DEPOK | POSKOTA.NET – Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Dr. Hj. Qonita Lutfiyah, telah menyelenggarakan kegiatan reses di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi wakil rakyat untuk langsung mendengar serta menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pemilihannya.
Acara tersebut dihadiri oleh pihak kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai permasalahan lingkungan serta kebutuhan pembangunan. Dalam paparannya, Dr. Hj. Qonita Lutfiyah menegaskan bahwa reses adalah momen krusial bagi anggota dewan untuk mendengar suara masyarakat secara langsung. Menurutnya, aspirasi warga menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya menetapkan skala prioritas agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi manfaat yang diterima oleh masyarakat. “Saya hadir untuk mendengar. Aspirasi masyarakat adalah amanah. Tidak semua bisa direalisasikan sekaligus karena keterbatasan anggaran, namun saya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkannya secara bertahap,” ujarnya.
Selain program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Qonita juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah bantuan yang diberikan melalui dana pribadi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada konstituen. Salah satu contohnya adalah hibah ambulans sosial yang digunakan untuk pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat luas.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan berbagai program yang telah terealisasi, seperti pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di beberapa kelurahan wilayah pemilihannya. Ia menjamin seluruh usulan yang belum terealisasi akan tetap dicatat dan diperjuangkan pada anggaran tahun depan.
Kegiatan reses ditutup dengan sesi dialog interaktif, di mana warga menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari kebutuhan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga penanganan wilayah rawan longsor. Qonita menyatakan siap mengawal usulan yang bersifat mendesak melalui mekanisme anggaran tanggap darurat jika diperlukan.(yopi)
