Laporan Jhon E purba
Simalungun poskota net Terkait Kegiatan Ketua KPU Simalungun mengikuti kegiatan Konsolnas ( Konsolidasi Nasional ) di Jakarta yang di duga melecehkan Suku Adat Simalungun yang memakai pakaian yang bukan pakaian adat Simalungun.
Terkait pelecehan ini dua belas elemen suku Simalungun merasa prihatin dan merasa turut di hina,tidak terima atas pelecehan ini kedua belas elemen Simalungun mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor bupati,kantor DPRD ,Polres,dan KPU Simalungun.
Ketua FPPR ( Forum Pemuda Peduli Raya ) Jhon Dalton Saragih dengan tegas mengutuk keras tindakan Ketua KPU Simalungun Johan Septian yang terang terangan melecehkan suku Adat Simalungun yang telah memakai pakaian Suku lain pada kegiatan Konsolnas di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalton juga mengecam tindakan ketua KPU yang tidak mengindahkan adat Simalungun padahal dia sudah makan di Simalungun,minum dari Tanoh Habonaron do Bona.
Dalton juga kesal melihat bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga karena tidak hadir menjumpai rakyatnya yang hadir ke kantor Bupati dan dengan tegas menuntut Bupati Simalungun agar menempati rumah Dinasnya yang sudah di bangun dari uang rakyat.
Kalau memang tidak bisa setiap harinya Bupati tinggal di rumah Dinas paling tidak dua kali dalam seminggu karena biaya operasional rumah Dinas tetap berjalan dan jangan nantinya masyarakat Raya yang belum memiliki rumah dan yang masih mengontrak FPPR akan menyuruh menempatinya kalau memang Bupati tidak menempati ,papar Dalton
Habis melakukan aksi di kantor Bupati gerakan Demban Martabas melanjutkan aksi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Simalungun,ironisnya aksi yang dilaksanakan di gedung DPRD tidak menjumpai satu pun anggota DPRD di kantor,hanya yang tampak Sekretaris Dewan yang menyambut aksi.
Kordinator aksi Gullit Saragih dengan tegas mengutuk anggota DPRD yang mana satu pun tidak ada masuk kantor dan mengancam akan mengadakan aksi besar besaran ketika waktu pelantikan DPRD Simalungun
Ketua UPAS Simalungun juga merasa kesal melihat kinerja DPRD Simalungun yang hanya makan gaji buta tanpa memperdulikan masyarakat Simalungun yang telah di pilih rakyat Simalungun dan mengancam akan menurunkan pasukan UPAS tiga ribu orang untuk melaksanakan aksi pada pelantikan DPRD Simalungun nantinya,dan meminta DPRD Simalungun untuk memanggil ketua kPU terkait penistaan ini.
Ketua DPD KNPI Simalungun Juni Pardomuan Saragih menuntut DPRD Simalungun mengupas anggaran dari Propinsi dan anggaran dari APBD yang di kelola KPU Simalungun dan secepatnya memanggil ketua KPU Johan Septian yang telah menista Suku Simalungun dan dilaksanakan pansus terkait penghinaan ketua KPU ini tegas Juni.
Ketua KPU Simalungun Johan Septian menanggapi terkait penistaan Suku Simalungun pada kegiatan Konsolnas di Jakarta menyatakan bahwa ketentuan pakaian yang di pakai di acara Konsolnas di Jakarta itu adalah aturan dari KPU Provinsi Sumatera Utara.
