DEPOK | POSKOTA.net – Setelah sebelumnya menyambangi Gedung DPRD Kota Depok, giliran SDN 1 Kalibaru, Kecamatan Cilodong, yang menjadi tujuan kunjungan Aliansi Pendidikan Kota Depok pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk membangun komunikasi langsung dengan unsur sekolah, termasuk Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), terkait berbagai temuan di lapangan, mulai dari pengadaan buku hingga transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ketua Aliansi Pendidikan Kota Depok, Mulyadi Pranowo, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai bentuk silaturahmi dan kemitraan. Ia menekankan bahwa sekolah dasar adalah ujung tombak pendidikan formal sebelum siswa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.
“Tujuan kita adalah membangun kemitraan yang baik. Namun, kalau pun ada temuan, kita lakukan langkah musyawarah. Karena kritik itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah hasil dari kritik tersebut, jangan hanya ramai saja tanpa solusi,” ujar Mulyadi.
Sorotan Monopoli Buku dan Tekanan pada Kepala Sekolah
Dalam diskusi tersebut, sejumlah perwakilan LSM menyoroti isu spesifik yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ketua LSM Mitra Pengembangan Komunitas (MPK), Subeno Raharjo, mempertanyakan indikator Kelulusan Minimal (KKM) agar tidak terjadi “pembodohan” terhadap anak didik. Ia juga menyinggung dugaan adanya tekanan terhadap kepala sekolah dalam pengadaan buku.
“Pengadaan buku saya melihat ada tekanan terhadap kepala sekolah. Apakah buku tersebut memenuhi persyaratan atau tidak? Jangan sampai ada monopoli oleh pihak tertentu yang merugikan sekolah,” tegas Subeno.
Senada dengan itu, Bachtiar Simanjuntak dari LSM Nusantara Education Watch Services (NEWS) menyatakan bahwa semua masukan dari masyarakat, LSM, dan wartawan akan ditampung untuk dicarikan solusinya. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap Dana BOS telah mereka lakukan sejak 2007 karena banyaknya masalah yang muncul pada masa itu.
“Kami sudah bertemu dengan Ketua DPRD, dan hasilnya akan diteruskan ke Komisi D, Kepala Dinas, Walikota, bahkan Gubernur. Komunikasi antara K3S dan Aliansi sangat penting untuk memperbaiki sistem,” kata Bachtiar.
Tanggapan Pihak Sekolah dan Pengawas
Menanggapi kunjungan tersebut, Kosasi, Kepala SDN 1 Kalibaru yang juga Ketua K3S Kota Depok, mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang dibangun. Ia mengakui bahwa peran kepala sekolah saat ini sangat kompleks, menuntut pemahaman hukum dan ekonomi, terutama mengingat setiap tahun sekolah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kepala sekolah itu harus serba bisa, dari segi hukum maupun ekonomi. Terkadang kami menghadapi masalah di lapangan, tetapi tugas kita diberikan oleh negara untuk mendidik anak, dan kami hanya ingin yang terbaik untuk mereka,” ungkap Kosasi.
Terkait pertanyaan tentang KKM, DR. Triningsih, Sekretaris K3S SD Kota Depok yang hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa KKM memiliki banyak indikator dan kini bergeser ke arah Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Guru diberi batasan diskresi ketuntasan dan menyusun rubrik menggunakan skala interval nilai.
“Setiap anak itu berbeda, baik karakter maupun nilai. Ada kriteria tertentu, dan jika ada anak yang nilainya di bawah teman-temannya, maka perlu perlakuan khusus atau remedial, bukan sekadar angka kelulusan,” jelasnya.
Komitmen Transparansi Dana BOS
Yatmin, Kepala Bidang Humas yang mewakili dinas terkait, berharap keberadaan Aliansi dapat berkontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Kota Depok. Ia menegaskan bahwa penggunaan Dana BOS telah dijalankan sesuai arahan dan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan.
“Mudah-mudahan dengan adanya Aliansi, kami bisa berkontribusi dengan baik untuk memajukan pendidikan. Terkait Dana BOS, kami telah menjalankan dengan baik sesuai aturan,” katanya.
Sementara itu, Arief Suryadi, Penasehat K3S Kota Depok, menyambut baik dialog tersebut. Ia menilai bahwa melalui silaturahmi ini, benang merah dari berbagai permasalahan dapat ditemukan.
“Saya bersyukur setelah semua menyampaikan argumentasi, akhirnya bisa ditemukan benang merahnya. Oknum pasti ada, tetapi aturan belanja buku sudah jelas dan kami menjalankannya sesuai ketentuan. Kebutuhan kembali lagi pada masing-masing sekolah. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi,” tutup Arief.
