Daerah

Laporan: Daniel Apollo

KABUPATEN BEKASI,poskota.net- Jadi tontonan warga yang melintas di bawah plang reklame yang mengkhawatir berepek bahaya bahkan bisa merenggut nyawa.

Hal ini menyikapi pemberitaan sebelumnya dengan judul “BILLBOARD REKLAME NYARIS TUMBANG MERESAHKAN WARGA ” yang dilansir pada pukul 01.00 siang pada kamis ( 12/ 12)

Dari pantauan wartawan poskota.net dari TKP plang yang hampir roboh di dapat informasih belum ada satpol pp yang merespon kelapangan, tutur Salah seorang warga bernama Adi pada media poskota.net untuk memberikan polisline sebagai tanda bahaya bagi kendaraan yang melintas di bawanya belum juga ada sampai saat ini.

“Meski sudah terlihat sudah mau roboh dan sangat berbahaya. Namun masih dibiarkan saja, kalau sudah ada korban spa pemerintah setempat bertanggungjawab,” tegasnya.

Adi menambahkan pemilik rekalame ini kontraktornya PT.Mustikalane yang berkedudukan di perumahan sukatani menyebutkan pekerjaan plang yang mau roboh ini akan di perbaiki apa bila ada kesepatan harga lebih dahulu Dengan pemilik reklame.

Dari info order kerja ini melalui Dadang yang menjadi penyambung lidah pada ibu Ega pihak PT. Mustikalane menegaskan kalau mau komfirmasi yang jelas datang kesana ke sukatani.

“Tanyakan langsung ke PT Mustikalane, spa kata mereka,” tandasnya.

 

Laporan : Pangidoan Tobing

KABUPATEN BEKASI,poskota.net- Papan billboard dipampangkan di pinggiran jalan mustika di prapatan jalan greand wisata tambun selatan nyaris tumbang.

Hal ini diketahui oleh warga bernama Budi yang khawatir papan tersebut robot, dimana yang kebetulan papan tersebut persis di bawah usahanya berjualan yang tetap di datangi konsumennya.

Dari lapangan informasi yang sampaikan oleh budi dirinya sudah melaporkan terkait papan Billboard ini melalui nomor hp yang tertera di billboard, namun pihak pemilik hanya jani-janji saja Datang untuk memperbaikinya.

“Iya…nanti…seperti menirukan perkataan pemilik billboard, namun menyatakan hingga kinintidak diperbaiki,” terang Budi.

Sementara itu budi dengan mimik khawatir berharap pihak pemerintah atau pemilik papan billboard tersebut membetulinya, pasalnya takut nanti membahayakan dan memakan korban kalau seandainya billboardnya roboh.

” ini kan membahayakan, untung aja tersangah oleh tiang telpon” kalau tidak bagaimana ? ” ucapnya lagi.

Sampai berita ini di terbitkan belum ada yang bertanggung jawab untuk mendapatkan kompirmasi tentang papan billbard reklami ini .

Untuk ini tentunya harus memiliki izin kontruksi untuk billboard dan ansuransi seperti yang di atur dalam undang undang. Sesuai dengan UU no 8 Tahun 2009 segala ijin rek lame harus memiliki ijin kintruksi.

Laporan : Fatma

MAKASSAR,poskota.net-
Sungguh luarbiasa arara kali dihadiri kades dari tiga kabupaten/kota pada acara kominfo SulSel, penyelenggaraan kali lr Andi Hasdulla., M. Si. membawa materi keterbukan informasi publik yang dihadiri para kepala desa. Camat dr kab. Gowa, kab. Takalar dan kota makassar.

Hadir pula elemen masyarakat dari unsur wartawan. LSM. Ormas Di Hotel condotol karebosi. (11/12/2019)
Acara berlangsung meriah yang diawali penandatangan oleh Gubernur , melalui asistennya Andi Patonangi, yang menwakili Bupati Gowa, Bupati takalar Dan yang mewakili wali kota makassar.

Sambutannya Gubernur Sulsel meyampaikan melaluin asistennya Pemprop Sulsel. Andi Hasbullah memberi materi Pertama, mampu membankitkan semangat para peserta dan hingga akhir materi tetep menarik perhatian peserta dan mengundang riuh tepuk tangan seolah peserta inginkan acara berlanjut panjang.

Sebagai tanda simpati peserta sangat menyimat materi yang dipaparkan tepukan meriah tidak putus putusnya saat Kadis kominfo Sulsel sesaat mempersilakan pembina berdiri Asdar yang lagi viral ‘Anak kampung masuk kota’.

Materi sosialisasi berlanjut oleh komisi penyiaran informasi publik Dan yang mewakili Kadis pemberdayaan masarakat propinsi SulSel
ingga acara usai.

Masih ditempat yang sama salah seorang aktifis lokal berkomentar pada awak media ini mengatakan penyelenggaran seperti sangat membantu dalam bagaimana cara berkomunikasi pada masyarakat dalam untuk peningkat penatalayani program pemerintah.

Laporan : Rival

KABUPATEN MAROS,poskota.net- Satuan Lalulintas Polres Maros adakan operasi Zebra 2019. Melibatkan UPT Pendapatan Samsat Wilayah Maros dalam penertiban pajak kendaraan yang jatuh tempo. Rabu, 30/10/2019.

Kepala seksi Penetapan dan Penerimaan UPT Samsat Maros. Sut Mulianah, ST.MT mengatakan bahwa kegiatan ini akan tetap bergabung bersama Polres Maros Sampai Operasi Zebra selesai dilaksanakan.

“Bahkan hari Sabtu dan Minggu kami tetap ikut bergabung melakukan Penertiban Operasi Zebra” ujarnya.

Kegiatan ini sudah 8 kali dilaksanakan. Dan insya allah akan berlangsung sampai tanggal 5 november.

Lanjut dijelaskan. Dalam operasi kali ini juga melibatkan teman ASN UPT Samsat Wil. Maros. yang turut serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Antusias mereka sangat luar biasa.

Dilokasi yang sama. Kepala UPT Pendapatan Wil. Maros SUKUR. SE juga menegaskan, bahwa semua kendaraan yg melintas mati Pajak diharuskan untuk 4bayar Pajak kendaraanya kalau tidak Polisi akan tilang ditempat.

Laporan : Prasetyo

BANYUWANGI – Dugaan pemaksaan membeli gambar Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) yang dilakukan oleh Ketua RT Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi terus bergulir.

Kepada wartawan Kepala Desa (Kades) Tampo, Dr. Hasim Ashari, Msi mengatakan, Sudah kita klarifikasi lewat Kepala Dusun (Kadus) dan sudah saya beri peringatan lewat teguran,” katanya.

Hasim Ashari juga menyampaikan, Rencana semua yang belum terjual segera saya tarik dan tidak boleh dijual karena menimbulkan keresahan dimasyarakat.

” Nanti Kasun saya suruh ngecek kelapangan bagi RT yang memaksa warga untuk membeli ganbar tersebut untuk saya suruh tarik kembali,” ujarnya.

Namun demikian Kades yang dilantik pada 20 November 2019 tersebut juga menambahkan, dari laporan warga juga banyak yang suka karena beli disales harganya lebih mahal dengan harga 15 ribu.

“Ya ini nanti saya tugaskan kasun untuk ngecek dilapangan agar menarik gambar tersebut kalau membuat resah,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya warga masyarakat Desa Tampo kecamatan Cluring, Banyuwangi resah. Pasalnya Ketua RT diduga memaksa warganya untuk membeli gambar Presiden dan wakilnya sebesar 10 ribu rupiah.

Keresahan itu muncul karena pada saat penjualan gambar Presiden dan wakil Presiden tersbut atas perintah Pemerintah Desa (Pemdes) Tampo.

Hal itu disampaikan oleh Kirman, Salah satu warga Dusun Krajan Desa Tampo yang mengaku didatangi oleh Ketua RT dan seakan dipaksa untuk membeli gambar Foto Presiden dan wakilnya.

“Saya di datangi ketua RT, dengan membawa gambar foto presiden serta wakilnya, namun yang janggal alasan Ketua RT itu menyampaikan bahwa hal ini atas perintah Desa. Bukan masalah harganya namun kesan pemaksaannya ini yang bikin warga Resah, karena masyarakat atau siapapun punya hak untuk beli dimana saja.” ucap kirman

Sementara menurut kepala Desa Tampo, Dr. Hasim Ashari.MSi, mengatakan bahwa dirinya tidak memerintahkan perangkatnya untuk penjualan gambar yang dimaksud.

“Saya tidak tahu dan tidak memerintahkan perangkat saya untuk menjual gambar foto presiden dan wakilnya dengan cara memaksa.” tegas kepada awak media dikantornya. Rabu (11/12/2019).

Menurut Hasim, awalnya ada laporan di RT 6 RW 3, ada orang yang menjual gambar tersebut dengan harga 15 ribu, dan itu sudah saya stop dengan alasan kemahalan dan memberatkan warga.

Setelah itu dirinya memerintahkan kepada para kadusnya untuk menjual gambar Presiden dan Wakil Presiden dengan harga 10 ribu, dengan catatan tidak boleh memaksa.

“Kita sudah perintahkan bahwa tidak boleh memaksa pada masyarakat. Jika ada rumor bahwa pihak desa mengharuskan atau memaksa, itu tidak benar mas,” tutupnya.

Sementara salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tampo, Khoirul Adam, mengatakan Segala bentuk iuran  apapun yang berkaiatan dengan warga itu harus di musyawarahkan dengan pemerintahan desa terkait,” ujarnya melalui sambungan Whatsaapnya.

Kata Khoirul Adam, kalau jual menjual kan mesti ada laba, la ini gak ada kordinasi sama sekali tau – tau ada penjualan gambar.

” Tujuanya menjual itu apa kan perlu penjelasan ke masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui setelah rame menjadi perbincangan warga atas dugaan paksaan pembelian gambar foto presiden dan wakilnya. Sebagian gambar yang telah dijual kepada warga ditarik kembali oleh oknum Ketua RT.

Laporan : Daniel Apollo

SIMALUNGUN,poskota net – Personel Kodim 0207/Simalungun melaksanakan kegiatan pembersihan rumah ibadah dalam rangka Hari Juang TNI AD Tahun 2019 yang terletak di Nagori Marihat Baris Wilayah Kabupaten Simalungun.

Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD Ke-74 Tahun 2019 Kodim 0207/Simalungun melaksanakan pembersihan tempat – tempat ibadah masjid Al Iklas Batu IV dan gereja GKPS Batu Anam serta Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Asahan Km. 0,39, Kota Pematangsiantar.

Sebelum pelaksanaan karya bakti Pasiter Kodim 0207/Simalungun Kapten Inf B. Panjaitan kegiatan bersih bersih atau karya bhakti di Masjid dan Gereja serta TMP dilaksanakan dalam rangka memperingati hari juang TNI AD ke 74 tahun 2018 dengan adanya kegiatan ini supaya masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan khusuk dan nyaman.

Kegiatan pembersihan ini dalam memperingati hari juang TNI AD ke 74 tahun 2019 sesuai dengan Tema “TNI Angkatan Darat Adalah Kita“ Untuk kegiatan yang dikerjakan yaitu pembersihan dalam dan luar Masjid dan Gereja.

Dalam kegiatan ini Pasiter Korem 022/PT Kapten Inf B Panjaitan mengajak seluruh Anggota dan masyarakat untuk membantu dan mensukseskan kegiatan pembersihan tempat-tempat ibadah agar masyarakat dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangulu Nagori Marihat Baris Bpk H. Paranginangin, Gamot Nagori Marihat Baris Bpk K. Hutabarat.Pasiter Kodim 0207/SML, Danramil 08/Siantar, Danramil 02/ST.

 

Laporan: Prasetyo

BANYUWANGI – Warga Masyarakat Desa Tampo kecamatan Cluring, Banyuwangi resah. Pasalnya Ketua RT diduga memaksa warganya untuk membeli gambar Presiden dan wakilnya sebesar 10 ribu rupiah.

Keresahan itu muncul karena pada saat penjualan gambar Presiden dan wakil Presiden tersbut atas perintah Pemerintah Desa (Pemdes) Tampo.

Hal itu disampaikan oleh Kirman, Salah satu warga Dusun Krajan Desa Tampo yang mengaku didatangi oleh Ketua RT dan seakan dipaksa untuk membeli gambar Foto Presiden dan wakilnya.

“Saya di datangi ketua RT, dengan membawa gambar foto presiden serta wakilnya, namun yang janggal alasan Ketua RT itu menyampaikan bahwa hal ini atas perintah Desa. Bukan masalah harganya namun kesan pemaksaannya ini yang bikin warga Resah, karena masyarakat atau siapapun punya hak untuk beli dimana saja.” ucap kirman

Sementara menurut kepala Desa Tampo, Dr. Hasim Ashari.MSi, mengatakan bahwa dirinya tidak memerintahkan perangkatnya untuk penjualan gambar yang dimaksud.

“Saya tidak tahu dan tidak memerintahkan perangkat saya untuk menjual gambar foto presiden dan wakilnya dengan cara memaksa.” tegas kepada awak media dikantornya. Rabu (11/12/2019).

Menurut Hasim, awalnya ada laporan di RT 6 RW 3, ada orang yang menjual gambar tersebut dengan harga 15 ribu, dan itu sudah saya stop dengan alasan kemahalan dan memberatkan warga.

Setelah itu dirinya memerintahkan kepada para kadusnya untuk menjual gambar Presiden dan Wakil Presiden dengan harga 10 ribu, dengan catatan tidak boleh memaksa.

“Kita sudah perintahkan bahwa tidak boleh memaksa pada masyarakat. Jika ada rumor bahwa pihak desa mengharuskan atau memaksa, itu tidak benar mas,” tutupnya.

Sementara salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tampo, Khoirul Adam, mengatakan Segala bentuk iuran  apapun yang berkaiatan dengan warga itu harus di musyawarahkan dengan pemerintahan desa terkait,” ujarnya melalui sambungan Whatsaapnya.

Kata Khoirul Adam, kalau jual menjual kan mesti ada laba, la ini gak ada kordinasi sama sekali tau – tau ada penjualan gambar.

” Tujuane menjual itu apa kan perlu penjelasan ke masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui setelah rame menjadi perbincangan warga atas dugaan paksaan pembelian gambar foto presiden dan wakilnya. Sebagian gambar yang telah dijual kepada warga ditarik kembali oleh oknum Ketua RT.

Laporan : Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net- Keberadaan mobil siaga Desa Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi menjadi polemik dikalangan masyarakat setempat. Pasalnya mobil tersebut saat ini sudah tidak stanby diparkiran Desa Kradenan.

Menurut Kepala Desa Kradenan, Supriyono, ketika dikonfirmasi di kantornya menjelaskan, hasil penelusuran kami, mobil tersebut tidak ada daftarnya di inventaris desa.

“Setelah saya telusuri di bagian administrasi daftar invetarisir Desa, mobil siaga itu tidak masuk dalam daftar invetaris Desa, tapi saya juga tidak tahu mobil tersebut hasil pembeliannya bagaimana.” Ungkapnya.

Bahkan kades yang baru dilantik pada tanggal 20 November 2019 juga menambahkan, di tahun depan pembelanjaan mobil siaga akan dianggarkan.

“Kami sudah anggarkan di tahun 2020 untuk pembelian mobil siaga Desa.” tambahnya.

Sementara menurut Misro Hadi, Selaku Kasie Kesra Saat Dikonfirmasi menuturkan bahwa pembelian mobil Siaga Desa waktu itu tidak dari anggaran Desa

“Sepengetahuan saya mobil siaga Desa yang berbentuk seperti Ambulance itu tidak di anggarkan dari dana desa. Mungkin saja dibeli atas anggaran pribadi mantan kades waktu itu, tapi saya kurang paham lebih dalamnya. Sepengetahuan saya, mobil itu tidak ada di kantor Desa sebelum pilkades.” Ungkap Misro

Seperti diketahui mobil siaga desa kini menjadi pertanyaan masyarakat tentang keberadaannya, karena sepengetahuan masyarakat mobil itu milik desa karena selama ini di gunakan oleh Masyarakat Desa Kradenan.

Seperti yang diungkapkan HR, salah satu warga yang mempertanyakan Keberadaan mobil tersebut

“Sekarang ini kita tidak tahu keberadaan mobil siaga Desa, yang kami tahu selama ini mobil tersebut invetaris desa karena selama ini digunakan untuk masyarakat Desa demi kepentingan umum.” Ujar HR

Namun sayangnya hingga berita ini ditulis mantan kepala Desa Kradenan, Hadi Suharno, masih belum dapat dikonfirmasi.

.

Laporan: I.G Purwadi.

BANYUWANGI,poskota.net- Ratusan Calon Taruna (CATAR) Politeknik Ilmu Permasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) siap mengikuti acara pelantikan menjadi taruna yang di selenggarakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUNHAM) di kampus Badan Pengembang Sumber Daya Manusia (BPSDM) JLN.Raya gandul, Cinere, Depok senin (9/12/19)

Salah satu CATAR Feni Adi Saputra (19) dari jurusan POLTEKIP sangat beruntung bisa di terima dan menjadi kebanggaan tersendiri karena satu – satunya peserta asal daerah Bumi Blambangan, yang bakal di lantik menjadi taruna angkatan 54.

Tentu saja perjalanan itu tidak mudah dirinya harus mengalahkan ribuan peserta dan mengikuti serangkaian seleksi, setelah melewati proses seleksi yang bertahap dan tentunya sangat ketat.

“Saya bolak balik Jakarta – Banyuwangi  sampai 7 kali untuk melewati seleksi demi seleksi. Mulai seleksi administrasi, seleksi kompetisi dasar, seleksi kesehatan, kesemaptaan, tulis dan wawancara psikotes, dan terkahir seleksi wawancara, pengamatan fisik dan ketrampilan, alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Feni anak pasangan dari Ponimin dan Alfiyati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telefonya.

Dari seleksi di atas test tulis dan wawancara psikotes yang paling banyak menggugurkan peserta, karena dari ribuan pendaftar yang bakal di terima menjadi CATAR POLTEKIP sebanyak 300 kuota formasi taruna 225 taruni 75.

“Dari awal seleksi saya melihat ada ribuan peserta, paling banyak menggugurkan para peserta ada di test tulis dan wawancara karena memang sulit, karena itu murni kemampuan sendiri.

Allhamdulillah saya di tahap itu bisa lolos, dan melanjutkan ke tahap berikutnya sampai saat ini hingga menjadi bagian dari 300 peserta calon taruna. Semua itu, lanjut Feni, tak luput juga doa dari orang tua dan saya sering mencoba mengerjakan soal tahun – tahun sebelumnya yang kemungkinan bakal di testkan dari internet,” ucap putra asal ujung timur pulau jawa itu.

“Syukur anak saya bisa di terima di sekolah kedinasan Poktekip, itu semua berkat usaha, kerja keras dan kemauan dia agar bisa masuk di sana” kata Ponimin ayah Feni.

Seperti diketahui POLTEKIP merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan.

Laporan: Prasetyo

BANYUWANGI,poskota.net – Aktivis LSM, Ir Eko Sukartono, meminta Forpimka Pesanggaran, maupun Forpimda Banyuwangi, hadir untuk masyarakat Desa Sumberagung.

Jika tetap tidak bersedia hadir, dia mengaku akan hadir untuk Kades Sumberagung, Vivin Agustin. Apa yang diminta oleh sesepuh PDI P Banyuwangi, ini bukan tanpa alasan.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting dilakukan menyusul adanya sejumlah aksi demonstrasi terhadap Kepala Desa (Kades) Sumberagung, Vivin Agustin.

“Baik Forpimka Pesanggaran, maupun Forpimda Banyuwangi, harus bisa hadir, karena jika dibiarkan kegaduhan bisa makin meluas,” katanya, Sabtu (7/12/2019).

Disebutkan, sesuai fakta dilapangan, Kades Vivin, pada Senin, 25 November 2019, telah menerbitkan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Dan pada Kamis, 28 November 2019, dia batalkan dengan surat No : 540/249/429.515.02/19.

Bahkan dalam surat pencabutan tersebut Kades Vivin dengan gamblang menegaskan bahwa yang membuatnya nekad menandatangani Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Tambang Emas PT BSI, karena adanya faktor tekanan dan paksaan kelompok tolak tambang.

Dirinya menyadari apa yang dilakukan telah melampaui kewenangan serta menabrak sejumlah Undang-Undang. Karena itulah Vivin akhirnya menerbitkan surat pencabutan atas surat No : 540/247/429.515.02/19 tersebut.

“Yang dilakukan Kades Sumberagung ini sangat beresiko, maka baik Forpimka Pesanggaran maupun Forpimda Banyuwangi, harus bisa hadir. Apalagi ini demi menyelamatkan aset seluruh rakyat Banyuwangi, berupa saham di PT BSI,” ungkap Eko Sukartono.

Apalagi, lanjut sesepuh PDI P Banyuwangi ini, massa yang belakangan menggelar demonstrasi terhadap Kades Sumberagung, Vivin Agustin, diduga digerakan oleh oknum dari luar desa.

Maka kehadiran Forpimka Pesanggaran dan Forpimda Banyuwangi, sangat penting guna menyelamatkan masyarakat kalangan Wong Cilik. Baik dari indikasi udaha penghasutan, maupun provokasi pihak tak bertanggung jawab.

“Jika tetap tidak hadir, kami yang akan hadir untuk Kades Sumberagung, karena kades adalah saudara kami, sesama kader PDI P Banyuwangi,” cetus Eko Sukartono, terkait sejumlah demontrasi terhadap Kades Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Vivin Agustin.