Hari Juang TNI AD Tahun 2019, Kodim 0207/Simalungun Gelar Karya Bhakti Pembersihan Tempat Ibadah

Laporan : Daniel Apollo

SIMALUNGUN,poskota net – Personel Kodim 0207/Simalungun melaksanakan kegiatan pembersihan rumah ibadah dalam rangka Hari Juang TNI AD Tahun 2019 yang terletak di Nagori Marihat Baris Wilayah Kabupaten Simalungun.

Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD Ke-74 Tahun 2019 Kodim 0207/Simalungun melaksanakan pembersihan tempat – tempat ibadah masjid Al Iklas Batu IV dan gereja GKPS Batu Anam serta Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Asahan Km. 0,39, Kota Pematangsiantar.

Sebelum pelaksanaan karya bakti Pasiter Kodim 0207/Simalungun Kapten Inf B. Panjaitan kegiatan bersih bersih atau karya bhakti di Masjid dan Gereja serta TMP dilaksanakan dalam rangka memperingati hari juang TNI AD ke 74 tahun 2018 dengan adanya kegiatan ini supaya masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan khusuk dan nyaman.

Kegiatan pembersihan ini dalam memperingati hari juang TNI AD ke 74 tahun 2019 sesuai dengan Tema “TNI Angkatan Darat Adalah Kita“ Untuk kegiatan yang dikerjakan yaitu pembersihan dalam dan luar Masjid dan Gereja.

Dalam kegiatan ini Pasiter Korem 022/PT Kapten Inf B Panjaitan mengajak seluruh Anggota dan masyarakat untuk membantu dan mensukseskan kegiatan pembersihan tempat-tempat ibadah agar masyarakat dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangulu Nagori Marihat Baris Bpk H. Paranginangin, Gamot Nagori Marihat Baris Bpk K. Hutabarat.Pasiter Kodim 0207/SML, Danramil 08/Siantar, Danramil 02/ST.

Warga Tampo Banyuwangi Resah, Diduga Ketua RT Paksa Warganya Beli Gambar Presiden & Wakil

 

Laporan: Prasetyo

BANYUWANGI – Warga Masyarakat Desa Tampo kecamatan Cluring, Banyuwangi resah. Pasalnya Ketua RT diduga memaksa warganya untuk membeli gambar Presiden dan wakilnya sebesar 10 ribu rupiah.

Keresahan itu muncul karena pada saat penjualan gambar Presiden dan wakil Presiden tersbut atas perintah Pemerintah Desa (Pemdes) Tampo.

Hal itu disampaikan oleh Kirman, Salah satu warga Dusun Krajan Desa Tampo yang mengaku didatangi oleh Ketua RT dan seakan dipaksa untuk membeli gambar Foto Presiden dan wakilnya.

“Saya di datangi ketua RT, dengan membawa gambar foto presiden serta wakilnya, namun yang janggal alasan Ketua RT itu menyampaikan bahwa hal ini atas perintah Desa. Bukan masalah harganya namun kesan pemaksaannya ini yang bikin warga Resah, karena masyarakat atau siapapun punya hak untuk beli dimana saja.” ucap kirman

Sementara menurut kepala Desa Tampo, Dr. Hasim Ashari.MSi, mengatakan bahwa dirinya tidak memerintahkan perangkatnya untuk penjualan gambar yang dimaksud.

“Saya tidak tahu dan tidak memerintahkan perangkat saya untuk menjual gambar foto presiden dan wakilnya dengan cara memaksa.” tegas kepada awak media dikantornya. Rabu (11/12/2019).

Menurut Hasim, awalnya ada laporan di RT 6 RW 3, ada orang yang menjual gambar tersebut dengan harga 15 ribu, dan itu sudah saya stop dengan alasan kemahalan dan memberatkan warga.

Setelah itu dirinya memerintahkan kepada para kadusnya untuk menjual gambar Presiden dan Wakil Presiden dengan harga 10 ribu, dengan catatan tidak boleh memaksa.

“Kita sudah perintahkan bahwa tidak boleh memaksa pada masyarakat. Jika ada rumor bahwa pihak desa mengharuskan atau memaksa, itu tidak benar mas,” tutupnya.

Sementara salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tampo, Khoirul Adam, mengatakan Segala bentuk iuran  apapun yang berkaiatan dengan warga itu harus di musyawarahkan dengan pemerintahan desa terkait,” ujarnya melalui sambungan Whatsaapnya.

Kata Khoirul Adam, kalau jual menjual kan mesti ada laba, la ini gak ada kordinasi sama sekali tau – tau ada penjualan gambar.

” Tujuane menjual itu apa kan perlu penjelasan ke masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui setelah rame menjadi perbincangan warga atas dugaan paksaan pembelian gambar foto presiden dan wakilnya. Sebagian gambar yang telah dijual kepada warga ditarik kembali oleh oknum Ketua RT.

Warga Kradenan Banyuwangi Pertanyakan Keberadaan Mobil Siaga

Laporan : Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net- Keberadaan mobil siaga Desa Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi menjadi polemik dikalangan masyarakat setempat. Pasalnya mobil tersebut saat ini sudah tidak stanby diparkiran Desa Kradenan.

Menurut Kepala Desa Kradenan, Supriyono, ketika dikonfirmasi di kantornya menjelaskan, hasil penelusuran kami, mobil tersebut tidak ada daftarnya di inventaris desa.

“Setelah saya telusuri di bagian administrasi daftar invetarisir Desa, mobil siaga itu tidak masuk dalam daftar invetaris Desa, tapi saya juga tidak tahu mobil tersebut hasil pembeliannya bagaimana.” Ungkapnya.

Bahkan kades yang baru dilantik pada tanggal 20 November 2019 juga menambahkan, di tahun depan pembelanjaan mobil siaga akan dianggarkan.

“Kami sudah anggarkan di tahun 2020 untuk pembelian mobil siaga Desa.” tambahnya.

Sementara menurut Misro Hadi, Selaku Kasie Kesra Saat Dikonfirmasi menuturkan bahwa pembelian mobil Siaga Desa waktu itu tidak dari anggaran Desa

“Sepengetahuan saya mobil siaga Desa yang berbentuk seperti Ambulance itu tidak di anggarkan dari dana desa. Mungkin saja dibeli atas anggaran pribadi mantan kades waktu itu, tapi saya kurang paham lebih dalamnya. Sepengetahuan saya, mobil itu tidak ada di kantor Desa sebelum pilkades.” Ungkap Misro

Seperti diketahui mobil siaga desa kini menjadi pertanyaan masyarakat tentang keberadaannya, karena sepengetahuan masyarakat mobil itu milik desa karena selama ini di gunakan oleh Masyarakat Desa Kradenan.

Seperti yang diungkapkan HR, salah satu warga yang mempertanyakan Keberadaan mobil tersebut

“Sekarang ini kita tidak tahu keberadaan mobil siaga Desa, yang kami tahu selama ini mobil tersebut invetaris desa karena selama ini digunakan untuk masyarakat Desa demi kepentingan umum.” Ujar HR

Namun sayangnya hingga berita ini ditulis mantan kepala Desa Kradenan, Hadi Suharno, masih belum dapat dikonfirmasi.

Banyuwangi Berhasil Masuk Taruna POLTEKIP Angkatan 54

.

Laporan: I.G Purwadi.

BANYUWANGI,poskota.net- Ratusan Calon Taruna (CATAR) Politeknik Ilmu Permasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) siap mengikuti acara pelantikan menjadi taruna yang di selenggarakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUNHAM) di kampus Badan Pengembang Sumber Daya Manusia (BPSDM) JLN.Raya gandul, Cinere, Depok senin (9/12/19)

Salah satu CATAR Feni Adi Saputra (19) dari jurusan POLTEKIP sangat beruntung bisa di terima dan menjadi kebanggaan tersendiri karena satu – satunya peserta asal daerah Bumi Blambangan, yang bakal di lantik menjadi taruna angkatan 54.

Tentu saja perjalanan itu tidak mudah dirinya harus mengalahkan ribuan peserta dan mengikuti serangkaian seleksi, setelah melewati proses seleksi yang bertahap dan tentunya sangat ketat.

“Saya bolak balik Jakarta – Banyuwangi  sampai 7 kali untuk melewati seleksi demi seleksi. Mulai seleksi administrasi, seleksi kompetisi dasar, seleksi kesehatan, kesemaptaan, tulis dan wawancara psikotes, dan terkahir seleksi wawancara, pengamatan fisik dan ketrampilan, alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Feni anak pasangan dari Ponimin dan Alfiyati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telefonya.

Dari seleksi di atas test tulis dan wawancara psikotes yang paling banyak menggugurkan peserta, karena dari ribuan pendaftar yang bakal di terima menjadi CATAR POLTEKIP sebanyak 300 kuota formasi taruna 225 taruni 75.

“Dari awal seleksi saya melihat ada ribuan peserta, paling banyak menggugurkan para peserta ada di test tulis dan wawancara karena memang sulit, karena itu murni kemampuan sendiri.

Allhamdulillah saya di tahap itu bisa lolos, dan melanjutkan ke tahap berikutnya sampai saat ini hingga menjadi bagian dari 300 peserta calon taruna. Semua itu, lanjut Feni, tak luput juga doa dari orang tua dan saya sering mencoba mengerjakan soal tahun – tahun sebelumnya yang kemungkinan bakal di testkan dari internet,” ucap putra asal ujung timur pulau jawa itu.

“Syukur anak saya bisa di terima di sekolah kedinasan Poktekip, itu semua berkat usaha, kerja keras dan kemauan dia agar bisa masuk di sana” kata Ponimin ayah Feni.

Seperti diketahui POLTEKIP merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan.

Forpimda Banyuwangi Harus Hadir Untuk Kades Sumberagung

Laporan: Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net – Aktivis LSM, Ir Eko Sukartono, meminta Forpimka Pesanggaran, maupun Forpimda Banyuwangi, hadir untuk masyarakat Desa Sumberagung.

Jika tetap tidak bersedia hadir, dia mengaku akan hadir untuk Kades Sumberagung, Vivin Agustin. Apa yang diminta oleh sesepuh PDI P Banyuwangi, ini bukan tanpa alasan.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting dilakukan menyusul adanya sejumlah aksi demonstrasi terhadap Kepala Desa (Kades) Sumberagung, Vivin Agustin.

“Baik Forpimka Pesanggaran, maupun Forpimda Banyuwangi, harus bisa hadir, karena jika dibiarkan kegaduhan bisa makin meluas,” katanya, Sabtu (7/12/2019).

Disebutkan, sesuai fakta dilapangan, Kades Vivin, pada Senin, 25 November 2019, telah menerbitkan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Dan pada Kamis, 28 November 2019, dia batalkan dengan surat No : 540/249/429.515.02/19.

Bahkan dalam surat pencabutan tersebut Kades Vivin dengan gamblang menegaskan bahwa yang membuatnya nekad menandatangani Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT BSI, karena adanya faktor tekanan dan paksaan kelompok tolak tambang.

Dirinya menyadari apa yang dilakukan telah melampaui kewenangan serta menabrak sejumlah Undang-Undang. Karena itulah Vivin akhirnya menerbitkan surat pencabutan atas surat No : 540/247/429.515.02/19 tersebut.

“Yang dilakukan Kades Sumberagung ini sangat beresiko, maka baik Forpimka Pesanggaran maupun Forpimda Banyuwangi, harus bisa hadir. Apalagi ini demi menyelamatkan aset seluruh rakyat Banyuwangi, berupa saham di PT BSI,” ungkap Eko Sukartono.

Apalagi, lanjut sesepuh PDI P Banyuwangi ini, massa yang belakangan menggelar demonstrasi terhadap Kades Sumberagung, Vivin Agustin, diduga digerakan oleh oknum dari luar desa.

Maka kehadiran Forpimka Pesanggaran dan Forpimda Banyuwangi, sangat penting guna menyelamatkan masyarakat kalangan Wong Cilik. Baik dari indikasi udaha penghasutan, maupun provokasi pihak tak bertanggung jawab.

“Jika tetap tidak hadir, kami yang akan hadir untuk Kades Sumberagung, karena kades adalah saudara kami, sesama kader PDI P Banyuwangi,” cetus Eko Sukartono, terkait sejumlah demontrasi terhadap Kades Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Vivin Agustin.

Mbah Eko Desak Kepolisian Ungkap Dugaan Kasus Pemaksaan Kades Sumberagung

Laporan : Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net – Sesepuh PDI P Banyuwangi, Ir Eko Sukartono, mendesak aparat kepolisian untuk mengungkap kasus dugaan pemaksaan terhadap Kepala Desa (Kades) Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Vivin Agustin.

Yakni terkait penandatanganan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI).

“Ini sudah menimbulkan kegaduhan yang rawan memicu konflik, tidak bisa dibiarkan, aparat harus bertindak,” tegasnya, Sabtu (7/12/2019).

Jika tetap dibiarkan, lanjut Eko, tidak menutup kemungkinan para otak dibalik aksi main tekan dan paksa di Desa Sumberagung, akan makin liar. Dan imbasnya, hampir bisa dipastikan kalangan Wong Cilik yang akan menjadi korban.

“Apakah memang itu yang diinginkan?, tentunya kan tidak,” ungkap pria yang akrab disapa Mbah Eko ini.

Seperti diketahui, pada Senin 25 November 2019, Kades Sumberagung, Vivin Agustin, telah menerbitkan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Dan pada Kamis, 28 November 2019, surat tersebut dia batalkan dengan surat No : 540/249/429.515.02/19.

Bahkan dalam surat pencabutan tersebut Kades Vivin dengan gambling menegaskan bahwa yang membuatnya nekad menandatangani Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT BSI, karena adanya faktor tekanan dan paksaan kelompok tolak tambang.

“Itu disampaikan dalam surat resmi lho, surat dariseorang Kades, seorang kepala pemerintahan tingkat desa, tapi kenapa faktor tekanan dan paksaan dari kelompok tertentu bisa dibiarkan saja, padahal ini sudah menimbulkan banyak kegaduhan, apa memang harus menunggu jatuh korban masyarakat kecil,” gambling Eko Sukartono.

Kepada masyarakat Desa Sumberagung, sesepuh PDI P Banyuwangi ini juga mengajak untuk lebih mawas diri dan tidak mudah termakan hasutan oknum atau pihak tertentu. Karena, terkait izin pertambangan, bukanlah wewenang kepala desa. Melainkan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi.

“Kalau ada pihak atau kelompok yang ngotot memaksa kades tanda tangan rekomendasi pencabutan izin tambang, jangan-jangan itu menyimpan kepentingan pribadi yang hanya ingin menjatuhkan kades, karena memang bukan wewenang kades,” cetus Eko Sukartono.

Sementara itu, Kapolsek Pesanggaran, AKP Ryan Wira Raja Pratama, mengaku belum pernah mendapat laporan atau pengaduan dari Kades Sumberagung, Vivin Agustin, terkait dugaan adanya tekanan dan paksaan dalam pembuatan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI).

“Kalau ada pemaksaan seharusnya kades cerita sama saya, tapi kades tidak cerita sama saya. Yang harus bilang dipaksa atau tidak itu korban,” tandasnya.

Ini Kali Uyut Yang Trenning Topic di Kabupaten Bekasi

Laporan: Daniel Apollo

KABUPATEN BEKASI,poskota.net- Permasalahan sampah diKabupaten Bekasi sudah bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru, terutama pada sungai-sungai maupun Kali diseluruh wilayah yang dilaluinya.

Dimana kerap-kali menimbulkan dampak nyata bagi para penghuni sekitar bantaran kali tersebut sehingga menimbulkan berbagai protes yang dilakukan masyarakat pada kinerja Pemerintah Daerah beserta Steikholder terkait Tugas dan Fungsinya.

Salah satunya di kali Uyut di wilayah perbatas Pondok Tanah mas dan perumahan Kartika Wanasari.
Dimana situasi wilayah sekitar dinilai masyarakat setempat sangat menganggu di sebabkan terjadinya penyumbatan aliran sungai hingga air terhenti akibat timbunan sampah sehingg saat hujan turun saat musin hujan menjadi kumbangan air yang meluap ke pemukiman warga.

Para tokoh masyarakat setempat bersama aktipis kerap melakukan koresponden kepada pemda kabupaten Bekasi guna meminta bantuan untuk mengatasi persoal yang tengah dihadapi namun tidak pernah di gubis dan baru kali di respon.

Berdasarkan pengakuan dari masyarakat setempat, Rahmat, Yusuf dan Rahayu saat sidak Team komisi 3 DPRD dan Camat Cibitung pada (2/12/2019).
Team komisi 3 DPRD kabupaten Bekasi yang dimotorin oleh H Kardin dan muspida serta camat Cibitung yang baru Joko Sudjatmiko berikut Lurah Sarkum dan jajaran RT/RW setempat terjun kelapangan guna mengatasi permasalahan yang mandek dibantaran kali Uyut.

Dalam keterangannya camat yang baru pada awak media usai sheremonial, kita akan terus mendorong dan membantu mengatasih masalah diperumahan Wanasari khusus pada sungai kali Uyut yang kita ajukan segera menormalisasi aliran air dan mencegah banjir yg ada di perumahan Kartika Wanasari.

“Itu juga dengan kesepakatan masyakat bila pemda akan menormalisasi diminta masyarakat di ajak kerja sama dan tidak ada yang merasa di rugikan bila tiba waktunya pembangunan utk kali Uyut,” tandasnya.

Ribuan Pemuda Papua Ikuti Seleksi Calon Tamtama TNI AD, 80% Masuk Pendidikan Putra Asli Daerah Papua

Laporan : Daniel Apollo

Manokwari,poskota.net- Ribuan pemuda Papua, baik yang berasal dari suku asli Papua atau bukan asli orang Papua namun lahir dan sekolah di Papua maupun para pemuda yang sudah beberapa tahun tinggal di Papua, mendatangi Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

Sejak dibuka pendaftaran Seleksi Calon Tamtama (Cata) Prajurit Karier (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Gelombang II Tahun Anggaran (TA) 2019 di awal hingga pertengahan bulan November 2019, animo Pemuda Papua Barat ternyata sangat besar untuk mendaftarkan diri.

Ini bukti bahwa masyarakat Papua Barat, utamanya para pemuda masih menaruh minat yang tinggi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Dengan penuh semangat, bangga, dan rasa percaya diri, mereka mendaftarkan dan siap berkompetisi dalam perekrutan Cata PK TNI AD yang diselenggarakan pada gelombang kedua di tahun 2019 untuk wilayah Papua Barat.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII/Kasuari Kolonel Inf Andi Gus Wulandri, S.I.P. kepada Pers, Selasa (3/12/2019) di Manokwari mengungkapkan, rekrutmen atau penerimaan Cata PK TNI AD yang akan menyandang pangkat Prajurit Dua (Prada) pada Gelombang II di Tahun 2019 ini, didapatkan dari dua sumber penerimaan, yaitu dari Sumber Pedalaman dan Sumber Reguler.

“Sumber pertama dari Pedalaman adalah Putra Asli Daerah Papua (PADP), dengan ketentuan bahwa kedua orang tua atau salah satunya merupakan suku asli Papua. Selain itu, orang tua calon tidak berprofesi sebagai anggota TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Andi Gus.

Wilayah Manokwari yang masuk dalam kategori pedalaman adalah Wasior, Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Bintuni, Babo, Saukorem, Kebar, dan Merdey. Untuk wilayah pedalaman Sorong, meliputi Tambraw, Raja Ampat, dan Inanwatan.

Sedangkan wilayah pedalaman Fakfak, meliputi Teluk Patipi, Karas, Kokas, dan Bomberay. Sedangkan wilayah pedalaman Kaimana, meliputi Teluk Arguni, Teluk Etna, Yamor, dan Buruway.

Sumber kedua, lanjutnya, penerimaan Cata PK TNI AD dari Reguler. Ketentuan dalam kategori sumber ini adalah memenuhi minimal salah satu dari tiga kategori berikut, yaitu Putra Asli Daerah Papua (PADP), Non Putra Asli Daerah Papua (NPADP), dan Pendatang (PDT).

“Pengertian PADP sudah saya jelaskan tadi. Untuk Non Putra Asli Daerah Papua (NPADP), ketentuannya adalah kedua orang tua calon berdomisili di Papua, calon lahir dan pernah sekolah di Papua. Hal itu harus dibuktikan dengan memiliki ijazah sekolah di Papua,” kata Andi Gus.

“Sedangkan yang termasuk dalam kategori Pendatang (PDT) adalah bukan PADP dan NPADP, namun si calon minimal telah 3 tahun berdomisili di Papua Barat,” tambahnya.

Setelah dilakukan seleksi di daerah, yang meliputi Pemeriksaan Admimistrasi (Rikmin), Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes), dan tes Jasmani, selanjutnya bagi mereka yang berhasil lolos seleksi diberangkatkan ke Kota Manokwari untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Markas Kodam XVIII/Kasuari.

Di sana mereka kembali menjalani Rikmin, Rikkes, tes Jasmani, dan ditambah dengan Penelitian Personel (Litpers), Pemeriksaan Psikologi (Rikpsi), serta terakhir Parade atau yang biasa disebut Pemantauan Akhir (Pantukhir). Saat dilakukan seleksi, diikutkan juga para calon prajurit yang gagal dalam proses seleksi Calon Bintara (Caba) dan Cata Pedalaman pada periode sebelumnya.

Mereka diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti seleksi pada Gelombang II ini. Dengan demikian, terkumpul 722 orang calon, yakni 393 PADP, 307 NPADP, dan 22 PDT yang mengikuti tahapan seleksi.

“Hasilnya, 393 pemuda berhasil lolos seleksi dan masuk pendidikan keprajuritan di Lembaga Pendidikan (Lemdik) TNI AD untuk digembleng menjadi Prajurit TNI AD dalam Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Prajurit Karier (PK) TNI AD Gel. II TA 2019

“Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Menjadi seorang prajurit TNI AD merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri, karena tidak semua orang dapat menjadi prajurit TNI AD, yang sebelumnya harus melewati berbagai seleksi yang ketat,” kata Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam amanat tertulisnya, yang dibacakan Komandan Resimen Induk Kodam (Danrindam) XVIII/Kasuari Kolonel Inf Ignatius Tri Joko Budi, S., pada Upacara Pembukaan Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2019 Kodam XVIII/Kasuari, Senin (2/12/2019) di Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Provinsi Papua Barat.

Pangdam menyampaikan ucapan selamat kepada 393 orang Prajurit Siswa yang telah lulus seleksi. Mereka akan dididik di dua Lemdik, yaitu 220 orang di Rindam XVIII/Kasuari dan 173 orang lainnya dititipkan untuk dididik di Rindam XIV/Hasanuddin, Gowa, Sulawesi Selatan.

“Yang sangat membanggakan kita bahwa 80 % diantaranya merupakan Putra Asli Daerah Papua,” ujar Mayjen Joppye.

Proses belajar dan berlatih dalam pendidikan keprajuritan yang mereka tempuh akan berlangsung selama 20 minggu, dengan tujuan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Tamtama TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku sebagai Prajurit yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan maupun dasar golongan Tamtama, serta memiliki jasmani yang samapta.

“Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya sikap dan perilaku Prajurit Siswa yang bermental tangguh, meningkatnya iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tumbuhnya nasionalisme dan militansi, serta terbangunnya kepribadiannya sebagai Prajurit TNI AD yang profesional,” papar Mayjen Joppye.

Kepada para Prajurit Siswa yang akan menjalani pendidikan keprajuritan di Rindam, juga dipesankan sekaligus ‘diancam’ agar mereka belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, sabar, bangga dan menjaga kehormatannya, serta harus disiplin.

“Selama proses pendidikan nantinya akan terlihat motivasi dan karakter kalian yang sesungguhnya, apakah kalian pantas atau tidak menjadi seorang prajurit TNI AD. Apabila ternyata tidak pantas, maka Lembaga Pendidikan ini tidak segan-segan akan mengembalikan kalian kepada keluarga masing-masing,” tegas Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mansel Demianus Demhi, yang hadir mewakili Bupati Mansel saat ditemui usai upacara, menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasihnya atas pemberian perhatian dan kesempatan kepada para Pemuda Asli Papua untuk menjadi calon Prajurit TNI AD.

“Dari pemerintah daerah, kami bersyukur dan terima kasih kepada Pangdam, dimana memberikan perhatian besar kepada anak-anak asli Papua,” ucapnya.

“Mudah-mudahan kami dan pemerintah harap, anak-anak Papua ini harus diperhatikan supaya ke depan anak-anak Papua ini bisa bekerja di negeri sendiri,” pungkasnya.

Kepada para pemuda Papua yang akan menjalani pendidilan untuk menjadi prajurit TNI AD, ia berpesan agar mereka selalu menjaga kesehatan dan kedisiplinan.

“Kepada anak-anak Papua saya berharap, saat dilatih nanti kondisi anak-anak Papua harus dijaga terutama kesehatan. Saya imbau juga kepada anak-anak Papua lainnya, tolong jaga kondisi kesehatan supaya pada saat tes Tentara dapat diterima,’’ harap Demianus.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Prajurit Siswa, Yames Rumenibey (19) yang merupakan satu dari tiga bersaudara putra seorang nelayan dari Serui, menceritakan perjalanannya hingga ia bisa berada di tengah-tengah Pasukan Prajurit Siswa, sebagai Calon Tamtama TNI AD.

“Saya tahu pembukaan pendaftaran Tamtama dari pas buka-buka internet. Begini dapat informasi untuk ada pembukaan Tamtama gelombang II di Kodam XVIII/Kasuari, dengan senang hati saya berangkat dari kampung saya Serui,” akui Yames.

Setiba di Manokwari, ia langsung mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu mengikuti proses seleksi dari tingkat daerah hingga pusat. Akhirnya ia lolos dan bersama kawan-kawannya berangkat menuju ke tempat pendidikan yang akan menggodoknya untuk menjadi Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada).

“Harapan saya untuk menjadi prajurit TNI hanya untuk mengangkat derajat keluarga dan membahagiakan keluarga,” tandas Yames.

TNI-Polri Gelar Gowes Kebangsaan 10 November 2019

Laporan : Daniel Apollo

BANDUNG,poskota.net- TNI dan Polri menggelar Gowes Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019.

Tampak hadir Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil, Sabtu (7/12/2019).

Kegiatan ini sebagai ajang bersilaturahmi dan berkomunikasi sekaligus untuk meningkatkan sinergitas bagi TNI dan Polri serta komponen masyarakat lainnya.

Sebelum dilaksanakan Gowes terlebih dahulu para peserta melaksanakan senam peregangan untuk menghindari terjadi kram selama diperjalanan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil didaulat untuk melepas 1.500 orang peserta yang terbagi menjadi Rood Bike Rase Open And Fun Bike To Tangkuban Perahu.

Route yang dilalui dalam kegiatan gowes kebangsaan ini mengambil start dari Makodam III/Siliwangi Jalan Aceh No. 69, kemudian melewati Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, Jalan Tamblong, Jalan Asia Afrika.

Jalan Sudirman, Jalan Gardujati, Jalan Pasirkaliki, Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, CP 1 Karma, Jalan Raya Lembang, CP 2 Alun-alun Lembang, Jalan Raya Tangkuban Perahu dan Fhinis di Mako Brimob Yon B Cikole.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pada sambutannya menyampaikan,

“Saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan olah raga sepeda prestasi dan olah raga sepeda santai yang dikemas dalam rood bike race and fun bike to Tangkuban Perahu,” ungkapnya.

Menurut Pangdam, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali penggunaan sepeda secara meluas di masyarakat.

Selain menjadi sarana untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olah raga bersepeda, juga diharapkan dapat memberikan pencerahan, pemikiran dan nilai tambah khususnya dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan ini pula, kebersamaan antara TNI dan Polri serta segenap komponen masyarakat yang ada di Jawa Barat khusunya dalam menciptakan keamanan, ketertiban wilayah Jabar akan terjalin dengan erat.

“Selama bersepeda perhatikan faktor keamanan diperjalanan, ” tegas Pangdam.

Sebelum melepas, Gubernur Jabar menyampaikan, menyambut baik kegiatan ini dan kita buktikan melalui implementasi kebersamaan. Kalau TNI dan Polri selalu bersinergi, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya.

“Inilah penguatan pesan kepada masyarakat bahwa dengan sendirinya TNI dan Polri melalui kegiatan ini dan juga akan menguatkan semangat kebersamaan menuju yang disebut dengan Jabar Juara,” tandas Gubernur Jabar.

Selain Pangdam dan Kapolda, Gowes kebangsaan ini diikuti oleh Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Dwi Jati Utomo, pejabat Utama TNI, pejabat Utama Polri dan tamu undangan lainnya.

Diancam Lewat Whatsaap, Mantan Santri Yayasan Ponpes Ibnu Sina Polisikan Pengasuh Yayasan

Laporan : Joko Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net – Salah satu pengasuh yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Sina, diduga melakukan ancaman pembunuhan kepada mantan santrinya. Ancaman dugaan pembunuhan tersebut terlontarkan digrup Whatsaap.

“Pengancaman itu di alami Hatta, salah seorang mantan santri, yang merasa disudutkan oleh salah satu gurunya dalam group Whatsaap,” kata Arief Setya Alamsyah, S.kom. SH,

Arief menuturkan, pasca kejadian pengancaman itu, klienya merasa ketakutan. Dan persoalan ini sudah kita laporkan ke pihak berwajib.

“Yang pasti klien saya merasa ketakutan ketika ada nada ancaman akan dilakukan pembunuhan. Apalagi anak klien saya ini mantan santrinya. Tidak hanya pengancaman bahkan disitu kami duga ada ujaran kebencian karena menyebut PKI,” tegasnya.

Arif, juga menjelasakan, Klien saya sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, kita tunggu aja dulu prosesnya, karena selain melaporkan pengancamannya, kita juga laporkan UU ITE.

Sementara menurut Adlan, salah satu pengasuh yayasan Ponpes Ibnu Sina yang diduga melakukan pengancaman saat dikonfirmasi melalui selulernya mengakui dengan nada ancaman tersebut.

” Oh yang dalam group WA itu benar mas, tapi perkataan itu muncul karena didasari emosi. Siapa yang terima saat gurunya dijelek jelekan oleh mantan santrinya.” Tegas Adlan. Jumat (6/12/2019).

Adlan juga menambahkan jika hal itu mau dilaporkan juga silahkan. Sementara Baston Kharisma, salah satu pengasuh Yayasan Pondok Pesantren, Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng mengatakan, Adlan, bukan pengasuh, dirinya hanya guru pengajar saja.

Menurut Baston, mungkin dia sebagai ustad atau guru dirinya tidak terima karena gurunya dijelek – jelekan. Namun demikian pengasuh Yayasan Ponpes Ibnu Sina mengakui atas pengancaman yang dilakukan oleh Adlan tersebut tidak tahu – menahu.

“Kami dari pihak Yayasan Ponpes Ibnu Sina, tidak tahu menahu atas kejadian itu mas,” terangnya.

Saat disingung apa langkah pihak Yayasan, dirinya menjawab yang pertama pihaknya akan berikan teguran dan peringatan. Jika itu terbukti salah, maka pihaknya akan memberikan sangsi.

Masalah kasus ini di bawa keranah hukum itu ya gimana lagi. Namun demikian dirinya juga sangat menyayangkan jika persoalan ini dibawa keranah hukum.

“Kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara tabayun,” tandas Baston yang didampingi KH. Maskur Aly selaku pembina Yayasan Ponpes Ibnu Sina.