by

Diduga Camat Tutup Mata, Kepala Desa Memotong Dana BLT UMKM Warga Buat Kunjungan Bupati

Laporan : A. Rahmat Setiawan

SUMEDANG, Poskota.net – Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tahap dua Desa Kamal, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, senilai 1.200.000;/orang terjadi pemotongan 200.000/orang, luar biasa mirisnya warga yang di potong, dengan dalih untuk menjamu kujungan Bupati saat peresmian UMKM di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Ada saja cara oknun melakukan pungutan pembohong disaat kondisi pandemi Covid-19 mewabah, Selasa (20/07/2021).

Hal ini dibenarkan oleh Yoyo Kepala Desa Kamal saat di konfirmasi awak media, “Pemotongan tersebut merupakan kesepakatan bersama Koordinator Kecamatan untuk menjamu Bupati,” tulisnya.

Dengan mengatasnamakan koordinator kecamatan, pungutan sebesar Rp 200.000/orang, dengan dalih untuk menjamu kunjungan Bupati dalam rangka peresmian gerai UMKM, yang diresmikan oleh H. Doni Ahmad Munir selaku Bupati Kabupaten Sumedang.

Kantor Desa Kamal, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Poskota.net/Dok Ist)

Dari hasil penelusuran Tim awak media Poskota.net dilapangan, semua warga Desa Kamal mengaku dipotong sebesar Rp 200.000/orang oleh oknum yang mengatasnamakan koordinator UMKM desa yang berinisial (R).

Warga tidak percaya begitu saja mencoba dan mengkrooscek kebenaran hal tersebut kepada Yoyo Kepala Desa Kamal, yang diterima sungguh mengejutkan, ketika Kepala Desa menyapaikan bahwa pungutan tersebut sebagai jawaban kesepakatan bersama untuk menjamu Bupati.

Tim awak media tidak berhenti untuk mencari kebenaran, dan untuk berimbangnya berita tim awak media Poskota.net mengkonfirmasi Encu Nursyamsu Camat Tanjungmedar, “Saya tidak tahu terkait permasalahan tersebut dan saya akan menelusuri kasus ini,” kata Encu Nursyamsu Camat Tanjungmedar di tempat terpisah .

Suwondo Ketua Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMUS RI), melalui sambungan telepon sangat menyayangkan hal tersebut terjadi dan apalagi hasil pungutan digunakan untuk menjamu Bupati, dari hak orang miskin, “Saya berharap Bupati tahu hal ini dan segera mengambil tindakan Tegas,” tegas Suwondo Ketua umum LIDIK KRMSUS RI.

“Masyarakat jangan terus dibodohi karena didalam pengajuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sudah jelas ada ketentuan proses pengajuan maupun pemotongan agar tidak melakukan pungutan atau pemotongan tidak melakukan pungutan atau pemberian dalam bentuk apapun bahkan di bank pun sebagai penyalur bantuan penerima bantuan UMKM mengisi formulir, dimana ada pernyataan yang isinya ‘tidak memberikan ketidakseimbangan kepada pihak manapun ” tidak ada pungutan atau potongan dalam bantuan UMKM,” Pungkas Suwondo Ketua umum LIDIK KRMSUS RI.

Redaktur: Edy Junaedy/Jun

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed