DEPOK | POSKOTA.NET – Upaya penanganan banjir di Kota Depok akan memasuki babak baru. Pemerintah kota mulai menerapkan pendekatan berbasis wilayah dan partisipasi warga, sebagaimana mengemuka dalam Musrenbang Kecamatan Sukmajaya, Jumat (30/1/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurrahim, yang menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting pembenahan banjir secara menyeluruh dan terencana.
“Penanganan banjir tidak bisa setengah-setengah. Tahun 2026 kami fokuskan pada upaya konkret, mulai dari pemetaan wilayah rawan hingga perbaikan sistem yang selama ini menjadi sumber masalah,” ujarnya.
Rizwan menjelaskan, setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, karakter aliran air, serta tingkat kepadatan permukiman.
Ia mengungkapkan bahwa sistem drainase yang tidak berfungsi optimal masih menjadi penyumbang utama genangan. Selain itu, aktivitas pembuangan limbah yang tidak terkendali, termasuk dari sektor industri, turut memperburuk kondisi aliran air.
“Kami sudah memetakan titik-titik krusial. Dari situlah solusi akan dirancang, bukan dengan pendekatan umum yang sering kali kurang efektif,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada perbaikan fisik, Dinas PUPR juga memberi perhatian pada pengendalian pembangunan. Rizwan menilai, tata kelola konstruksi harus dikawal agar tidak menimbulkan dampak lingkungan baru, khususnya di kawasan yang rawan banjir.
Dalam forum tersebut, ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan. Sejumlah infrastruktur vital, seperti jalan dan saluran air tertentu, berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi sehingga membutuhkan koordinasi intensif.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Komunikasi dengan provinsi terus kami lakukan agar persoalan di lapangan tidak berlarut dan masyarakat mendapat kepastian,” katanya.
Lebih lanjut, Rizwan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur kelurahan akan dilakukan secara bertahap dan merata. Proses perencanaan melibatkan perangkat wilayah hingga tingkat RT agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Kami ingin masyarakat mengetahui sejak awal rencana pembangunan di lingkungannya. Dengan keterlibatan RT dan kelurahan, pelaksanaan akan lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Sejumlah lokasi telah masuk dalam tahap pemetaan awal untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas lingkungan. Program ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas permukiman sekaligus meningkatkan daya tahan kawasan terhadap ancaman banjir.
Tak berhenti di 2026, Rizwan juga mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan 2027 mulai disusun lebih awal. Pemerintah akan memprioritaskan program-program yang relatif mudah dilaksanakan namun berdampak langsung pada kenyamanan warga.
“Kami memilih program yang sederhana, cepat dikerjakan, tapi manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Melalui Musrenbang Kecamatan Sukmajaya, Pemerintah Kota Depok berharap tercipta keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga. Dengan kolaborasi yang kuat, penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur diyakini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (Yopi)
