Penulis: Erwin Silitonga

Laporan: Erwin Silitonga

LOMBOK,poskota.net- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto menerima gelar Adat Sasak sebagai “Adipati Yudha Negara” di bumi Lombok. Penganugerahan gelar adat Sasak ini sudah melalui proses Rapat Majelis Adat Sasak Lombok.

Pengukuhan gelar adat kepada Letjen TNI Joni Supriyanto diawali dengan pemasangan busana adat Sasak Walitaer Tengah oleh Majelis Adat Sasak HL. Azhar, bertempat Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/3/2020).

Makna dan hakekat dari Adipati Yudha Negara adalah prajurit sejati yang rela berkorban demi bangsa dan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penganugerahan gelar adat Sasak dilakukan dengan adanya pemasangan seluruh piranti dan pakaian adat kebesaran Sasak.

Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto menyampaikan ucapan terima kasih atas penganugerahan yang telah diberikan. Penganugerahan ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa sekaligus menjadi tanggung jawab atas di kukuhkan menjadi Adipati Yudha Negara adat Sasak dan menjadi warga Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan kerja Kasum TNI ke Lombok dalam rangka meninjau prajurit TNI yang sedang bertugas dan melaksanakan rehabilitasi pembangunan rumah warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terkena musibah gempa bumi beberapa waktu lalu.

 

Laporan: Andi

PROBOLINGGO,poskota.net- Sepasang suami istri, Bahrul Umum (54) dan Sumarti (50), warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo terpaksa berurusan dengan Polisi, karena disangka telah melakukan penipuan dan penggelapan.

Sepasang Suami Istri tersebut ditangkap petugas Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota, setelah sempat menghilang dan kabur ke luar kota selama 3 tahun.

Penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah 4 orang korbannya melapor ke Polisi, sementara Berdasarkan pemeriksaan, tersangka melakukan penipuan dengan menjual tanah kaveling milik orang lain dan bukan milik sendiri.

Namun tanah itu ternyata milik orang lain hingga tidak bisa di proses oleh para korban dalam pembuatan sertifikat tanah. Tersangka pun sempat meninggalkan Kota Probolinggo sejak tahun 2017 hingga 2020, dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Sementara itu dalam keteranganya Kapolsek Kademangan AKP Sumardjo menyampaikan, “Tanah yang dijual tersangka ini ternyata milik orang lain. Korbannya sudah setor uang DP, ada tujuh kwitansi yang kami amankan,” ungkapnya Rabu (11/03/2020).

Atas perbuatannya tersebut tersangka pasutri itu dijerat pasal 372 dan 378 KUHP, tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Laporan: Andi

PROBOLINGGO,poskota.net- Mengawali tahun 2020 Bea Cukai Probolinggo, Jawa Timur, telah berhasil mengamankan 339 karton setara dengan 2.469.500 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp. 2.518.890.000 dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp. 1.465.203.000.

Penindakan tersebut dilakukan pada rabu (8/1/2020) setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok batangan dan pengepakan rokok ilegal di daerah Sendiri, Kabupaten Lumajang, ungkap Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan saat gelar Konferensi Pers, Rabu (11/03/20) siang.

Lebih lanjut Andi Hermawan menjelaskan, “Dari informasi tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan penggalian informasi lebih dalam selama tiga hari,” ungkapnya.

Setelah tiga hari melakukan pengintaian, lanjut Andi, petugas pada hari Rabu (08/01/20) sekitar jam 12.30 Wib mendapati sebuah gudang/bangunan dibelakang rumah yang ditempati warga berinisial ‘SY’ beralamat di Dusun Tugu Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Didalam gudang tersebut, menurut Andi, didapatkan kegiatan pengepakan dan penyimpanan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai.

Dengan temuan itu, lanjut Andi, petugas langsung melakukan pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan terhadap pemilik gudang/bangunan yang berinisial ‘SY’ serta saksi lainya yang saat itu berada di lokasi.

Dengan temuan tersebut, selanjutnya petugas mengaman seluruh barang bukti (BB) sebanyak 339 karton yang terdiri dari 129 karton rokok jenis SKM merk Pasti Pas Bold yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai. 135 karton rokok jenis SKM batangan, 30 karton etiket merk Djaran Goyang, 1 karton alat press pemanas dan 23 karton kertas grenjeng rokok serta pelaku SY.

“Dengan menggunakan 2 truk semua BB dan pelaku dibawa ke KPPBC TMP C Probolinggo dengan membuat Surat Bukti Penindakan (SBP) dan berkas penindakan lainnya,” karang.

Andi mengatakan, bahwa tangkapan kali ini merupakan jumlah terbesar di Kabupaten Lumajang. Dan pelaku SY saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara sudah P.21, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lumajang untuk disidangkan di PN Lumajang, dengan pelanggaran pasal 50 dan atau pasal 56 UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Kami tidak akan mentolelir segala tindakan yang melanggar ketentuan dibidang cukai,” tegas Andi.

Andi juga menyampaikan bahwa bea cukai secara kontinyu bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainya seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan Satpol PP serta instansi terkait lainya dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Hasil ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah dengan adanya tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal dengan mengambil tagline dari DJBC yaitu ‘Operasi Gempur Rokok Ilegal’.

Rangkaian penindakan yang dilakukan oleh KPPBC TM C Probolinggo turut menambah jumlah penindakan DJBC secara nasional. Sepanjang tahun 2019, KPPBC TM C Probolinggo telah melakukan penindakan 46 kasus, dan 32 kasus rokok ilegal. Adapun kenaikan tarif cukai rata-rata sebesar 23% pada tahun 2020 sesuai PMK-152/PMK.010/2019 menjadi tantangan tersendiri bagi Bea Cukai yang memerlukan extra effort dalam menurunkan peredaran rokok ilegal.

“Peredaran rokok ilegal di Indonesia berada pada angka 7.04% berdasarkan suvey Universitas Gajah Mada tahun 2018. Angka ini menurun 12.14% beedasarkan hasil survey yang sama di tahun 2016,” jelasanya.

Andi juga menyampaikan bahwa ,“Di tahun 2020 ini menteri keungan Sri Mulayani Indrawati telah menargetkan agar peredaran rokok ilegal semakin ditekan dikisaran angka 3%,” Pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Muhammad Kandi, yang juga hadir dalam Konferensi Pres ini, mengatakan, karena TKP diwilayah hukum Lumajang, maka perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang.

“Tadi sudah saya sampaikan sudah P.21, bahwa perkara ini layak untuk dilimpahkan ke PN Lumajang. Dan kami sudah mempersiapkan, dalam minggu ini sudah kami limpahkan ke PN Lumajang untuk dilakukan persidangan,” ungkapnya.

Laporan : Hany Marisa Putri Sitanggang

BATAM,poskota.net – Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. H.Yan Fitri Halimansyah, MH, pimpin langsung Pelantikan Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon bertempat di Rupattama Polda Kepri, pada hari Rabu (11/3/20), Pukul 09.00.Wib. dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kepri dan personel Polda Kepri.

Wakapolda Kepri dalam Pelantikan tersebut memimpin langsung untuk melafalkan Sumpah jabatan “Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan Taat Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan Perundang -Undangan dengan selurus – lurusnya demi dharma Bakti saya kepada Bangsa dan Negara.

Kombes Pol Musa Ikipson sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri dan Perwira menengah berpangkat tiga melati tersebut, sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Dir Intelkam Polda Kepri pada Priode 2016-2017.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si, mengatakan Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan no Kep 547/III/2020.

“Pada pelantikan Irwasda Polda Kepri dilaksanakan juga penandatanganan sumpah dan janji serta penandatanganan pakta integritas, yang merupakan hal yang wajib dilakukan kepada pejabat yang dilantik”Pungkas Kabid humas Polda Kepri.

Laporan : Patupa Pakpahan

BEKASI,poskota.net- Kapolsek Tambun Kompol. H.Siswo,SH beserta personil Koramil 01 Tambun adakan pengamanan kegiatan Unjuk Rasa
Di Lokasi Depo LRT Jatimulya pada Selasa, 10/09/2020.

Sekelompok masyarakat warga Kp Jati RT. 01/RW.07 Kelurahan Jatimulya mengandakan unjuk rasa menuntut keadilan serta berharap menunda eksekusi lahan mereka untuk menjadi lahan pembangunan LRT di Jatimulya yang rencanannya dilaksanakan Kamis,12/09/2020 oleh pemerintah.

Warga berorasi di depan luar gerbang depo LRT dengan membawa spanduk dan pengamanan dari Kepolisian Polsek Tambun dan TNI Koramil Tambun dengan kapolsek Kompol H. Siswo, SH dan Wadanramil Lettu Indriyanto.

Dalam ornamen dan spanduk warga memberikan tuntutan yang menolak proyek pemerintah karena belum dapat ganti rugi, menolak ganti rugi dengan harga murah serta transparansi luas lahan serta penyelesaian penggantian konsinasi sesuai harga tanah.

Pukul 14.30 WIB, warga selesai berorasi dan kembali ke titik kumpul.

Firmauli Silalahi SH, MH Kuasa Hukum Agus Suripto dkk, menyatakan ,kami sudah sampai Presiden, Menko Kemaritiman, DPRD dengan fraksi-fraksi, untuk eksekusi hari Kamis tolong di tunda karena sedang proses/berjalan di pengadilan, kami bukan mau menentang pemerintah namun kami hanya mempertahankan hak kami, sesuai dengan harga yg telah di berikan pada warga sebelumnya yang telah menerima penggantian, disini ada konsinyasi yang diberikan bahwa lahan dan bangunan sangat kurang dan harganya jg tidak sesuai dengan harga yg diberikan pada yang lain yang sudah menerima.

Warga Kelompok Agus Sucipto Cs(konsinyasi) sebanyak 43 bidang, meminta agar besaran uang ganti kerugian pengadaan lahan LRT disamakan dengan warga yang sudah menerima penggantian sebelumnya.

Pada pukul 15.30 WIB, warga akan kembali berkumpul di Rumah Agus Sutipto untuk mengikuti rencana pertemuan antara warga dengan pihak Muspika dan Muspida. Situasi unjuk rasa berjalan kondusif karena pengamanan dan mediasi interaktif aparat kepolisian dan anggota TNI dilokasi. Sudah selayaknya pemerintah memperhatikan tuntutan masyarakat sesuai.data dan fakta dilapangan.

Berikut tuntutan Agus Suripto CS yang di berikan sebagai release :
1. Bahwa Warga Masyarakat Klien kami sdr Agus Suripto dkk sebanyak 15 Orang (Lima belas) orang yang merupakan bagian dar 36 (tiga puluh lima) orang yang kami dampingi
yang sedang mempertahankan haknya, telah mendapatkan tindakan sewenang wenang dan Direktorat Jenderal Perkerata Apian Kementerian Perhubungan dimana pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 mendatang akan melakukan Eksekusi terhadap Tanah dan Bangunan Rumah yang dimiiki Klien kami di Kampung Jati Mulya Bekasi.

2. Bahwa pihak Direktorat Jenderal Perkereta Apian, telah menitipkan Uang Konsinyasi di Pengadian Negeri Cikarang, dimana Konsinyasi tersebut tidak sesuai dan dengan alasan luasan tanah dan bangunan rumah Klien kami, sehingga pihak Ditjend Perkeretapian akan merampas sebagian tanah dan bangunan klien kami tanpa dihargai, apabila eksekusi jadí dilaksanakan.

3. Bahwa Konsinyasi yang dititipkan oleh Ditjend Perkereta Apian di Pengadilan Negeri Cikarang tidak Ada biaya Solatium, Premium , Sarana dan Masa tunggu, sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Undang undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah. Sehingga sebagian warga manyarakat klien kami yang diatur dan dirumuskan dalam Uu no. 12 tahun 2012 telah dengan sengaja dirampas oleh pihak Ditjend Perkereta Apian dan menurut pengetahuan Kami, perbuatan tersebut tindak pidana dan untuk itu kami akan melakukan Laporan Polisi ke Mabes Polri.

4. Bahwa terhadap objek tanah dan bangunan milik Klien kami Agus Suripoto dkk sedang berjalan proses Pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata di Pengadian Negeri Cikarang, dimana Kami sebagai Penggugat dan Pihak Ditjend Perkereta Apian sebagai salah satu Tergugat dan Perkara nomor 229/Pdt.g/2019/Pn Cikarang sehingga pelaksanaan Eksekusi ini sangat membingungkan kami.

5. Bahwa terhadap Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 32 S/d
46/Pdt.Bth/2020PN. Ckr . Kami sedang melakukan Perlawanan Eksekusi di Pengadian Negeri Cikarang dengan nomor perkara no. 32 s/d 46/Pdt.G/ 2020PN CIkarang, dibagi 5 (lima ) perkara dalam setiap Majelis Hakim, sehingga ditangani oleh 3 (tiga ) Majelis Hakim dan Perkaranya sedang berjalan dan berproses di Pengadilan Negeri Cikarang.

6. Bahwa terhadap perbuatan sewenang wenang ini, kami telah membuat surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Mohon Perlindungan, dimana warga masyarakat klien
kami sangat bingung dan menderita akan kemana berlindung dan berteduh Jika rumah mereka telah di Eksekusi.

7. Bahwa terhadap Klien kami adalah warga yang taat hukum dan mendukung pembangunan, maka berikanlah hak mereka sebagaimana yang diatur dalam UU no. 2
tahun 2012 tentang Pengadaan tanah, maka warga masyarakat klien kami akan suka rela meninggalkan tanah dan rumah mereka dan mencari rumah ditempat yang lain untuk tempat
bernaung dan berteduh.

8. Tolong hindarkan perbuatan semena mena melampaui batas kewewenangan merampas
sebagian milik masyarakat yang tidak mampu dan tidak berdaya serta barada dalam Kemiskinan.