Jakarta – Jakarta terus meneguhkan posisinya sebagai kota global yang memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi dunia. Namun, status tersebut menghadirkan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait tekanan kompetisi, ketimpangan sosial, dan perubahan budaya yang semakin cepat.
Dalam konteks ini, Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation sekaligus Ketua Umum DPN KOMBATAN, Budi Mulyawan, menegaskan perlunya arah pembangunan Jakarta yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat luas.
Sebagai kota global. Jakarta berada dalam pusaran sistem ekonomi global yang sarat dengan pengaruh kapitalisme dan persaingan hidup yang keras. Kota global memang membuka banyak peluang, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga melahirkan tekanan baru bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti ritme tersebut.
Mereka yang tertinggal terancam tersingkir, memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok kuat secara ekonomi dan kelompok yang lemah. Kompetisi di kota seperti Jakarta tidak hanya terjadi dalam skala bisnis besar, melainkan juga dalam perebutan akses terhadap ruang hidup, pekerjaan, dan sumber daya sehari-hari.
Budi Mulyawan menyoroti kecenderungan kota global yang lebih berpihak kepada pemodal. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi investasi besar kerap mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil.
Fenomena gentrifikasi, pembangunan kawasan bisnis eksklusif, hingga minimnya ruang Publik inklusif menunjukkan bagaimana kebijakan kota kerap dikendalikan oleh kepentingan elite ekonomi.
“Kita harus berani mengoreksi arah pembangunan agar berpihak kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi,” ujarnya.
Di sisi budaya, Jakarta menghadapi dilema besar apakah budaya lokal dapat dimajukan seiring derasnya arus budaya global yang lebih dominan? Tradisi lokal, warisan budaya, dan seni kerap terpinggirkan oleh modernisasi dan kapitalisasi ruang kota.
Pertanyaan fundamental pun muncul—apakah Jakarta ingin tumbuh sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya, atau justru mengorbankan identitas lokal demi mengejar status global?.
Budi juga menekankan pentingnya regulasi dan anggaran yang secara tegas berpihak pada masyarakat kecil.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan hadirnya pembangunan inklusif melalui penyediaan perumahan rakyat, peningkatan fasilitas pendidikan, serta akses kesehatan yang memadai.
Menurutnya, tanpa keberpihakan anggaran yang jelas, kesenjangan sosial akan semakin melebar, dan masyarakat rentan akan semakin tersingkir dari manfaat pembangunan.
Ia mendorong strategi ekonomi politik yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya segelintir elite.
Kebijakan transportasi Publik terjangkau, peningkatan peluang usaha kecil, dan program pengurangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan juga dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
Dalam hal pemanfaatan aset Publik, Budi menegaskan pentingnya optimalisasi aset pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Lahan tidur dan aset tidak produktif harus diberi peran baru agar memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga, seperti dijadikan lahan usaha, pasar rakyat, atau ruang pertanian urban.
Akses formal dan adil bagi masyarakat menjadi kunci agar keberadaan aset publik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Salah satu aset pemerintah yang dinilai sangat potensial adalah lahan di sekitar Banjir Kanal Timur (BKT).
Budi Mulyawan, melalui Jaya Center Foundation, sudah sejak lama mengusulkan pengembangan BKT sebagai pusat kuliner modern (branded) yang ramah lingkungan dan multifungsi, sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan ruang Publik kreatif.
Usulan tersebut diperluas kembali dalam kesempatan ini, sejalan dengan kebutuhan Jakarta untuk menghadirkan ikon baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Usulan tersebut kembali digaungkan di sela persiapan acara Jakarta Millenial Film Festival 2026 (workshop dan festival film pendek, Jawa – Bali) yang akan digelar kembali oleh Jaya Center Foundation, setelah suksesnya pelaksanaan Jakarta Millenial Film Festival 2025.
“BKT adalah lahan super mahal yang sampai hari ini lebih banyak dibiarkan tidur. Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang multifungsi, ramah lingkungan, sekaligus bisa menjadi warisan berharga bagi gubernur yang berani mengeksekusi ide besar ini,” kata Budi Mulyawan.
Dibangun sebagai kanal pengendali banjir sepanjang 23,5 kilometer dengan lebar hingga 300 meter, BKT telah menelan biaya sekitar Rp.4,9 triliun. Dengan investasi sebesar itu, BKT seharusnya dapat memberi nilai tambah yang jauh lebih besar.
Sayangnya, sebagian besar area di sekitarnya masih berupa ruang terbuka kosong yang tidak produktif.
Melihat kondisi tersebut, Budi mengajukan konsep besar: menjadikan BKT sebagai pusat kuliner terintegrasi di atas saluran air yang mengalir (sistem tumpang sari), lengkap dengan restoran, kafe, hingga kios UMKM makanan khas daerah. BKT tidak hanya akan berfungsi sebagai kanal, tetapi juga pusat interaksi sosial dan ekonomi baru.
“Bayangkan jika di sepanjang BKT berdiri pusat kuliner yang terintegrintegrasi. Kanal ini bisa hidup, menjadi ruang Publik produktif yang aman dan menarik,” ujarnya.
Pusat kuliner tersebut, menurut Budi, akan menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan UMKM dari hulu ke hilir, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas ekonomi yang tertata. Selain itu, kawasan kanal yang tertata akan mengurangi praktik pemanfaatan liar lahan kosong, sekaligus menyediakan ruang sehat bagi anak muda untuk berkegiatan positif.
Tidak berhenti di situ, Budi mengusulkan pengembangan wisata air berbasis transportasi ramah lingkungan sepanjang BKT. Kanal yang panjang dan lebar sangat memungkinkan penggunaan perahu wisata dengan titik-titik pemberhentian yang terhubungkan dengan taman kota, kios UMKM, dan pusat rekreasi keluarga.
Konsep ini menempatkan BKT sebagai kanal multifungsi—pengendali banjir sekaligus koridor ekonomi kreatif dan wisata baru Jakarta.
“Bayangkan BKT bukan sekadar kanal, tapi juga jalur wisata air dengan pusat kuliner di setiap sisinya. Itu akan menjadi ikon baru Jakarta yang mendunia, seperti Clarke Quay di Singapura atau Sungai Cheonggyecheon di Seoul,” tegas Budi.
Ia menekankan bahwa UMKM harus mendapat tempat strategis dalam pengembangan BKT. Warung kopi tradisional dapat berdampingan dengan kafe internasional, sementara jajanan pasar ditempatkan sejajar dengan restoran modern. Dengan demikian, UMKM bukan pelengkap, melainkan bagian utama ekosistem kuliner BKT.
“UMKM harus naik kelas. Di BKT, mereka bisa tampil dalam konsep modern yang menarik,” ujarnya.
Budi menilai bahwa proyek ini tidak harus membebani APBD sepenuhnya. Pemprov DKI dapat membuka peluang investasi swasta dengan skema kerja sama jangka panjang. Swasta dapat berperan dalam pembangunan fasilitas kuliner, infrastruktur wisata air, hingga penyediaan energi ramah lingkungan.
Pemerintah tetap memegang kendali regulasi dan tata kelola, sehingga keberadaan investor justru memperkuat kolaborasi kota.
Lebih jauh, Budi menilai bahwa pengembangan BKT akan menjadi legacy penting bagi gubernur Jakarta yang berani mengeksekusinya. BKT dapat menjadi ikon baru yang mencerminkan keberanian, visi jangka panjang, dan keberpihakan nyata kepada warga.
Dalam kesempatan terpisah, momentum penguatan posisi Jakarta sebagai kota global juga terlihat dari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai pembicara utama pada pembukaan Asia Berlin Summit 2025 di Jerman.
Pramono menegaskan visi besar untuk membawa Jakarta masuk ke jajaran 50 kota global terdepan pada 2030 melalui strategi transformasi berbasis kolaborasi global. Ia menekankan bahwa Jakarta tidak bisa berjalan sendiri dalam proses transformasi ini, dan memerlukan kerja sama erat dengan Berlin sebagai mitra strategis.
Budi menilai bahwa langkah diplomatik tersebut perlu disertai reformasi pembangunan di dalam negeri agar status kota global Jakarta tidak hanya menguntungkan elite ekonomi, tetapi juga benar-benar memberdayakan masyarakat luas.
“Pembangunan kota global harus berkeadilan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga,” tegasnya.
Melalui Jaya Center Foundation (Yayasan Jakarta Menyala Center), Budi mengajak Pemprov DKI Jakarta membuka ruang dialog untuk membahas dan merealisasikan konsep pengembangan BKT secara komprehensif.
Menurutnya, BKT adalah aset publik yang tidak boleh dibiarkan tidur. Jika berhasil dikembangkan, kanal ini akan menjadi pusat kuliner modern, ruang publik produktif, jalur wisata air, dan ikon global baru bagi Jakarta.
“Jaya Center Foundation mengusulkan konsep ini bukan sekadar ide, tetapi bentuk kepedulian dan tanggung jawab sebagai warga Jakarta. BKT harus bermanfaat, punya nilai tambah, dan membanggakan warganya,” tutup Budi Mulyawan.
Penutup.
( Tim / Red )
