Simalungun PosKota Net
Sabtu 14 Desember 2024 Masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini tengah menggema aksi protes dan permohonan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut tuntas proyek peningkatan struktur jalan provinsi dari Pematang Raya menuju Tiga Runggu. Proyek ini memiliki anggaran yang terbilang besar, yaitu sebesar Rp 19.424.738.000,00 dan dikerjakan oleh PT Awiga Satria Wibawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini dilatarbelakangi oleh dugaan adanya permainan dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pihak pemborong. Salah satu kejanggalan yang mencolok adalah tidak dicantumkannya tanggal mulai kerja pada papan proyek. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari proyek yang sedang berlangsung.
Selain itu, masyarakat juga memperhatikan bahwa para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melaksanakan tugas mereka. Hal ini berpotensi membahayakan keselamatan kerja dan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap standar keselamatan yang seharusnya diterapkan dalam proyek-proyek berskala besar.
Lebih jauh lagi, ditemukan pula fakta bahwa proyek pengaspalan tetap dilanjutkan meskipun dalam kondisi hujan. Praktik ini tidak hanya meragukan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, tetapi juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Banyak pihak khawatir bahwa hal ini bisa menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap infrastruktur yang dibangun.
Melihat keadaan ini, masyarakat Simalungun berharap agar KPK dan APH lainnya segera melakukan investigasi mendalam agar semua pihak yang terlibat bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan uang negara digunakan dengan efisien serta transparan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan proyek juga menjadi penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Dengan harapan tersebut, langkah-langkah konkret dari pihak berwenang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Simalungun dan tidak menjadi ajang penyalahgunaan wewenang
(Jep)
