Laporan Anton |
Papua, Poskota.Net – Dialog Interaktif dengan topik Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri TA. 2022 yang bertempat di Stasiun LPP RRI Jayapura, Kamis (7/04).
Pada dialog tersebut turut hadir sebagai narasumber yaitu Kabag Binkar Biro SDM Polda Papua AKBP Marison T.H. Sirait, M.H, Plt Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Protasius Lobya, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatannya tersebut Kabag Binkar biro SDM Polda Papua menyampaikan bahwa penerimaan Polri ini merupakan program nasional atau program Polri secara umum dimana penerimaan ini serentak di seluruh Indonesia.
“Penerimaan Polri ada 2 jenis yang pertama Akpol dan penerimaan Bintara Polri, yang mana pada tanggal 31 Maret 2022 kita sudah mengumumkan tentang penerimaan Polri tersebut secara serentak dan berlaku di seluruh Indonesia,” Jelas Kabag Binkar.
Kabag Binkar Biro SDM Polda papua menjelaskan bahwa dengan segala aturan dan proses yang sedang berlangsung akan kami yakini bahwa di rekrutmen ini tidak akan ada hal-hal yang demikian karena selain dari pada komitmen kita sendiri sebagai panitia, kita juga di dukung dengan sistem yang sudah berjalan yang akan meminimalisir hal-hal yang dibicarakan sebelumnya.
“Kami dari pihak Kepolisian mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang hendak mengikuti rekrutmen peneriman Polri di tahun ini, kami akan berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi ini dengan transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” Ungkap AKBP Marison.
Dirinya menambahkan bahwa di seluruh tahapan seleksi ini sudah menggunakan sistem IT sehingga hasil yang muncul pada saat tes akan transparan tanpa campur tangan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Prostasius Lobya dalam kesempatannya menyampaikan bahwa fokus kita di Pendidikan adalah bagaimana melakukan penertiban terhadap ijazah dengan standar-standarnya yang sudah tertera, mulai dari ijazah yang berpendikikan formal maupun yang mengikuti Paket C atau mengulang.
“Oleh karena itu jangan pernah ragukan integritas dalam hal pemeriksaan ijazah, hal yang perlu saya sampaikan bahwa mulai dari beberapa tahun terkahir, ujian tidak menentukan kelulusan akan tetapi nilai ujian itu sendiri sangat menentukan ketika masuk Pendidikan kedinasan,” Jelas Kepala Dinas PPAD.
Sementara itu, Frits Ramandey selaku Perwakilan Komnas HAM dalam kesempatannya mengatakan bahwa dalam seleksi penerimaan Polri ini, Komnas HAM ikut terlibat dalam proses pembuatan MOU sehingga mengurangi terjadinya kecurangan oleh pihak eksternal.
“Dalam proses penerimaan Polri ini terdapat otonomi khusus yang memberikan efek positif bagi anak-anak asli Papua yang ingin mencoba mendaftarkan diri untuk menjadi seorang anggota Polisi,” Tutup Frits Ramandey.
