Laporan : Julham Harahap
BEKASI,poskota.net- Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Khususnya Kecamatan dan Dinas Catatan Sipil harus dapat melayani Masyarakat dengan sepenuh hati, karena tugas sebagai Pegawai ASN di Kecamatan maupun Dinas Disdukcapil adalah pelayanan Masyarakat.
Namun kinerja Pegawai ASN sangat mengkecewakan Masyarakat, karena warga yang bernama Husin (53) Alamat Villa Mutiara Gading RT.02 / RW.13 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya,
saat hendak memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) gagal, kerena
NIK e-KTP yang dimiliki ketauan kembar atau ganda dengan orang lain dan kemudian Yati dan Yunus Suami Istri warga Perum Papan Indah RT.07/ RW.10 juga menyampaikan keluhannya pada awak Media saat di temui mengatakan, dirinya sangat kecewa atas sikap kinerja Staf Kecamatan Tambun Selatan di bagian pembuatan e-KTP
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena Saya dipermainkan oleh pihak Staf Kecamatan bagian Kependudukan bahwa e-KTP Saya sudah satu tahun belum juga jadi-jadi,” kata Yati dengan nada keseal.
Semantara Yunus sebagai Suami Yati mengungkapkan, Saya kecewa dengan pelayanan Pemerintahan Kecamatan Tambun Selatan khususnya di bidang Kependudukan pembupatan e-KTP, sebab dari bulan berganti tahun masi perpanjangan Suket terus.
Sedangkan Husin mengatakan dengan rasa kecewa dan malu saat memperpanjanga SIM, agar Pemerintah Dareah Kabupaten Bekasi Khususnya Kepala Dinas Catatan Sipil H.Hudaya dapat diduga tidak profesional menepatkan Staf dan juga tidak tegas kepada Staf yang bekerja melayani Masyarakat Kabupaten Bekasi
“Karena dapat diindikasikan ini adalah kecerobahan dan tidak Profesionalnya kinerja Pegawai ASN di Kecamatan bagian Kependudukan maupun di Dinas Catatan Sipil tetang Pelayaan Kependudukan kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi,”kata Husin
Husim menjelaskan, bahwa kinerja Staf di Kecamatan masi saja banyak yang salah untuk pembuatan e-KTP, karena ada beberapa warga yang sudah bertahun-tahun memiliki e-KTP tidak terdaftar dan juga ada yang memiliki NIK e-KTP ganda di Dinas Catatan Sipil serta untuk mendapatkan e-KTP saja sangat Sulit.
Saat wartawan konfirmasi adanya e-KTP tidak terdaftar Dan sulit di dapatkan dan KTP Ganda anggota Dewan Komisi 1, Warja saat diminta tanggapan, terkait
e-KTP sulitdi dapat Masyarakat Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa Anggaran ABT Tahun 2020 Kabupaten Bekasi akan mengganggarkan 3,5 Miliar untuk menghibahkan masalah e-KTP,
Sistemnya adalah begitu dari Pemda menghibahkan ke Depdagri dan Depdagri kembali lagi ke Pemda
“Maka Insya Allah di Tahun 2021untuk kendala e-KTP sudah tidak ada permasalahan lagi,” kata Warja.
Saat media menyinggung terkait permasalahan e-KTP Masyarakat tidak terdaftar di Dinas Catatan Sipil dan ada yang Ganda NIK e-KTP, Warja selaku Anggota Dewan mengatakan, coba nanti akan panggil Kepala Dinas Catatan Sipil untuk mengdiskusikannya.
“Agar dibuatkan surat edaran ke pihak Perbankan supaya masalah ini bisa terealisasi,” papar Warja.
“Hal ini jangan sampai ada kendala, dan Saya akan panggil Minggu depan Kepala Dinas Catatan Sipil, artinya Disdukcapil akan saya panggil diruangan Komisi 1 untuk membuat surat edaran,” tambahnya.
Warja mengharpakan, terkait permasalahan Akte Catatan Sipil program jemput bola yang dilaksanakan Disdukcapil melalui desa-desa yang tidak ada kejelasannya dengan banyak berkas yang diambil dari Masyarakat.
“Namun tidak ada realisasinya dengan memakan waktu sampai berlama-lama, maka Komisi 1 (satu) menerima masukan dan keluhan-keluhan Masyarakat akan saya sampaikan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Insya Allah Minggu depan,” pintah Warja
Irwan sebagai Ketua DPC – AWI (Aliansi Wartawan Indonesia ), angkat bicara mengatakan, apa yang dikeluhkan dan diungkapkan oleh Masyarakat Kabupaten Bekasi, terkait permasalahan e-KTP dan Akte Kelahiran serta BPJS dengan rasa kekesalan dan ke kecewa masyarakat pada kinerja Pegawai Kecamatan maupun Dinas Catatan Sipil sebagai ASN
“Dapat diduga ini sudah bermain Birokrasi dan berbelit-belit kaya benang kusut serta tidak Profesional dalam bekerja maka dapat diindikasikan sudah Amburadul kinerja Pegawai ASN Catatan Sipil baik di Kecamatan maupun di Dinas Catatan Sipil, sehingga banyak Masyarakat yang dirugikan,” kata Irwan.
Dengan terjadinya dugaan kinerja Dinas Catatan Sipil tidak Profisional bekerja, ini semua adalah ke cerbohan Kepala Dinas Catatan Sipil H.Hudaya menepatkan Pegawai ASN melakukan pekerjaan untuk mendata Masyarakat tidak telitu dan ceroboh.
