JAKARTA, POSKOTA.NET – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Hukum Nusantara (KMHN) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bea Cukai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/2/2026). Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan penyegelan simbolis terhadap gedung kantor.
KMHN mendesak agar Kepala Bea Cukai Marunda, Setiaji Tenggamus, diperiksa dan dicopot dari jabatannya atas dugaan sejumlah pelanggaran.
“Kami tegas menyatakan sikap dan mendesak agar Setiaji Tenggamus diperiksa dan dicopot atas dugaan pelanggaran, yakni pelanggaran HAM, dugaan gratifikasi, serta pungutan denda nonprosedural. Jika dibiarkan, hal ini akan mencoreng marwah institusi,” ujar Koordinator KMHN, Gokma Purba, dalam orasinya.
Selain itu, KMHN juga meminta adanya transparansi dan penjelasan resmi dari Bea Cukai Marunda terkait dugaan pelanggaran serta adanya oknum internal yang dinilai bertindak di luar aturan hukum dan merugikan masyarakat.
“Kami meminta Bea Cukai Marunda sebagai institusi negara yang dibiayai pajak rakyat untuk bersikap transparan dan memberikan penjelasan resmi atas tuntutan yang kami sampaikan hari ini,” kata salah satu orator aksi.
Dalam aksinya, massa turut mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan internal.
“Sebagai Menteri Keuangan, seharusnya melakukan sidak ke Bea Cukai Marunda dan memerintahkan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga terlibat, khususnya Kepala Bea Cukai Marunda. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan perang terhadap korupsi,” ujar orator tersebut.
KMHN juga meminta agar Direktur Jenderal Bea dan Cukai dicopot karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap jajaran di bawahnya.
Adapun tuntutan KMHN dalam aksi tersebut antara lain:
Mendesak Menteri Keuangan mencopot dan memecat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda atas dugaan pembiaran praktik penahanan ilegal, penyanderaan warga, pelanggaran HAM, serta dugaan gratifikasi dan pungutan nonprosedural.
Mendesak Menteri Keuangan mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai karena dinilai gagal melakukan pengawasan.
Meminta Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus agar kejadian serupa tidak terulang.
Di akhir aksi, massa menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bea Cukai Marunda terkait tuntutan tersebut. (yp)
