Depok,poskota.net – Maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah membuat sebagian masyarakat menjadi anti pati pasalnya tidak sedikit masyarakat yang meragukan keamanan dari produk MBG.
Belum lagi muncul anggapan apa bila ada siswa yang mengalami keracunan maka pihak penyedia (MBG red) tidak bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Turiman, memberikan klarifikasi bahwa sudah ada pernyataan dari kepala BGN yang mengatakan pernyataan itu tidak benar. “Kalau dari ketua BGN peryataannya tidak seperti itu,bahwa kalau ada kejadian maka BGN akan bertindak secara langsung termasuk pengobatan dan sangsi untuk kepala dapur,” katanya saat memberikan keterangan pers di ruang BKD DPRD Depok, Kamis (25/09/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Turiman, keberadaan MBG memberi banyak manfaat. Selain memastikan pemenuhan gizi anak sekolah, program ini juga membuka lapangan kerja baru di dapur MBG dan menghidupkan roda ekonomi lokal karena bahan pokok disuplai dari pasar sekitar.
“MBG ini sangat bermanfaat. Anak-anak terbantu gizinya, warga bisa bekerja di dapur, dan kebutuhan bahan pokok terserap dari pasar lokal. Jadi ada perputaran ekonomi di masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai pemerintah belum serius menjawab persoalan minimnya dapur MBG di Depok. Kondisi ini membuat distribusi makanan bergizi tidak berjalan merata.
“Di Sukmajaya saja dibutuhkan 16 dapur, tetapi yang beroperasi masih jauh di bawah angka tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di kecamatan lain,” jelasnya.
Turiman juga menyinggung potensi risiko jika makanan harus dikirim dari dapur yang jaraknya terlalu jauh dengan sekolah. Ia mengingatkan, kasus keracunan di sejumlah daerah kerap dipicu oleh perjalanan makanan yang terlalu lama sehingga kualitasnya menurun.
“Kalau di kota besar, dapur dekat dengan sekolah sehingga kualitas lebih terjamin. Tetapi di daerah yang jaraknya jauh, makanan bisa bermasalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia pun menolak usulan agar bantuan gizi diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada orang tua penerima manfaat. Menurutnya, pola itu berpotensi menurunkan kualitas gizi anak karena tidak ada standar menu yang jelas serta rawan penyalahgunaan.
“Lebih baik tetap melalui dapur MBG agar menu gizi sesuai standar pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu, Turiman mendorong Pemerintah Kota Depok berkolaborasi dengan masyarakat dalam menambah jumlah dapur MBG di tiap kecamatan sekaligus memperkuat pengawasan.
Evaluasi sistem kerja, kata dia, penting agar manfaat MBG bisa dirasakan merata oleh seluruh anak sekolah di Depok.
“Yang paling penting adalah evaluasi sistem kerja dan pelaksanaan program, supaya manfaat MBG benar-benar sampai ke masyarakat secara adil,” tegasnya
Tidak hanya itu bahkan pihaknya sebagai anggota Komisi D akan mencoba melakukan inspeksi mendadak (sidak) karena menurutnya penerima manfaat adalah siswa-siswi sekolah yang menjadi leading sektor dari Komisi D.
“Sebenarnya bukan ranah komisi D tetapi sebagai penerima manfaat nya adalah siswa -siswi yang ada di Depok karena memang untuk MBG itu melibatkan dinas kesehatan ,dinas pendidikan sebagai penerima manfaat,” tutupnya (Yopi)
