Laporan : Matille Sitompul
JAKARTA,poskota.net- Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina. Penempatan Ahok ini dinilai hanya sekedar batu loncatan.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono memprediksi posisi Ahok nantinya disiapkan ke depannya sebagai menteri. Namun, posisi menteri untuk Ahok ini dari reshufflekabinet yang diramalnya akan terjadi pada 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi, Ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan,” kata Arief Poyuono, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019).
Arief menambahkan maksud batu loncatan karena untuk mengembalikan Ahok dalam jabatan publik. Latar belakang eks Bupati Belitung Timur itu perlu diangkat karena statusnya sebagai mantan terpidana.
“Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja untuk mengembalikan Ahok dalam jabatan publik,” terangnya.
Kemudian, ia menekankan hal ini karena Jokowi membutuhkan figur model seperti Ahok di kabinet pemerintahannya. Figur Ahok yang cepat tanggap diperlukan.
“Karena Jokowi untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak Ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Jokowi untuk kesuksesan program-program pemerintahan Jokowi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ahok pada Senin kemarin resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Pengangkatan Ahok itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian BUMN.
Usai menerima SK sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok mengaku akan menggunakan kekuatan masyarakat untuk mengawasi jajaran direksi PT Pertamina.
“Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat, terus juga dukungan informasi dari masyarakat karena fungsi saya kan pengawasan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, fungsi komisaris dalam sebuah perusahaan memang untuk mengawasi kinerja direksi. Karena itu, agar bisa lebih optimal untuk memberikan kinerja yang positif bagi perusahaan, laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kita harap semakin banyak pengaduan itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik. Karena enggak mungkin mengawasi tanpa informasi,” ujar eks politikus Gerindra itu.
