Meski Diduga Tidak Dilengkapi Ijin Waterpark Cluring Terus Beroperasi

Daerah|oleh

Laporan:Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net – Dua tahun beroperasi wisata Waterpark Cluring diduga masih belum mengantongi ijin.
Selain diduga perijinanya tidak lengkap, seperti, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Waterpark juga diduga Etiketingnya tidak terkoneksi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparta) Kabupaten Banyuwangi.

Sementara Dion Rosma Setiyabudi, Manager Sumberdaya Manusia (SDM) dan Operasional saat ditemui oleh awak media mengatakan, dirinya juga kaget saat mendengar jika tempat wisata Waterpark tidak lengkap ijinnya.

” Saya baru dengar dan tau dari media jika ijin – ijin Waterpark tidak lengkap,” ucapnya. Kamis (9/1/2019).

Menurut Dion, yang lebih dirinya tercengang adalah, Etiketing juga tidak terkoneksi dengan Disparta Kabupaten Banyuwangi.

Namun kendati demikian, Manager yang mulai bekerja pada Januari 2019 itu juga mengaku jika urusan perijinanya semua yang mengurus Bambang, salah seorang Manager Pembangunan dan Pengembangan.

“Jika urusan perijinan saya tidak tahu menahu mas, semua urusan perijinan yang mengatur Bambang,” ujarnya lagi.

Sementara MY Bramuda, Kadisbudparta Kabupaten Banyuwangi saat dikonfirmasi melalui sambungan Whatsapnya menuturkan, Pembinaan terus kita lakukan. Dengan mendatangi dan memberi penyuluhan untuk segera mengajukan perijinan sesuai ketentuan yang ada.

Bramudia, juga menjelaskan, Etiketing merupakan aplikasi yang dibangun Pemerintah Daerah (Pemda) guna membantu dan memudahkan destinasi dalam hal pencatatan tiket secata online.

Dan dengan demikian bapenda bisa melakukan penagihan pajaknya sesuai data yg terekam setiap bulanya.

“Ya bapenda tinggal cek saja direport sistem servernya mas. Jadi biar bisa dilihat apakah ada kesesuaian jumlah pengunjung dengan pajak yang dibayarkan,” jelentrehnya.

Namun sayang hingga berita ini ditulis, Bambang Manager Pembangunan dan Pengembangan Wisata Waterpark, Kecamatan Cluring belum bisa dikonfirmasi.

Dengan fenomena ini beberapa warga berharap agar intansti terkait bisa turun kelapangan, tujuanya untuk meminimalisir adanya dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh tempat wisata Waterpark, sehingga bisa menimbulkan kerugian negara.

Dharma Pratiwi Dan OASE Bantu Korban Banjir di Cibitung

Daerah|oleh

Laporan : Daniel Apollo Hutabarat

KABUPATEN BEKASI,poskota.net- Dharma Pertiwi dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE) serta Atase Militer negara-negara sahabat menggelar Bakti Sosial dalam rangka membantu warga yang mengalami musibah banjir beberapa waktu lalu di Cibitung, dengan memberikan bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto mewakili Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo bersama istri para Atase Militer negara-negara sahabat meninjau langsung kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Perumahan Trias Estate Tambelang Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/1/2020).

Ketum Dharma Pertiwi dan Istri para Atase Militer negara sahabat seperti dari Spanyol, Singapura, Pakistan, India, Korea Selatan, Thailand, Netherland dan Myanmar menyempatkan diri memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga yang terkena musibah banjir. Pemberian Sembako ini ditujukan kepada 1.688 Kepala Keluarga Perumahan Trias Desa Wanasari Cibitung yang mengalami banjir parah.

Bantuan yang diberikan tersebut berupa bahan pokok sembako, kasur, selimut, alat pembersih rumah, obat-obatan dan menyediakan dapur umum yang menyiapkan 2.000 nasi box untuk masyarakat setempat dengan melibatkan 500 prajurit TNI dari Mabes TNI dan Kodam Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial kali ini dilaksanakan atas perintah dari Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo, sebagai bagian dari kepedulian sosial antar sesama.

Ketum Dharma Pertiwi mengatakan bahwa keterlibatan prajurit TNI disini sudah sejak terjadi bencana banjir dan sampai hari ini masih membantu membuang sampah serta membersihkan sungai yang penuh dengan sampah dan lumpur. Bakti sosial kali ini, TNI mengerahkan 1 unit escavator, 5 unit truk, 2 unit dump truck, 3 unit mobil damkar dan operator serta 2 unit mobil tangki air bersih.

Kepada masyarakat yang berdomisili di Perumahan Trias Estate, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto berpesan agar selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan melaksanakan gotong-royong setiap hari Sabtu dan Minggu, agar sungai tidak menjadi dangkal yang menyebabkan air meluap dan banjir.

Dari Sukamahi Hingga ke Bawah Menteri Pupr dan Gubernur Dki Akan Bareng Sisir Penyebab Banjir

Nasional|oleh

Laporan : Matille Sitompul

JAKARTA,poskota.net- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta akan mengecek lapangan bareng-bareng sungai-sungai yang diindikasikan mengirimkan air penyebab banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Kami sedang membuat jadwal dengan Bapak Gubernur untuk mengecek lapangan bersama, dimulai dari Sukamahi Ciawi, turun ke bawah. Kami sedang mencari waktunya untuk berdua,” kata Basuki kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebelumnya Menteri PUPR menegaskan tidak ada perbedaan antara konsep normalisasi dengan naturalisasi sungai dalam pencegahan banjir di Jakarta. Tidak ada bedanya, semua membutuhkan pelebaran sungai.

“Jadi, dari dulu saya bilang enggak ada masalah oke, sama, hanya terminologinya orang kan pengen beda-beda, tapi sama, ndak ada apa ya… perbedaan yang mendasar secara teknis, semua membutuhkan pelebaran ya,” terang Basuki.

Lanjut Menteri PUPR itu, Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan, kalau di tempat tikungan kalau nggak dibeton pasti juga jebol. Karena itu, Menteri PUPR menegaskan dirinya maupun Gubernur DKI Jakarta sama, semua untuk ditangani.

Tidak Sampai Setahun Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar reforestasi penghijauan segera dilakukan, tidak hanya tanaman keras tetapi termasuk juga tanaman-tanaman yang mencegah erosi, seperti tadi vertiver. Kemudian dipercepat Bendungan Sukamahi dan Ciawi bagian hulu.

“Nah, sodetan Ciliwung – KBT (Kanal Banjir Timur) tahun 2020 harus selesai, ini kendalanya hanya tanah dan Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, saya sudah mencabut upaya banding karena waktu itu disebut legal,” kata Basuki.

Menteri PUPR menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bermusyawarah dengan masyarakat, bahkan perbaikan penlok (penetapan lokasi) pun ditandatangani setelah masyarakat menyetujui.

“Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan tanahnya untuk bisa kita lakukan terusannya, karena tinggal 600 Meter, mudah-mudahan tidak sampai setahun selesai konstruksinya,” ucap Basuki.

Basuki menyampaikan, normalisasi dan naturalisasi segera diselesaikan, dan ini tidak hanya di Sungai Ciliwung. Masih ada sungai Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cengkareng Drain, Mookevart, belum lagi yang kecil-kecil.

Menurut Basuki, Presiden menyampaikan ini juga perlu agar ada kesepakatan antara pusat dan provinsi, karena ini 13 sungai. Mana yang harus dikerjakan pusat, mana yang harus dikerjakan oleh DKI.

“Itu kami diminta untuk melakukan kesepakatan dengan gubernur,” ujar Basuki seraya menambahkan, hal itu dimaksudkan agar ada kesepakatan tanggung jawab dengan Pemprov dan antara Pemprov DKI.

Menlu Menegaskan Satu Prinsip Terkait Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Perairan Indonesia

Nasional|oleh

Laporan : Sumurung Silitonga

JAKARTA,poskota.net- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia

yaitu klaim apapun, oleh pihak manapun (terhadap wilayah kedaulatan RI) harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

“Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional,” kata Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2019, di Kemenlu, Jakarta semalam.

Sebagaimana negara lain, Menlu menegaskan, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali.

“Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga,” ucapnya.

Indonesia, tegas Menlu, akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB.

Prioritas Sebelumnya Menlu menyampaikan, terkait dengan diplomasi dan kebangsaan, terdapat 3 (tiga) prioritas yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, yaitu Untuk batas maritim, antara lain dengan Malaysia, menformalkan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan selanjutnya merundingkan segmen Selat Malaka

Vietnam untuk batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), Filipina untuk batas landas kontinen Palau untuk batas ZEE dan Timor Leste setelah demarkasi batas darat selesai.

Untuk batas darat, menurut Menlu, prioritas antara lain demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, dan finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai agreed principles yang sudah disepakati. Ia menyebutkan, diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yaitu penguatan diplomasi ekonomi diplomasi perlindungan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan dan peran Indonesia di kawasan dan global.

“Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi,” tandas Retno.

 

Warga Jatibening Protes Proyek KCIC Bandung – Jakarta

Daerah|oleh

Laporan : Julham Harahap

BEKASI,poskota.net – Terkait Pembangunan Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Bandung – Jakarta, yang mengudang polemik Warga Jatibening , Kecamatan Pondok Gede – Kota Bekasi, pasalanya Proyek tersebut dikeluhkan oleh Warga.

Bahwa Pembangunan Proyek
Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Bandung – Jakarta tersebut, Warga Jatibening mengeluh dengan adanya suara bising dari lokasi Proyek serta Debu-debu yang berterbangan sehingga masuk ke dalam rumah warga.

Saat di temui Tonny, Warga Jatibening mengatakan, bahwa Pembangunan Proyek tersebut sudah berjalan lebih kurang dua Bulan dan sering kali mengeluarkan suara bising sehingga menimbulkan getaran hingga terasa ke bagian dalam rumah.

Tonny menjelaskan, akibat getaran Proyek tersebut tidak sedikit tembok rumah warga mengalami keretakan.

Sementara Rizal mengatakan dirinya sebagai Warga tidak menolak adanya Pembangunan Proyek Pemerintah, karena Warga menyadari dan memahami, bahwa dalam suatu Pembangunan harus ada dukung Masyarakat.

“Kami mengelukan adanya suatu getaran sampai terasa kerumah warga,” papar Rizal.

Rizal menegaskan, suatu Pembangunan harus ada Analisis mengenai dampak Lingkungan ( AMDAL), Kami sebagai Warga tidak akan melakukan perotes.

“Namun sampai saat ini masih saja di protes oleh warga dengan dampak Lingkungan membuat suara bising,” ungkap Rizal.

Dipaparkannya amdal saja tidak ada apalagi masalah Sosial Ekonomi buat Warga yang dekat dengan Pembangunan Proyek Jalur Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC), karena Pedoman dalam membuat Amdal ada 3 faktor yaitu Ekologi , Sosial dan Ekonomi, jika ketiga unsur memenuhi artinya Pembangunan Proyek dapat berkelanjutan

“Kalau tidak dapat menjadi gejolak warga dengan adanya Proyek tersebut,” kata Rizal.

Ditegaskannya sebagai warga tidak menghalangi adanya Proyek Pemerintah, namun Pemerintah Daerah dan Pusat dapat memahami keluhan warga, karena dari pada warga menerima suara bising lebih baik Proyek di Stop dulu sampai Amdalnya selesai.

Dengan adanya Pembangunan Proyek Jalur Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC) Bandung – Jakarta, seharusnya Pemerintah Kota Bekasi dapat melakukan Sosialisasi dan mempasilitasi sebagai Pendamping Warga.

Pemerintah Beri Bantuan Senilai Uang Bagi Korban Banjir

Nasional|oleh

Laporan : Erwin Silitonga

JAKARTA,poskota.net- Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada korban banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta pada awal tahun 2019 lalu.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, yaitu dukungan untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/2/2020).

Kepala BNPB juga menyampaikan, bahwa pemerintah tidak akan membangun hunian sementara (huntara) bagi korban banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Dengan demikian, masyarakat nanti akan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar Rp 500 ribu per bulan sampai nanti rumahnya bisa dihuni kembali.

Sampai saat ini, menurut Kepala BNPB, korban meninggal akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Lebak mencapai 61 orang. Apresiasi Presiden Sebelumnya Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras di lapangan untuk memberikan pertolongan pertama kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Kerjasama ini juga didukung oleh berbagai pihak terutama khususnya kepada unsur TNI, Polri, Badan SAR Nasional, dan BPBD serta para relawan yang tiba pada hari pertama sejak peristiwa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” jelas Doni.

Presiden, lanjut Doni, tetap menghendaki agar kerjasama ini dipertahankan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor bisa berjalan dengan lancar sampai akhirnya masyarakat bisa kembali beraktivitas sebagaimana yang diharapkan.

BNPB sendiri, menurut Doni, memberikan masukan kepada Presiden tentang manajemen kebencanaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, terutama kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk bisa diperkuat kapasitas kelembagaannya, peningkatan sumber daya manusia, termasuk juga dukungan logistik peralatan, dan sarana prasarana lainnya.

“Sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan kebencanaan yang sifatnya rutin setiap tahun, terutama daerah DKI, Jabar, dan Banten khususnya ancaman hidrometeorologi banjir, banjir bandang ini bisa lebih ditingkatkan kesiapsiagaannya,” ungkap Kepala BNPB itu.

Presiden, sambung Kepala BNPB Doni Monardo, menekankan agar meningkatkan kualitas reforestasi di lahan-lahan yang telah beralih fungsinya dari kawasan-kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, ke tambang perkebunan, dan pertanian dengan jenis vegetasi, baik yang berupa tanaman yang berakar kuat.

Kemudian yang memiliki fungsi ekonomis serta jenis vetiver yang sudah diakui oleh World Bank, juga sejumlah negara, yaitu jenis tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mencegah longsor

 

Jokowi Meminta Agar Sodetan Ciliwung menuju ke BKT Tahun Ini Dirampungkan

Nasional|oleh

Laporan : Erwin Silitonga

JAKARTA,poskota.net- Terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjirdi Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sodetan Ciliwung menuju ke Banjir Kanal Timur (BKT) tahun ini bisa dirampungkan.

“Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/2/2020)

Presiden juga meminta agar pengerjaan-pengerjaan baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta diteruskan kembali. Ia mengingatkan, bahwa sungai yang ada di Jakarta juga bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, ada (Sungai) Cipinang, Sungai Buaran, Sungai Mookervaart, dan empat belas sungai yang lainnya.

“Ini semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali, sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal kembali,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan, bahwa Jakarta sebagai ibu kota ini bukan daerah yang berdiri sendiri tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat, Banten.

Untuk itu, ia berharap semuanya bisa bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di ibu kota.

“Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya,” tutur Presiden.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya

 

Camat Cikbar Tinjau Lokasi Bencana Banjir

Daerah|oleh

Laporan : julham Harahap

BEKASI,poskota.net – Akibat curah hujan yang sangat deras dan tak henti – henti, maka Masyarakat Kabupaten Bekasi telah dilanda Banjir sehingga ratusan rumah Penduduk di Kabupaten Bekasi terendam air akibat banjir yang terjadi di beberapa titik wilayah Kabupaten Bekasi.

Banjir yang melanda Masyarakat Cikarang Barat yang terdampak ada dua titik yaitu Desa Kali Jaya dan Desa Telajung ketinggian air kurang lebih 30 – 80 Cm.

Camat Cikarang Barat, Doddy Gandi, S.STP.M.Si mengatakan, pada saat banjir menimpa Masyarakat Kali Jaya dan Telajung bahwa Kami selaku Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa telah memberikan bantuan berupa Mie Instan dan Air Mineral serta Roti dan obat – obatan yang diperlukan oleh Masyarakat yang terkena banjir yang ada di wilayah Kecamatan Cikarang Barat,” ujar Doddy.

“Kami turut prihatin dengan bencana banjir yang menimpa masyarakat Kali Jaya dan Telajung serta tempat lain di wilayah Kabupaten Bekasi, maka Kami telah menyalurkan bantuan makanan dan Minuman Mineral kepada masyarakat yang terkena banjir yang sangat membutuhkan,” papar Doddy.

Dede Sulaeman selaku Kepala Desa Kali Jaya menjelaskan, bahwa saat terjadi banjir di wilayah Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat adalah akibat luapan Kali Mati yang berada di wilayah Desa Kali Jaya berdampak pada rumah warga di sepanjang bantaran Kali tersebut, sehingga mengakibatkan rumah warga tergenang air mencapai ketinggian lebih kurang 30 – 60 CM.

“Akibat dari dampak luapan Kali Mati yang mengenangi rumah warga yaitu
Kp.Pengkolan Rt.03/Rw.04
dan Kp.Ketapang Poncol Rt.02/Rw.02 Desa Kali Jaya yang tergenang air,” papar Dede.

Dede Sulaeman menjelaskan, meskipun rumah warga banyak yang tergenang air akibat luapan Kali Mati di Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, namun sampai saat ini warga belum ada yang mengungsi.

“Kami pun memantau terus ketinggian debit air di Posko Siaga di Kantor Desa Kali Jaya beserta Team Satpol-PP dan para Aparat Desa,” terangnya.

Kepala Desa Kali Jaya, Dede Sulaeman mengharapkan agar Pemerintaha Daerah dapat melakukan Penangkalan dan Normalisasi Kali Mati dan juga memperbaiki Drenase – derenase saluaran air agar tidak akan lagi terjadi bencana banjir saat dimusim penghujan.

“Kami selaku Pemerintah Desa akan melakukan gotong royong untuk membersihkan saluaran air yang tersubat agar tidak terjadi banjir susulan,” ungkap Dede.

Solihin selaku Anggota Satpol-PP Kecamatan Cikarang Barat mengatakan, dengan terjadinya banjir di beberapa titik wilayah Cikarang Barat yaitu Kali Jaya dan Telajung.

“Kami sebagai Anggota Satpol-PP beserta Aparat Desa ikut serta menolong warga yang terkena banjir,” ujar Solihin.

“Kami turut perihatin melihat warga yang terkena musibah banjir, semoga dengan adanya musibah banjir tersebut tidak terjadi adanya korban,” tandasnya.

Anton Sujarwo Terpilih Menjadi Ketua ‘ASKAB’ Banyuwangi Periode 2020-2025

Berita|oleh

Laporan: Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net – Setelah melalui proses panjang yakni Musyawarah Kabupaten Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (MUSKAB – ASKAB) yang digeber Ballrom el-royal, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, pada Rabu (8/1/2019) ahirnya Anton Sujarwo Kades Aliyan Kecamatan Rogojampi ditetapkan menjadi Ketua Askab periode 2020 – 2025.

Anton Sujarwo, berhasil unggul atas rivalnya Riyono, Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran. Usai pemilihan Anton mendapatkan 92 suara, sedangkan Riyono mendapatkan 69 suara.

Kepada Wartawan Ali Nurfhatoni Ketua Panitia mengatakan, setelah melalui voting, Anton Sujarwo, Kades Aliyan, Kecamatan Rogojampi terpilih menjadi Ketua Askab Banyuwangi periode 2020 – 2025.

Seperti yang dilihat Muskab – Askab tersebut sempat memanas pasalnya beberapa Kades memilih untuk Walk Out. Namun acara tetap berjalan hingga selesai.

” Acara berjalan lancar tanpa ada hambatan, jika ada yang walk out itu menjadi hak privasi masing – masing,” kata Toni, sekaligus Kades Sumberagung, Kecamatan Songgon.

Sementara itu, Ketua Askab terpilih Anton Sujarwo, dirinya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah melaksanakan Muskab-Askab dengan tertib dan berjalan dengan baik.

Selain itu, Anton juga mengatakan, atas terpilih dirinya menjadi Ketua Askab periode 2020-2025, pihaknya akan menjalin komunikasi kepada seluruh Kepala Desa Bumi Blambangan, guna bersama-sama membesarkan organisasi Askab tersebut.

“Kita akan rangkul dan gandeng semua rekan-rekan Kepala Desa. kita memiliki visi misi yang sama, yaitu memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Anton, juga menambahkan, kepada semua pihak yang terlibat, dirinya mengucapkan banyak terimakasih. Untuk hal lainya, seperti tehnis dirinya akan segera membahas secara internal,” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, dari 189 Kepala Desa di Banyuwangi, sekitar 162 saja Kades yang mengikuti acara Muskab Askab hingga selesai.

Atasi Banjir Presiden Jokowi Undang Tiga Gubernur Yang Wilayahnya Terkena Banjir

Nasional|oleh

Laporan : Erwin Silitonga

JAKARTA,poskota.net- Usai mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung mengundang 3 (tiga) Gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Selain tiga gubernur Presiden juga menyandang bupati/walikota yang terdampak banjir atau tanah longsor untuk menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020) sore.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengajak para kepala daerah itu untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam, dari hulu sampai hilir sehingga betul-betul kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Yang saya tahu, sebetulnya masterplan ini juga sudah ada tetapi saya kira implementasi perlu lebih detail lagi, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota,” kata Presiden.

Menurut Presiden, yang berkaitan dengan penghutanan kembali, rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, reboisasi, tidak bisa tidak, harus segera dikerjakan.

“Ini mumpung masih pas hujan, ini saya minta bibitnya segera disiapkan dari Kementerian Kehutanan sehingga bisa kita lakukan dalam bulan-bulan Januari dan Februari ini,” ujarnya.

Tidak hanya pohon-pohon keras, Presiden menyampaikan pentingnya tanaman-tanaman pencegah longsor dan bisa menghambat terjadinya banjir bandang.

“Saya kira tanaman vetiver (akar wangi), ini nanti akan saya cari sebanyak-banyaknya, bibit dan benih, sehingga bisa kita lakukan penanaman di tempat-tempat terutama di Lebak dan di Kabupaten Bogor,” ucap Presiden seraya menambahkan, dirinya juga akan minta ke Kementerian Kehutanan agar sebanyak-banyaknya disiapkan di kabupaten-kabupaten untuk tanaman-tanaman kerasnya.

Presiden juga akan meminta agar Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, yang progresnya saat ini kira-kira msudah 47 persen, tapi pembebasan tanah juga sudah 95 persen.

“Ini tinggal sisanya itu segera diselesaikan,” ujarnya.

Sudah Baik Sebelumnya dalam awal arahannya Presiden Jokowi mengatakan, setelah 3-4 hari melihat langsung penanganan banjir dan tanah longsor di lapangan, baik yang berada di Jawa Barat, Banten maupun DKI Jakarta, ia berkesimpulan sudah seharusnya ksebagai sebuah organisasi besar bekerja bersama-sama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dalam penanganan banjir, longsor, maupun bencana alam yang lainnya.

“Saya ingin menyampaikan, dalam jangka pendek saya melihat langsung di lapangan fokus penanganan tanggap darurat, proses evakuasi berjalan baik. Pemenuhan logistik kepada pengungsi saya juga cek di lapangan berjalan dengan baik,” kata Presiden.

Demikian juga dalam penanganan tanah longsor di Sukajaya, Bogor, sepanjang peninjauannya pada Selasa (7/1/2020) lalu, menurut Presiden, juga berjalan dengan baik. Diakui Presiden akses untuk menuju ke beberapa desa masih belum bisa diselesaikan.

Untuk itu, Presiden meminta agar dalam sehari- dua hari ini sudah akan bisa dikerjakan segera. Terkait ketersediaan logistik, Presiden melihat juga di lapangan tercukupi. Kemudian juga pos-pos kesehatan juga dalam memberikan pelayanan kesehatan juga berjalan dengan baik.

“BPPT, TNI juga melakukan TMC (Teknik Modifikasi Cuaca), modifikasi cuaca dalam rangka menggeser curah hujan yang ada. Ada yang berhasil ada yang tidak. Saya kira ini juga baik,” tutur Presiden.

Setelah tanggap darurat selesai, Presiden Jokowi juga minta tahap untuk rekonstruksi, untuk rehabilitasi, terutama di Banten dan di Jawa Barat, segera dilakukan untuk rumah-rumah yang terkena longsor, maupun banjir.

“Saya kira jumlahnya sudah kemarin teridentifikasi dengan baik, mohon agar ini diverifikasi lagi sehingga setelah nanti hujan selesai, pelaksanaan di lapangannya sudah bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat,” tutur Presiden.

Untuk di Kabupaten Bogor, Presiden meminta agar relokasi dari rumah-rumah yang terkena longsor bisa dilakukan.

“Saya kira nanti saya akan lihat posisi tanah di PTPN (PT Perkebunan Nasional) kalau bisa tolong nanti Bu Bupati ditentukan, kira-kira jangan jauh-jauh dari lokasi yang ada, sehingga segera kita putuskan,” kata Presiden, seraya meminta Gubernur Jawa Barat agar nanti ini bisa dipastikan segera bisa kita selesaikan.

Untuk Banten, Presiden meminta Gubernur Banten dan juga Bupati Lebak agar segera mengambil keputusan tentang relokasi bagi warga yang terkena banjir bandang, terutama di beberapa tempat yang memang tidak bias dilakukan pembangunan rumah kembali di tempat yang existing yang ada.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.