Berita

Laporan : Erwin S

JAKARTA,poskota.net- Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menggelar acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2019. Acara peringatan tersebut salah satunya diisi dengan uraian hikmah dengan tema “Meneladani Akhlak Rasulullah saw. untuk Indonesia Unggul dan Maju” yang disampaikan oleh Guru Besar UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.

Abdul Djamil dalam tausiahnya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad selaku teladan umat mampu memimpin dan menjadikan umat untuk mengubah orientasi kepentingan diri sendiri menjadi kepentingan bersama. Teladan yang ditunjukkan Rasulullah tersebut menjadi ikon transformasional yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dewasa ini yang menuntut kerja keras, inovasi, dan kreativitas untuk kemajuan dan keunggulan bangsa.

“Artikulasi tokoh sentral seperti Nabi Muhammad dapat dipandang sebagai ikon panutan dalam memimpin umat yang percaya diri di tengah-tengah tantangan,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang memberikan sambutannya juga menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan tokoh perubahan yang luar biasa dan mampu mengubah masyarakat di zamannya menjadi menjadi masyarakat yang memiliki semangat juang yang tinggi.

Ma’ruf melanjutkan, perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut ialah perubahan yang menyentuh manusianya di mana Rasulullah menanamkan perubahan akidah, cara berpikir, dan perilaku masyarakat.

“Semangat perubahan seperti yang dilakukan Rasulullah itulah yang ingin kita contoh dan teladani dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik. Mengubah Indonesia dari negara yang berpendapatan menengah menjadi negara yang berpendapatan tinggi, mengubah Indonesia menjadi Indonesia Maju,” imbuhnya.

Indonesia maju ialah bergantung pada sumber daya manusianya. Maka itu, pemerintah menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas dalam lima tahun mendatang.

“Mudah-mudahan semangat Rasulullah saw. akan memberikan inspirasi dan merupakan dorongan semangat dalam rangka kita membangun Indonesia ke depan,” tutur Wakil Presiden.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut turut hadir sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju, sejumlah pimpinan ormas Islam, hingga perwakilan negara sahabat.

Laporan :Frans Doli

JAKARTA,poskota.net- Mata Kail ‘Narai’ untuk pancingan ikan buatan produksi Indonesia dan sudah dieksport keluar negeri, kata General Manager PT Perintis Pancing Indonesia Kelvin Lie.

Laporan: Matille S

JAKARTA,poskota.net- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan adanya evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Menurut dia, selama ini banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena tingginya biaya Pilkada. Pernyataan Tito ini menjawab wacana pelarangan mantan narapidana kasus korupsi mengikuti Pilkada 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan kepada Komisi II DPR untuk merevisi UU Pilkada dengan tujuan melarang narapidana kasus korupsi mencalonkan diri.

“Justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem Pilkada saat ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya, ada partisipasi. Tapi banyak mudaratnya, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” kata Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2019).

Tito berdalih usulan itu bukan berarti setuju dengan wacana pemilihan tidak langsung alias melalui DPRD. Tito mengatakan, sebaiknya melakuan riset akademik untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya.

“Survei, lakukan riset akademis tentang dampak negatif dan positif Pilkada langsung,” terangnya.

Tito mengatakan, sebagai mantan Kapolri, dalam pengamatannya, Pilkada langsung justru memiliki banyak dampak negatif, ketimbang positif. Selain sumber konflik, sistem Pilkada langsung membutuhkan biaya yang tinggi dan menyebabkan kepala daerah terjerat kasus korupsi.

“Sebagai mantan Kapolri, kalau ada OTT (operasi tangkap tangan) kepala daerah, no, it’s not surprise for me. Itu bukan suatu kejutan,” tegasnya.

Tanpa mau menuduh, Tito mengatakan, hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menutupi biaya selama Pilkada.

Dia mengatakan, untuk biaya Pilkada, seorang calon rata-rata mengeluarkan biaya Rp30 sampai Rp50 miliar. Pengeluaran itu justru tidak sebanding dengan gaji yang diterima seorang kepala daerah selama 5 tahun mengabdi.

“Mau rugi enggak? Apa benar saya (kepala daerah) mau mengabdi kepada negara terus rugi. Bullshit,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengatakan sistem Pilkada langsung tetap yang terbaik untuk membangun demokrasi. Sebab, kata Nono, Pilkada langsung melibatkan masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

“Tetapi untuk sementara ini kita sepakat, mulai dari bupati, wali kota, maupun gubernur sampai presiden bahwa rakyat lah yang memilih secara langsung,” kata Nono dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah di media centre DPR, Senayan, Rabu (6/11/2019).

Terkait persoalan yang masih muncul dalam setiap Pilkada, Nono berpendapat hal tersebut harus diperbaiki terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Sejak KPK berdiri hingga kini, tercatat 120 kepala daerah yang telah ditangkap karena kasus korupsi.

“Terakhir, penangkapan Bupati Indramayu Supendi menambah panjang daftar kepala daerah yang diringkus oleh KPK,” tandasnya

Laporan: Matille S

Kepala Daerah JAKARTA,Poskota.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah tidak mempersulit investor dengan regulasi berbelit-belit. Menurut Tito, sulitnya perizinan kerap membuat para investor asing kabur.

“Jadi, jangan nanti Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi) dan Pak Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) undang investor di daerah dipersulit. Saya (kepala daerah) dapat apa? Di bawah nanti dipersulit (dengan regulasi),” ungkap Tito kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/11/2019).

Menurut Tito, larinya investor ke luar negeri juga disebabkan karena panjangnya rantai birokrasi untuk perizinan investasi.

“Akhirnya investasi lari ke Kamboja, Vietnam, Afrika, dan Thailand,” ujar Tito.

Dia mengatakan, Indonesia harus mencontohi Vietnam yang mengambil keuntungan dari perang dagang (trade war) antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menurutnya, banyak investor mengalihkan investasi ke Vietnam karena sulitnya regulasi di Indonesia.

“Ingat, dalam perang dagang ini yang menang Vietnam. Siapa yang kalah? Indonesia. Investor ingin ke sini, tapi regulasi dan sikap mental birokrasi masih berbelit-belit. Nah, itu disederhanakan,” paparnya.

Akhir Oktober lalu, Jokowi kembali mengingatkan menteri-menterinya untuk fokus memangkas birokrasi yang berbelit-belit di daerah. Kepada Mendagri, Jokowi juga meminta agar mengevaluasi peraturan-peraturan di daerah yang kerap tumpang tindih.

“Tolong dilihat di setiap kementerian apa yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini,” tandas Jokowi.