DEPOK | POSKOTA.NET – Dua acara penting yang berjalan berdekatan akhir pekan ini menjadi cerminan perubahan besar di Kota Depok: Ngaji Hikam terbuka yang diisi dengan dialog sosial dan kunjungan Wali Kota bersama Forkopimda ke gereja-gereja saat ibadah Natal.
Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna, kedua langkah ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan strategi untuk melenyapkan stigma “kota intoleran” dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.
Ngaji Hikam yang digelar di kediaman Wali Kota Supian Suri di Jatimulya, Cilodong, Jumat (26/12) dengan hadirnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin sukses menarik ribuan peserta, termasuk banyak generasi muda.
Materi yang dibahas tidak hanya tentang ajaran agama, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah sosial sehari-hari seperti kesetaraan, kerjasama, dan penghargaan terhadap kebhinekaan.
“Kita tidak boleh membuat ngaji hanya sebagai ritual. Di sini, kita buatnya tempat bertemu, berbicara, dan saling mendukung. Lihat, anak muda antusias datang – itu bukti bahwa pendekatan kita tepat dan relevan,” tegas Pradi.
Ia juga menekankan bahwa Ngaji Hikam ini akan dikembangkan ke seluruh kecamatan, dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan komunitas. Tujuan utamanya adalah menjadikannya model pembinaan sosial-keagamaan yang berdampak nyata pada kualitas hubungan antarwarga.
Selang sehari kemudian, Sabtu (24/12), Supian Suri bersama Forkopimda turun langsung ke sejumlah gereja di Depok untuk meninjau pelaksanaan ibadah Natal. Kehadiran pemimpin daerah di tengah umat Kristiani dianggap sebagai pesan yang kuat tentang persatuan dan kesetaraan.
“Kehadiran Pak Wali di gereja bukan cuma untuk keamanan, tapi untuk menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk semua. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah – semua warga Depok sama pentingnya,” ujar Pradi
Menurutnya, stigma “intoleran” yang melekat pada Depok selama bertahun-tahun hanyalah hasil generalisasi atas kasus-kasus tertentu. Padahal, pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kerukunan.
“Dengan dua langkah ini, saya tegaskan sekali lagi: Depok bukan kota intoleran. Kepemimpinan yang berani hadir di tengah semua umat adalah bukti nyatanya,” tegas Pradi.
Ia berharap bahwa dengan prinsip toleransi, kesetaraan, dan keadilan sebagai dasar, Depok akan tumbuh menjadi kota yang matang secara demokrasi dan menjadi contoh harmoni kebhinekaan di Jawa Barat.
“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk masa depan Depok yang lebih baik, di mana semua warga bisa hidup rukun tanpa takut berbeda,” tutupnya.(Yopi)
