.
Tangerang,,Poskota,Net-Forum Persatuan Pemuda Neglasari (FP2N) kembali menyuarakan keresahannya terhadap lemahnya pengawasan terhadap investor di Kota Tangerang.
Dalam aksi damai yang digelar di ruang publik, para aktivis muda membawa spanduk bertuliskan: “Jangan Jadikan Investor Sebagai Kapitalis di Kota Kami, Karena Lemahnya Pengawasan DPMPTSP.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan ini menegaskan kekecewaan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap para investor.
Ketua FP2N, Thorikarfansyah, dalam orasinya menyampaikan
“Kami tidak menolak investasi, tapi kami menolak ketika investasi itu menjadi kedok penindasan. DPMPTSP Kota Tangerang seharusnya bertindak sebagai garda depan pengawasan, bukan malah membiarkan investor melanggar aturan, merusak lingkungan, dan mengabaikan hak warga. Jika pengawasan lemah, maka negara tak ubahnya jadi makelar bagi pemodal.”tegasnya
Dalam perspektif akademik, situasi ini mencerminkan gejala kapitalisme birokratik, yaitu ketika institusi pemerintahan menjadi alat pelancar akumulasi modal melalui pembiaran pelanggaran.
Konsep ini sejalan dengan pemikiran David Harvey dan Noam Chomsky yang mengkritik bagaimana negara-negara berkembang kerap menjadi sasaran dominasi kapital karena lemahnya sistem checks and balances.
FP2N juga menyoroti sejumlah titik permasalahan konkret, seperti Minimnya keterbukaan dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan),Tidak adanya forum warga dalam konsultasi publik,Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran perizinan,
Dan indikasi kompromi antara pemodal dan birokrat.
Dalam tuntutannya, FP2N mendorong DPRD Kota Tangerang untuk Melakukan evaluasi terhadap SOP pengawasan DPMPTSP, Mendorong revisi atau penguatan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal agar memasukkan mekanisme partisipatif dan transparan,Mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses perizinan proyek berisiko tinggi.
“Kota ini bukan ladang empuk untuk kapitalis serakah. Kami ingin pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil. Bukan pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elite,” tegas Thorikarfansyah menutup aksinya.
Aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga panggilan etis dan konstitusional untuk membangun pemerintahan daerah yang transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas(
.Fiqri)
