaman Papua dapat berkembang dengan baik,” tandas Willem Thobias.

Persoalan Baju Batik Siswa, Komisi IV DPRD Kunjungi  Sekolah Sekolah

Laporan, Robinsar silaban

Simalungun, Post Kota.Net – Mengingat hasil Rapat  Dengar Pendapat ( RDP) yang dilakukan DPRD dengan dinas pendidikan kabupaten simalungun telah menyepakati penarikan kembali baju batik siswa yang telah yang dibagikan, Andre Andika Sinaga anggota DPRD komisi IV mengunjuni  sekolah sekolah yang ada di kabupaten simalungun.

Dalam kunjunganya ke SMP Negeri 1 kecamatan siantar, kamis (2/6/22). Andre meminta kepada B. Sihombing selaku kepala sekolah agar melakukan penarikan kembali baju batik yang telah di bagikan kepada siswa.

Menurut Andre, Hal penarikan kembali baju batik tersebut adalah hasil dari kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IV dengan Dinas Pendidikan kabupaten simalungun beberapa hari lalu, Dengan alasan harga baju batik yang dibagikan kepada siswa seharga 120 ribu tersebut  tidak sesuai  dengan kwalitas ataupun mutu bahan sehingga dianggap merugikan orang tua siswa.

Mendapat informasi dari anggota DPRD tersebut, B. Sihombing menyepakati akan melakukan penarikan baju batik yang telah di bagikan  tersebut dan akan mengembalikan uangnya apabila diantara siswa sudah ada yang membayar.

” Kita akan tanyakan kepada guru yang menanganinya, kalau memang sudah ada yang membayar ataupun menyicil maka uangnya akan kita kembalikan” ucap B.sihombing

PT. KAI Beri Penghargaan Kepada Kapolres Oku Dan Kasat Reskrim

Laporan : Budi Utomo

Baturaja Oku,Poskota net – PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero melalui Kepala Devisi Regional Sub Drive IV Tanjung Karang memberi Penghargaan kepada bapak Kapolres Oku,Kamis 2/6/2022

Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo,S.I.K didampingi para pejabat utama (PJU) menyambut kehadiran Kepala Devisi Regional Sub Drive IV Tanjung karang didampingi Manager PAM Letkol Heru juga bagian Sintel dan rombongan dari PT.Kereta Api Indonesia

Diselah kunjungan nya Muh Saiful Kepala Devisi Regional Sub Drive IV Tanjung karang bersama rombongan mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres Oku yang telah menyambut silaturahmi ini dengan ramah dan humanis “jelas saiful

Ditambahkan nya PT.Kereta Api Indonesia mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Bapak Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo,S.I.K bersama seluruh jajaran Yang telah mengungkap tindak pidana kasus Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu 23/4/2022 di petak jalan lubuk rukam belimbing air kakah kab Oku “ungkap nya

Saiful juga berharap semoga silaturahmi dan kerjasama ini antara PT kereta api Indonesia dengan polres Oku dapat terus terjalin,Disamping itu mewakili PT kereta api Indonesia Saiful langsung memberikan piagam penghargaan kepada : 1. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo,S.I.K, 2. Kasat Reskrim AKP Hillal Adi Imawan,S.I.K yang diwakilkan oleh Kanit Pidum polres Oku Ipda Bagus Aji Randhika,S.Tr.K

Ditempat yang sama Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo,S.I.K menyampaikan “selamat datang kepada bapak Muh Saiful alam dan rombongan pejabat PT KAI di Mapolres Oku “ujar Kapolres

Lanjut Kapolres beliau membenarkan bahwa jajaran kami telah mengungkap dugaan tindak pidana Curat 39 batang besi rel kereta api yang terjadi pada hari Sabtu 23/4/2022 pukul 20.00 wib di wilayah petak jalan lubuk rukam belimbing air kakah kab Oku

Proses pengungkapan perkara ini pihaknya juga telah mengamankan para tersangka berinisial SH (45) dan RW (37) keduanya warga desa kepayang kec peninjauan kab Oku

Dari penyidikan kami telah mengaman barang tersangka bersama barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit mobil truck dan 39 Batang besi rel kereta api “ungkap kapolres

Dari hasil kerugian yang di alami pihak PT kereta api Indonesia sebesar Rp.68.770.611,00 “kata Kapolres

Program Keladi Sagu, Binmas Noken Terus Menyentuh Dengan Pelayanan Kesehatan

Laporan : Anton

Papua, Poskota.net – Guna meratakan pelayanan kesehatan dan menjaga kualitas kesehatan, Binmas Noken Ops Damai Cartenz Wilayah Nduga terus menyentuh dengan salah satu program unggulan yaitu Keladi Sagu (Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna), Kamis (02/06).

Kegiatan pelayanan kesehatan program Keladi Sagu yang dilakukan secara Door To Door maupun pelayan menetap di Mako Polres Nduga terus menyentuh dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kakorwil Nduga melalui Katim Urdokkes Binmas Noken Wilkayah Nduga Ipda dr. Marten Bhara, M.A.R.S., mengatakan bahwa Polri akan terus menggencarkan program Keladi Sagu di Kab. Nduga dengan harapan ke depan dapat menjangkau seluruh masyarakat khususnya yang berada di pinggiran.

“Kini Polri hadir dengan program Keladi Sagu, kegiatan ini akan terus dilakukan dengan berpindah-pindah tempat agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat adanya program unggulan dari Binmas Noken ini,” tuturnya.

Dirinya menerangkan, pada hari tersebut Urdokkes Binmas Noken memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menderita sakit dengan melakukan pemeriksaan awal dan permberian terapi untuk meringankan sakit yang diderita.

“Kami menemukan beberapa masyarakat yang mempunyai keluhan, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diberikan obat dan terapi,” terang dr. Marten Bhara.

Diakhir, dr. Marten Bhara menyampaikan Binmas Noken akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar bisa menjadi solusi khsusunya di pelosok Kab. Nduga yang terkendala jarak dan transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Harapan kami kedepan Binmas Noken bisa hadir hingga ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan bisa merata untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tandasnya.