Laporan: Ahmad Sahroni
BANYUWANGI,poskota.net – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kamis (8/10/2020). Mereka mununtut ketransparasian pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.
“Menurut kajian kami pemerintah tidak merincikan penggunaan dana sebesar Rp 78 miliar, bahkan bertambah menjadi Rp 100,3 miliar untuk penanganan Covid-19 di Banyuwangi,” kata Muhammad Lucky Syafaat ketua komisariat PMII Banyuwangi Selatan.
Dalam hal ini, Pemkab Banyuwangi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan wabah pandemi Covid-19 harus bisa melaporkan rincian penggunaan secara detail untuk masyarakat umum.
“Transparasi anggaran tersebut sudah dialokasikan kemana saja. Sampai hari ini kami tidak bisa menemukan penggunaan anggaran itu, sementara ini kami hanya menemukan banner banner tentang festival dan penghargaan saja,” tuturnya.
Untuk itu, mahasiswa yang tergabung dalam PMII Banyuwangi Selatan mendesak Pemkab untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 serta memaksimalkan Satgas penanganan Covid-19 yang ada di Desa karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini uang rakyat mohon jangan memanfaatkan APDB untuk kepentingan politik praktis. Jika hari ini tidak ada titik terang, kami akan melakukan aksi dengan jumlah lebih banyak,” tambahnya.
Terakhir, pihaknya juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, agar mengawal uang rakyak dengan serius terutama dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Sementara itu pantuan di lapangan, aksi unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong antara aparat keamanan dan mahasiswa yang memaksa masuk, bahkan ada beberapa mahasiswa melompat pagar agar bisa masuk kedalam untuk menemui Bupati Banyuwangi. Karena sudah menunggu lama Bupati tidak menemui juga, peserta aksi membubarkan diri dan akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak.
