Laporan: Anton
Papua, Poskota.net – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. menghadiri Pembukaan Seremoni Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Papua Bangkit Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kab. Jayapura, Selasa (14/11/2023).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, seperti Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dan Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya. Sementara itu, hadir juga Pj. Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M dan Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M dan Kajati Papua, Witono, S.H., M.Hum,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pamen Ahli Pangdam XVII/Cend Bidang Hukum & Humaniter, Kolonel Inf Ony Kristiyono Goendong, S.H, Danlanud Silas Papare, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah., S.Sos, Sekda Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur, S.H., M.H, Ketua DPRD se-wilayah V KPK, FKPD Prov. Papua & Papua Barat, Bupati/Walikota se-wilayah V KPK, para Kepala Kantor Instansi vertikal se-wilayah V KPK, para pimpinan BUMN/BUMD Wil. Papua serta para Kapolres/ta jajaran juga nampak hadir dalam kegiatan tersebut.
Road To Hakordia merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2023 di Jakarta. Tema Hakordia tahun ini adalah “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”, mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas korupsi demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana, Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai kegiatan pre-event, seperti talkshow radio, Fun Walk, Borong Pasar, sosialisasi, dan diskusi media. Selain itu, ada lomba “Mob Anti Korupsi” yang melibatkan talenta-talenta Papua.
“Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif semua pihak pada setiap tingkatannya mulai dari upaya pre-emptiv, prefentiv, maupun represif, melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan,” tuturnya.
Puncak peringatan Road To Hakordia di Jayapura berlangsung selama dua hari, dimulai dari tanggal 14 hingga 15 November 2023. Acara ini melibatkan sejumlah seminar, termasuk tentang sinergi dan inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta sinergitas APIP dan APH dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan pada daerah otonom baru di Papua, pada tanggal 16 November 2023 akan dilaksanakan Lokakarya dengan tema percepatan proses penyerahan Personil, Pembiayan, Sarana dan Prasaran serta Dokumen (P3D) dan Lokakarya percepatan penyusunan tata ruang pada daerah otonom. Lokakarya ini melibatkan para pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah. Selain itu, juga akan dilaksanakan Lokakarya Pencegahan Korupsi Sektor Bisnis,” tambah Budi.
Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi, akan dilakukan juga pemberian piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Budi menuturkan bahwa Road To Hakordia juga melibatkan perwakilan dari 115 Pemerintah Daerah, 12 Kementerian/Lembaga, dan unsur forkopimda dari wilayah Papua.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu di Papua, pulau paling timur negeri ini. Walaupun dengan jarak yang relatif cukup jauh, namun Bapak/Ibu tetap semangat untuk hadir di wilayah Papua yang indah ini,” ucapnya.
Budi juga menegaskan rangkaian kegiatan Hakordia melibatkan masyarakat secara luas. Termasuk dari unsur pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pj. Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., dalam sambutannya, menyampaikan selamat datang kepada pimpinan KPK beserta jajaran serta berterima kasih kepada KPK RI karena telah menunjuk Provinsi Papua sebagai tuan rumah Hakordia Wilayah Indonesia Timur Tahun 2023.
Ridwan mengajak semua pihak untuk bersatu dalam memerangi korupsi, yang tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral dan menciptakan ketidaksetaraan.
“Kami Pemerintah Provinsi Papua bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, BUMN dan BUMD serta masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya di Provinsi Papua mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan,” ucapnya.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengangkat tema “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” sebagai representasi dari kebersamaan dalam memberantas korupsi. Dirinya menyoroti pentingnya kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mencapai kemajuan Indonesia.
“Dalam perjalanannya, telah banyak praktek baik yang sudah dilakukan Pemda, bersama-sama dengan unit koordinasi dan supervisi wilayah KPK, APIP dan Aparat Penegak Hukum. Praktek baik tersebut antara lain dalam penyelamatan barang milik daerah, barang milik kementerian/lembaga hingga barang milik BUMN/BUMD,” ungkap Johanis.
Johanis Tanak juga menekankan bahwa kehadiran KPK di daerah adalah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan amanah Undang-undang. Ia menyampaikan bahwa persoalan korupsi di daerah membutuhkan pendekatan khusus, dan KPK berkomitmen untuk mendampingi kerja daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah.
“Praktek baik semestinya direplikasi. Pemda dapat mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital, melakukan aksi nyata (pencegahan ofensif) pada sektor strategis pemerintahan, serta melakukan kolaborasi secara efektif antara APH dengan APIP,” lanjutnya..
Dan yang paling penting kata Johanis, keinginan yang kuat untuk berubah dan konsistensi dalam menjalankan agenda perubahan, menjadi semangat yang menyatu dalam setiap insan pimpinan dan ASN di daerah.
Kegiatan resmi dibuka dengan termasuk peniupan alat musik tradisional Papua (FU) oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bersama Pj. Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M.
Selain itu, penampilan tarian adat Papua dan pemberian penghargaan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Semua rangkaian kegiatan diharapkan dapat meningkatkan semangat pemberantasan korupsi di daerah dan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua.
