Laporan : Team
TANGERANG,poskota.net — Salah satu Ketua RW yg tidak mau disebut namanya dan juga warga tolak pendirian tower Di halaman pos yandu MELATI INDAH Jalan ARYAWANGSAKARA RW 02 Kelurahan UWUNG JAYA kecamatan JATI UWUNG
Warga kuatir terkena dampak radiasi tower. lahan Dan bangunan milik pemerintah. Pertanyaan salah Satu warga kepda awak media Mereka bingung Sewa kontraknya Sama siapa Ya, dan yang mengijinkan kontrakan lahan Siapa yang bertanggung jawab
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga RW 02, Kelurahan UWUNG Jaya, Kecamatan jati uwung, kota tangerang , menolak pendirian tower telekomunikasi.
Pasalnya, pendirian tower dengan ketinggian mencapai 30 meter lebih itu berada di pekarangan POS yandu Dan lingkungan Padat Sehingga warga merasa khawatir akan terkena dampak radius maupun dampak lainnya yang ditimbulkan.
Salah satu warga mengatakan, tower diduga milik satu salah profider TBG tepat berada di pekarangan Pos yandu Melati INDAH itu berjarak sekitar 3 meter kepintu pos yandu mepet kepagar pagar pembatas ke Jalan Raya dengan permukiman. Sehingga dirinya merasa khawatir dengan dampak yang ditimbulkan jika pemancar telekomunikasi itu sudah dioprasikan.
”Ada tiga dampak yang ditimbulkan jika tower itu sudah beroperasi. Di antaranya, dampak radiasi, sambaran petir, sama efek robohnya,” katanya.
Warga menjelaskan, radiasi itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti vertigo, telinga berdenging, kanker, kerusakan DNA pada janin, sehingga dapat menyebabkan bayi lahir cacat, dan gangguan metabolisme tubuh.
Dia menuturkan, pemasangan penangkal petir diketahui tidak sampai tanah dan dapat menyebabkan pantulan ke rumah warga yang berakibat getaran tanah. ”Sehingga alat elektronik bisa mengalami kerusakan. Seperti TV, dan handphone,” imbuhnya.
Tak hanya itu, lokasi berdirinya tower di pekarangan pos yandu Melati Indah Dan Di tengah pemukiman warga itu membuatnya khawatir jika suatu saat terjadi angin kencang. Apalagi, saat musim hujan. ”Sering terjadinya angin kencang di sekitar tower. Dan ini dapat meningkatkan risiko jatuhnya material tower, bahkan robohnya tower,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan warga lainnya, yang ber inisial S. Dia mengaku menolak adanya pendirian tower tersebut dengan alasan yang sama. Dia berharap tower tersebut tidak sampai beroperasi. ”Saya tidak sangat tidak setuju. Karena nantinya akan berdampak pada warga sekitar,” ujarnya.
Warga lainnya, inisial Y 62, menambahkan, dengan adanya tower di tengah perkampungan itu dirinya khawatir terhadap radiasi yang ditimbulkan bisa berakibat fatal terhadap anak-anak yang bermain di sekitar tower tesebut. ”Imbasnya itu banyak. Seperti ke anak kecil yang main di situ, apa lagi ini Pos yandu yang digunakan menimbang pertumbuhan buat bayi kan bahata” katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, selama ini belum ada sosialisasi yang difasilitasi pemerintah Sehingga menambah kekhawatirannya. ”Tidak ada sosialisasi sama sekali. Tiba-tiba sudah berdiri. Nah, kalau nantinya terjadi apa-apa sipa yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Lurah Uwung Jaya Acep mengungkapkan, pihaknya memang tidak memfasiltasi sosialisasi. Sebab hal tersebut dinilai menjadi kewenangan penanggung Jawab Pos yandu dan warga setempat. Dirinya hanya bisa memberikan izin jika warganya yang berada di area tower sudah sepakat.
”Saya serahkan sepenuhnya kepada warga. Karena ini bukan hajat Kelurahan Kalau hajatnya kelurahan pasti saya fasilitasi. Kalau warga setuju ya monggo (silakan, Red). Tapi, kalau tidak setuju saya tidak berani apa-apa,” tandasnya.
Anehnya saat pendirian tower pihak PT TGB tidak dapat menunjukan izin pendirian Dari Dinas terkait Kota tangerang.
Pernyataan pemilik tower kepada awak media mengenai perezinan diarahkan Kelurahan Aceng Soalnya Itu Atasan bersama Atasan semua Harus izin Lurah Soalny tower itu Kita kerjasama dengan pemda yang lebih jelas lurah yang bertanggung jawab soal izin katanya.
Sejak kapan lurah mengeluarkan izin PBG dan Sejak kapan pemkot Tangerang kerja sama dengan PT. TGB kontraktor tiang tower atau BTS.
Pejabat dinas terkai masalah perizinan mengabaikan pedoman pada peraturan daerah ( Perda) No. 9 tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang bertujuan memberi kepastian hukum bagi masyarakat pelaku usaha dan pemerintah.
Pj Walikota Tangerang dan BPPMPT juga satuan polisi pamong praja (Satpol Pp) kota Tangerang di minta ajar serius menindak pemilik tiang tower PT.TBG yang berdiri tanpa legilitas formal.
Satpol pp memiliki kedudukan dan fungsi sangat penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah.
Menurut ketentuan pasal 255 ayat (1)Undang unang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah “Satuan polisi pamong praja di bentuk untuk nenegakkan perda dan perwal menyelenggarakan ketertiban umum.
Berdasarkan ketentuan pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol Pp di ketahui secara jelas kewenangan Satpol pp melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran Atasan Perda.
jangan jadi ompong bagi pengusaha nakal, jangan jadi tempat perlindungan pengusaha nakal.
