Wewenang Bawaslu Mengingatkan, Mensos Imbau Tidak Politisasi Bansos untuk Pilkada

JAKARTA,poskota.net- Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, menyampaikan bahwa jika ada politisasi bantuan sosial merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Jadi Kemensos tentunya hanya bisa mengimbau agar tidak melakukan politisasi-politisasi bansos. Namun mungkin juga Bawaslu tidak mudah karena sekarang belum masuk dalam masa kampanye,” ujar Mensos saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (19/5).

Tentu, lanjut Mensos, ini area yang grey, yang abu-abu, belum ada tahapan masa kampanye pilkada, tapi mungkin dapat dilihat juga beberapa daerah melakukan penyaluran-penyaluran bansos yang menggunakan foto dan nama.

“Saya kira ini diselesaikan secara masing-masing di daerahnya dengan institusi-institusi yang berwenang untuk mengawasi pilkada,” imbuh Mensos.

Pada kesempatan itu, Mensos juga jelaskan bahwa bentuk penyederhanaan prosedur itu sebenarnya bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah.

“Kelambatan data dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten/kota ke Kemensos itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa/kelurahan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” ujar Mensos.

Yang terjadi, menurut Mensos, banyak kabupaten/kota yang menarik kembali data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos, ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan karena tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan yang data dari Dinsos kepada Kemensos.

“Jadi itu salah satunya sehingga mengapa kita harus membuka jadwal yang agak panjang untuk data,” ungkap Mensos.

Namun, Mensos sampaikan per hari kemarin Kemensos sudah menutup kepada daerah-daerah dan tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Ia menambahkan hal ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan dari Kemensos, Kemendes, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot ada.

“Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan, kami pahami, karena juga harus akuntabel juga tidak sembarangan memberikan data,” sambung Mensos.

Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja, tambah Mensos, tapi tidak harus akuntabel itu mudah karena ini kan harus cepat dan akuntabel sehingga yang dilakukan adalah Kemensos sudah menyetop untuk data sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik lagi data.

“Kemudian yang lain adalah kami sekarang anggaran yang sudah ada di kami untuk baksos tunai ini sudah seluruhnya kami geser ke PT Pos. Jadi tidak ada lagi di Kemensos dan per hari ini PT Pos akan sudah menerima dana untuk menyalurkan ke 8,3 juta KK (Kepala Keluarga),” jelas Mensos.

Jadi, menurut Mensos, tidak ada lagi masalah soal anggaran yang belum turun ke PT Pos dan juga tidak ada masalah lagi data yang belum turun ke PT Pos sehingga penyederhanaannya yang dipercepat closing untuk data di Kemensos sehingga datanya langsung dikirim ke PT Pos.

“Kemudian apakah warga rentan miskin sudah masuk dalam data-data tersebut. Jadi saya ingin tegaskan kembali ke teman-teman media, bahwa seluruh data itu adalah dari daerah, tidak ada pendataan dari Kemensos,” tandas Mensos.

Artinya, menurut Mensos, daerah yang paling tahu dari sekian yang masuk ke dalam data yang mereka kirimkan ke Kemensos itu, siapa yang miskin, rentan miskin, yang terdampak, terdampak sekali, tidak terlalu terdampak.

“Itu 110% kami serahkan kepada Pemda sehingga data yang itu kami terima. Jadi kami tidak mungkin lagi melakukan validasi, verifikasi data karena nanti akhirnya kecepatan yang seperti diminta oleh Bapak Presiden tidak akan tercapai. Sementara Bapak Presiden ingin bahwa sebelum lebaran ini dana-dana tersebut sudah tersalurkan,” kata Mensos.

Kerja Sama KPK

Soal kerja sama dengan KPK, Mensos sebutkan bahwa sejak dari hari pertama sebelum mulai pun sudah kerja sama yang terbukti dengan adanya surat edaran dari KPK mengenai data yang tidak harus mengacu kepada DTKS, tapi juga boleh di luar dan DTKS.

“Keluarga-keluarga yang tidak termasuk dalam DTKS boleh dimasukkan dalam calon penerima bansos. Kemudian BPKP ini juga saya terima setiap minggu saran-saran dan hasil-hasil pengujian dari BPKP,” ujarnya.

Juliari sampaikan bahwa Kemensos bekerja sangat-sangat erat dengan BPKP dan KPK, tentunya ini untuk memenuhi unsur akuntabilitas dari seluruh program bansos yang kami jalankan.

“Jadi tidak hanya cepat tapi juga akuntabel, jadi bisa dicek ke KPK dan BPKP, Kementerian Sosial bekerja sangat erat dengan mereka dan juga dengan Kejaksaan Agung. Saya sering kontak Pak Jaksa Agung dan menyampaikan apabila ada temen-temen di lapangan segera di informakan ke kami,” pungkas Mensos

Mendes PDTT Bilang Basis Pendataan BLT Desa itu Adalah RT

Laporan : Matille Sitompul

JAKARTA,poskota.net- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa basis pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa itu adalah Rukun Tetangga (RT).

“Seringkali sudah saya singgung, oleh relawan desa yang jumlahnya 3 orang untuk mendeteksi mereka yang terdampak oleh COVID-19 karena kehilangan mata pencaharian. Gambarannya begitu,” ujar Mendes PDTT saat memberikan jawaban kepada wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (19/5).

Prosesnya, menurut Mendes PDTT, lalu dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk verifikasi dan validasi yang syaratnya adalah mereka belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan nontunai, dan tentu tidak menerima Kartu Prakerja.

Terkait sinkronisasi selama ini dilakukan di kabupaten, lanjut Mendes PDTT, kenyataan yang terjadi agak lama, sehingga antara desa melakukan pendataan dan Musdesus, dengan pencairan BLT Dana Desa atau BLT Desa, ini jedanya cukup jauh.

“Sudah ada misalnya 46.776 desa yang sudah melakukan Musdes khusus untuk menentukan calon keluarga penerima manfaat, tapi baru 14.326 desa yang salur. Padahal duitnya sudah ada di rekening kas desa,” imbuh Mendes PDTT.

Dengan demikian, menurut Mendes PDTT, ada 32.000 misalnya situasi hari, ini ada 32.453 desa yang belum disalurkan, tetapi sudah selesai Musdesus karena menunggu sinkronisasi.

“Kemendes ini kan situasi yang kemudian mengharuskanDana Desa untuk BLT, ini yang pelu saya tegaskan lagi. Makanya Kementerian Desa harus mengubah Permendes, karena di dalam Permendes yang dikeluarkan 2019, untuk Dana Desa 2020 itu tidak ada cantolan yang mengatur tentang BLT,” kata Mendes PDTT.

Makanya, menurut Mendes PDTT, harus dibuatkan payung hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah diundang dan diterima oleh DPR kemarin, di sana jelas payung hukumnya.

Soal istilahnya, Mendes PDTT sampaikan karena ini dananya Dana Desa, bukan dananya Kementerian Desa, maka disebut Bantuan Langsung Tunai Desa atau BLT Desa, supaya bisa membedakan antara Bansos Tunai dan BLT Desa.

“Yang kedua, BLT Desa ini sifatnya sementara, jadi nanti setelah situasi normal kembali tentu urusan sosial pasti kembali ke Kementerian Sosial,” ujarnya.

Itulah, menurut Abdul Halim, yang kemudian disederhanakan untuk berikutnya besok, karena ini sudah menjelang lebaran dan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

“Besok selanjutnya akan dibantu oleh Bhabinkamtibmas seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, didukung oleh Babinsa untuk verifikasinya,” katanya.

Jadi, lanjut Abdul Halim, sinkronisasinya yang penting tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan nontunai, tidak menerima Kartu Prakerja, dan sudah segera cairkan.

“Jadi enggak usah repot-repot. Jadi data yang sudah hasil Musdes tadi diverifikasi, dicek lagi apakah tidak ada  menerima paket-paket jaring pengaman sosial APBN,” katanya.

Kalau tidak, lanjut Mendes PDTT, maka salurkan Dana Desanya, enggak usah menunggu kabupaten dan yang menerima dengan data yang ada di desa tentu harus dicoret, karena tidak boleh dobel.

“Jadi itu inti penyederhanaan yang diharapkan segera dijalankan dengan meminta dukungan dari Bhabinkamtibmas dan dibantu oleh Babinsa,” jelas Mendes PDTT.

Tentu, lanjut Mendes PDTT, untuk desa-desa yang sudah selesai Musdesusnya dan belum bisa menyalurkan karena masih menunggu dokumen.

“Namun dibalik itu, kami juga mengharapkan dengan sangat agar bupati/wali kota memberikan perlakuan atau percepatan kepada desa-desa untuk segera menyalurkan Dana Desa berdasarkan hasil Musdesus data-datanya,” pungkas Mendes PDTT.

Peringatan ke-112 Hari Kebangkitan Nasional 2020, Berlangsung Dalam Situasi Covid-19, Momentum Bagi Seluruh Bangsa Indonesia Untuk Bangkit

Laporan :Matille Sitompul

JAKARTA,poskota.net- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menyebutkan peringatan ke-112 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2020, yang berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19, akan menjadi momentum bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit dalam optimisme normal baru.

Oleh karena itu, Menteri Johnny berharap agar kebangkitan nasional tidak sekadar diperingati sebagai ritual belaka.

“Dalam setiap peringatan tentunya mengandung nilai-nilai afektif dan edukatif yang dapat dijadikan teladan untuk generasi masa kini dan yang akan datang,” ungkapnya saat menjadi Inspektur Upacara Bendera Peringatan ke-112 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2020 di Lapangan Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Upacara yang berlangsung dengan menerapkan physical distancing itu dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Kominfo. Sementara, seluruh sivitas Kementerian Kominfo mengikuti upacara melalui konferensi video dari rumah masing-masing. Prosesi upacara juga disiarkan langsung melalui TVRI dan kanal media sosial Kementerian Kominfo.

Peringatan kebangkitan nasional setiap tahun, menurut Menteri Kominfo, menjadi titik awal membangun kesadaran bergerak bersama mengatasi permasalahan bangsa Indonesia.

“Semangat Kebangkitan Nasional perlu ditanamkan dalam jati diri setiap warga negara Indonesia. Tujuannya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman serta memperbaiki kehidupan bangsa yang lebih baik ke depannya,” ujar Menteri Johnny.

Dengan semangat kebangkitan nasional, Menteri Johnny mengajak seluruh bangsa bergerak untuk menghadapi Covid-19. Targetnya agar masyarakat tidak terpapar sekaligus tidak terkapar karena dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19.

“Pertama, memastikan agar protokol kesehatan dijalankan dengan menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker. Kedua, menjaga agar kepentingan rakyat secara khusus aspek perekonomian dan lapangan kerja tetap terjaga. Dan, ketiga sebagai bangsa, kita semua dipanggil untuk berkolaborasi dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” jelasnya merinci langkah yang bisa dilakukan setiap orang.

Menurut Menteri Johnny, pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mencegah penularan sekaligus memastikan agar kehidupan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa kedua pendekatan, ekonomi dan kesehatan, ini ditempuh sekaligus dalam takaran prioritas yang disesuaikan dengan data empiris dan kondisi Indonesia,” jelas Menteri Kominfo.

Secara umum, Menteri Kominfo menyatakan tiga inti kebijakan pemerintah yang sangat jelas dan tegas  dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19,

“Pertama, menempatkan kesehatan masyarakat sebagai yang utama. Ini ditempuh dengan cara mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mengobati pasien yang terpapar,” urainya.

Kebijakan kedua, menurut Menteri Johnny, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

“Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah (UMKM) agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.

Optimisme Normal Baru

Sebagai tema pokok peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020, Menteri Johnny mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk membiasakan diri dengan cara hidup baru dan tetap produktif.

“Saat ini bangsa sedang memanggil kita untuk bersatu padu untuk Bangkit dalam Optimisme Normal Baru. Kita harus membiasakan diri dengan cara hidup baru. Tetap produktif di tengah pandemi Covid-19. Terbiasa menerapkan protokol kesehatan, protokol transportasi dan protokol lainnya. Meskipun ada perubahan standar dalam mekanisme kerja, belajar maupun aktivitas lainnya,” ajaknya.

Menteri Kominfo menyatakan salah satu makna Kebangkitan Nasional yang diperingati di saat umat muslim sedang menunaikan ibadah suci Ramadan dan menjelang Idulfitri 1441 Hijriyah adalah dapat mencapai kemenangan.

“Kiranya benang merah antara ibadah puasa dan Lebaran ini juga sesuai dengan semangat kita melawan Covid-19 ini, yaitu laku menahan diri, menempa raga, membersihkan diri, dan pada akhirnya mencapai kemenangan,” ungkapnya.

Menteri Johnny juga menilai kebangkitan nasional dalam masa pandemi Covid-19 harus dimaknai sebagai dorongan percepatan memasuki era digital.

“Mari kita manfaatkan ruang digital secara tepat dan bijak. Katakan tidak pada segala jenis hoaks, ujaran kebencian dan berbagai jenis penyalahgunaan ruang digital yang mencederai semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Selali isi dengan hal bermanfaat untuk kemajuan ekonomi, secara khusus ekonomi digital yang berkembang dari waktu ke waktu,” ajaknya.

Di akhir, pidato, Menteri Kominfo mengajak setiap elemen bangsa memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2020 dengan optimisme untuk menjadi pemenang dan memulihkan kondisi sosial ekonomi.

“Saya ucapkan selamat memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2020. Kita optimistis akan keluar sebagai bangsa pemenang. Menang dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus menang dalam memulihkan kondisi sosial-ekonomi,” pungkasnya

Puslatpur 7 Marinir Bagikan Sembako

Laporan: Ahmad Sahroni

BANYUWANGI,poskota.net – Jajaran pusat latihan tempur (Puslatpur) 7 Marinir menggelar acara penyaluran sembako kepada anggota dan warga yang tinggal di sekitar markas. Acara ini dipimpin langsung komandan Puslatpur 7 marinir Lampon, letkol marinir Dodik E Siswanto, didampingi jajaran perwira di Puslatpur.

Kegiatan yang dinamakan marinir berbagi ini diawali dengan apel pasukan dilanjutkan pembagian kepada seluruh anggota. Kegiatan selanjutnya berlanjut dengan pembagian kepada warga yang tinggal di kawasan sekitar markas Puslatpur.

Dalam arahannya, letkol Marinir Dodik menjelaskan program marinir berbagi ini merupakan bentuk kepedulian Puslatpur dalam menyikapi dampak wabah korona.

“Kita mencoba membantu, karena dampak korona mengenai siapa saja,” ujarnya.

Dia juga mengimbau agar seluruh prajurit tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang marinir, maupun sebagai anggota masyarakat di tempat tinggal masing-masing.

“Tetap semangat, kerja dengan baik, latihan dengan baik,” tegasnya.

Di samping itu, dia juga mewanti-wanti agar anggota marinir bisa menjadi pelopor dan contoh bagi warga di lingkungannya dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid19.

“Patuhi protokol kesehatan covid di manapun kapanpun,” tegasnya.

Polwan Polres Metro Bekasi Kota Bagikan Sembako Ibu Bhayangkari Polres Metro Bekasi Kota

Laporan : Johannes Hutagaol

BEKASI, Poskota.net- Bentuk Kepedulian Ny Rose Wahyu Wijonarko yang juga Ketua Bhayangkari Kota Bekasi terhadap warga yang tidak mampu dampak Covid -19 dan berbagi dibilang suci Ramadhan dengan membagikan paket sembako dan paket kebutuhan bayi.

Pelaksanaan kegiatan pembagian dilaksanakan untuk warga RT 02 RW 26 Kelurahan Pekayonjaya, Bekasi Selatan, Selasa, (19/05/2020).

Pembagian Paket Sembako Ibu Bhayangkari dilakukan oleh Polwan Polres Metro Kota Bekasi Wakasat Binmas Kompol ,Kompol Kayah Rokayah, Kasubbag Humas Kompol Erna Ruswing Andari, Kanit Binmas AKP Pudji Astuti bersama Polsubsektor Pekayon Bekasi selatan.

” Giat acara pambagian sembako dari Ibu Bhayangkari Polres Kota Bekasi, untuk warga RT 02 RW 26 Kelurahan Pekayon Jaya, bentuk kepedulian kepada warga dampak Covid-19,” Kata Kassubag Humas Polres Metro Bekasi Kompol Erna Ruswing Andari.

Bentuk bantuan selain paket Sembako beras sebanyak 50 paket juga dibagikan Paket Hampers yang berisi popok bayi sebanyak 50 paket kepada posyandu,” Ucap Erna.

Selanjutnya rombongan menuju Selanjutnya para Polwan menuju pasar pagi Pekayon untuk pembagian sebanyak 100 Plisit, Masker sebanyak 100 pcs dan takjil sebanyak 50 kotak, diberikan kepada pedagang-pedagang di pasar pagi Pekayon,  yang bekerja sama dengan Komunitas Malidi.

Reaksi FWJ Wujudkan Pergub No 41 Tahun 2020 Wajib Masker

Laporan : Hera Altien Syam

JAKARTA,poskota.net – Reaksi keras sejumlah publik soal Pergub Nomor 41 tahun 2020 tentang sanksi sosial dan sanksi denda PSBB yang tak menggunakan masker menimbulkan berbagai polemik sosial. Sebagai bentuk kepekaan dan kepedulian mendalam, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) berinisiasi upaya mendukung pemerintah dalam ceremony Gerakan 1000 Masker yang digelar di bunderan HI, Jakarta Pusat (19/5/2020).

“Kami akan selalu konsisten terhadap apa yang kami lakukan, bukan hanya lontaran kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kami anggap tidak berpihakan ke masyarakat, akan tetapi kami juga mendukung apa yang dilakukan pemerintah yang kami anggap baik dan membangun untuk kepentingan orang banyak.

Salah satunya kegiatan ini, gerakan 1000 masker untuk membangun mentalitas dan hidup sehat dengan wajib masker ditengah pandemi covid-19. “Ucap ketua panitia yang juga wakil ketua 1 bidang organisasi FWJ, Esa Tjatur Setiawan usai giat di Bunderan HI, Jakarta Pusat.

Esa menilai, kegiatan positif ini merupakan moment yang tepat sebagai bentuk sosialisasi upaya dukungan Forum Wartawan Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta guna menjalankan Pergub Nomor 41 tahun 2020. “Pentingnya informasi publik terkait pergub Nomor 41 tahun 2020 ke masyarakat melalui kegiatan langsung yang disorot puluhan media tentunya akan menjadi cepat terealisasi. “Ulasnya.

Selain itu, Esa juga mengucapkan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen pendukung gerakan 1000 masker yang digelar Forum Wartawan Jakarta, “CV Karya Bersama, LCKI DKI Jakarta, Keluarga Besar Wartawan Jakut, KWRI, KOWARI, AWDI, IPJI, Kowappi, AWI, AWPI, LP3K-RI, LSM Pesdam Polri, Brinus, ormas Betawi Bagen Bae (BBB), dan segenap teman-teman wartawan yang hadir dalam kegiatan tersebut. “Papar Esa.

Terkhusus, ia juga mengucapkan terimakasihnya kepada Pemprov DKI Jakarta, terlebih untuk Walikota Jaksel, Jakpus, Jakbar, Jaktim, Jakut, dan Kepulauan Seribu, serta ucapan terimakasih juga disampaikan untuk Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, para perusahaan produsen produk seperti larutan cap badak, mie sedap, gulas permen, pocari sweet, yakult, inaco jelly dan natadecoco yang telah mendukung gerakan 1000 masker Forum Wartawan Jakarta.

Esa juga menyebut giat tersebut tidak berhenti dihari ini, akan tetapi akan kembali bergulir dengan pembagian takjil, bingkisan paket sponsor di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten Pemprov DKI Jakarta. “Dalam 2 hari kedepan apa yang kami agendakan dapat terwujud. “Pungkasnya.

Karoops Polda Banten Cek Lokasi Kunjungan Waka Polri di Pelabuhan Merak

Laporan :Erwin Silitonga

MERAK,poskota.net – Pastikan kesiapan Kunjungan Waka Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono ke Pelabuhan Merak, Karoops Polda Banten bersama Dirnarkoba Polda Banten tinjau lokasi kunjungan.

Kunjungan Waka Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono ke Pelabuhan Merak yaitu untuk memastikan kesiapan personel dalam mencegah masyarakat yang melakukan mudik, sekaligus ungkap kasus narkoba antar Provinsi oleh Dittipid Narkoba Bareskrim Polri.

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Fiandar melalui Karoops Polda Banten Kombes Pol Amiludin Roemtaat, S.I.K. mengatakan peninjauan ini untuk memastikan kesiapan personel dalam menerima kunjungan Waka Polri ke Pelabuhan Merak.

“Besok rencananya Bapak Waka Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak, sehingga malam ini kita datang ke Pelabuhan Merak ini untuk memastikan kesiapan kita dalam menerima kunjungan Bapak Waka Polri ke pelabuhan merak”, katanya. Selasa, (19/05/2020).

Amiludin menambahkan, kunjungan Waka Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono ke Pelabuhan Merak untuk memastikan kesiapan personel dalam melakukan pencegahan masyarakat yang melakukan mudik dan sekaligus melakukan ungkap kasus narkoba antar Provinsi.

“Dan kunjungan Waka Polri kesini untuk memastikan kesiapan personel dalam melakukan pencegahan masyarakat yang melakukan mudik, dan sekaligus melakukan Press Conference terkait ungkap kasus narkoba Antar Provinsi oleh Dittipid Narkoba Bareskrim Polri”, tambahnya.

Turut hadir dalam dalam peninjauan lokasi tersebut Karoops Polda Banten Kombes Pol Amiludin Roemtaat, S.I.K., Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Wibowo, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Ricky Yanuarfi, Dirnarkoba Polda Banten AKBP Pol Susatyo Purnomo Condro, Wadir Narkoba Polda Banten AKBP Indra Gunawan, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi dan Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana.

Bantuan BTS Labuhanbatu Utara Dipolitisir Salah Satu Balon Bupati

Laporan : Tia Sirait

LABURA,poskota.net- Launching penyaluran BST di rumah pribadai Bupati Labura di Aekkota Batu, Kec. NA IX-X terpampang spanduk Paslon Balon Bupati Hendriyanto berpasangan dengan wakilnya Samsul Tanjung tuai kritikan.

Hal itu menjadi polemik, dimana penyerahan BST tersebut terpampang spanduk anak Bupati Labura sebagai Balon bupati. Perilaku tersebut terkesan dipolitisi atas keberpihakan Bupati Labura yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan Pilkada.

Ketua HIMMAH Kota Medan Ilham Fauzi Munthe, Selasa (19/5/2020) melalui pesan WhatsApp mengatakan, kalau berdasarkan surat permohonan kantor pos hal itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh pegawai kantor pos dan penguasa Kab. Labura.

“Jelas sikap Bupati Labura tidak beretika dan tidak bermoral, seharusnya penyaluran BST secara independensi, bukan membuat gaduh di mata publik. Kita mengetahui kalau anak Bupati Labura sebagai Balon bupati, mengapa penyaluran BST terpampang spanduk anaknya”, katanya.

Ilham menjelaskan, berdasarkan keputusan Mensos No. 54/HUK/2020, pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan BST untuk menanggulangi Covid-19 penyaluran di transfer melalui rekening bank penerima. Bagi yang tidak memiliki rekening bank himbara akan dikirim melalui PT. Pos Indonesia.

“Namun yang terjadi di Kabupaten Labura tepatnya di Kec. NA IX-X Aekkota Batu, BST di salurkan di rumah pribadi Bupati Labura H. Kharuddin Syah. Saat penyaluran itu terpampang spanduk Balon Bupati Labura, ini sudah memasuki tahun politik Pilkada, bupati tidak fair, diragukan kenetralan sebagai kepala daerah,” imbuhnya.

Ilham yang juga putra asal Kab. Labura itu meminta agar masyarakat mengambil sikap untuk melaporkan tindakan Bupati Labura ke KPK. Karena jauh sebelumnya sudah ada himbauan bahwa bantuan jangan dipolitisasi.

“Saya menilai jika di lihat dari surat permohonan yang diajukan pihak Kantor Pos Rantauparapat tanggal pembuatan surat satu hari sebelum penyaluran berlangsung disinyalir seperti dipaksakan. Hal ini akal akalan bupati untuk mempolitisasi kegiatan kampanye hitam,” terangnya.

Diterpa dampak musibah pandemi Covid-19, bupati jangan mengambil kesempatan ditengah kesusahan masyarakat. Bupati Labura menegaskan jangan beralibi dengan surat permohonan Kantor Pos.

“Berpolitik lah dengan santun tanpa membuat gaduh publik,” tambahnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kab. Labura H. Ali Tambunan pada salah satu media mengatakan, penyaluran BST di rumah pribadi bupati tidak beretika dan salah besar, karena terpampang spanduk Balon bupati anak kandungnya sendiri.

“Taati azas dan peraturan, jangan membuat alasan yang dicari cari dan dikarang karang. Jelas penyaluran BST dipolitisasi dan akan dilakukan pemanggilan Kepala UPT Kantor Pos Rantauprapat dan Kadis Sosial Kab. Labura”, tandasnya.

Tegas, Pelanggaran PM 18 Tahun 2020 Akan Diberi Sanksi

Laporan : Johannes Hutagaol

JAKARTA,poskota.net- Kementerian Perhubungan (Kemenhub), memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan operator penerbangan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan sanksi kepada operator angkutan udara dan operator bandar udara, pada Selasa (19/5).

“Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh inspektur kami, terdapat pelanggaran berkaitan dengan physical distancing yang dilakukan oleh operator angkutan udara dan operator bandar udara,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Selasa (19/5).

Disampaikannya, operator angkutan udara melanggar ketentuan yang tertera pada pasal 14 poin b mengenai pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing).

“Kepada operator angkutan udara yang terbukti melanggar, kami memberikan sanksi berupa pembekuan izin di rute-rute penerbangan yang melanggar tersebut,” ungkap Adita

Dijelaskannya, selain maskapai penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara juga memberikan sanksi kepada operator bandar udara.

“Berdasarkan PM 18 tahun 2020, operator prasarana transportasi wajib menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (physical distancing). Hasil investigasi kami menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap penerapan physical distancing oleh operator bandar udara, sehingga kami memberikan surat peringatan agar hal seperti ini dapat diantisipasi dengan baik dan tidak kembali terulang,” terang Adita.

Adita menegaskan bahwa Kemenhub akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan transportasi udara.

“Kami harap seluruh stakeholder penerbangan nasional dapat mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, terlebih lagi kita tengah menghadapi wabah yang terus memakan korban jiwa. Kami tegaskan, tidak ada toleransi sedikit pun terhadap sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan dan regulasi penerbangan nasional,” tegas Adita.

Adita juga menghimbau kepada para pengguna moda transportasi udara untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan.

Seluruh peraturan dan regulasi penerbangan tersebut kami rancang untuk memastikan bahwa transportasi udara tidak menjadi sarana penyebaran COVID-19 di Indonesia.

“Seluruh stakeholder harus mematuhi aturan dan regulasi yang ada, dan menyadari bahwa operasi penerbangan dikecualikan ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” pungkas Adita.

Jelang Idul Fitri, PT BSI Serahkan 2. 000 Paket Sembako

Laporan: Ahmad Sahroni.

BANYUWANGI,poskota.net – Jelang Idul Fitri tahun ini, PT Bumi Suksesindo (BSI) kembali menyerahkan bantuan 2.000 paket sembako untuk warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung. Prosesi penyerahan berlangsung di Balai Desa Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi, Senin (18/5) dan kantor Kecamatan Siliragung (19/5).

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka), manajemen PT BSI, para Kepala Desa (Kades) dan beberapa calon penerima bantuan. Karena sedang ada wabah Covid-19, jumlah penerima yang dihadirkan tidak banyak.

“Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahun. Semoga bisa semakin baik,” kata Sudarmono, Senior Manager External Affairs PT BSI, dalam sambutan pengantarnya.

Dalam kesempatan ini, Sudarmono juga menyampaikan keprihatinannya terkait pandemi Covid-19 yang telah berakibat melemahnya perekonomian warga dan mengubah beberapa kebiasaan. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Diharapkan [paket ini] dapat membantu yang terdampak, khususnya dampak bidang ekonomi. Tanpa keterlibatan kita semua pihak, semua sulit terlaksana,” katanya.

Sementara itu, Forpimka Pesanggaran yang diwakili Kasi PMD, Sujono menyampaikan bahwa untuk menghadapi Covid-19 harus ada kerja sama yang baik dari semua pihak, baik dari swasta, pemerintah maupun masyarakat.

“Terima kasih kepada BSI sudah berbagi dengan warga kami,” kata Sujono.

Setelah acara seremonial selesai, para petugas melanjutkannya dengan mengantar paket bantuan ke rumah masing-masing penerima. Memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, langkah ini dirasa paling baik di tengah wabah Covid-19 yang sedang melanda.