DEPOK | POSKOTA.net – Upaya mendorong politik yang lebih inklusif terus digaungkan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok, St. Binton Nadapdap. Ia menegaskan, keterlibatan perempuan secara substantif dalam sistem demokrasi menjadi prasyarat utama untuk menghadirkan kebijakan publik yang berkeadilan.
Binton mengatakan, gagasan tersebut berangkat dari pengalamannya membangun struktur kepengurusan partai di tingkat kota setelah memutuskan pensiun dini dari Bank Rakyat Indonesia dan terjun penuh ke dunia politik. Ia kemudian dipercaya memimpin PSI Kota Depok.
Dalam proses konsolidasi organisasi, Binton dihadapkan pada ketentuan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan partai. Namun, menurut dia, angka tersebut tidak boleh dipandang sebatas syarat administratif.
“Itu amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral. Perempuan bukan pelengkap struktur, tetapi kekuatan intelektual dan sosial yang menentukan arah kebijakan publik,” ujar Binton, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai banyak perempuan memiliki kapasitas pendidikan dan pengalaman kepemimpinan yang mumpuni. Kendati demikian, masih terdapat keraguan untuk terjun ke politik akibat stigma dan kultur yang dinilai belum sepenuhnya ramah gender.
Pandangan tersebut semakin menguat ketika Binton menempuh studi doktoral di Universitas Kristen Indonesia. Dalam refleksi akademiknya, ia menilai relasi antara hukum, demokrasi, dan keadilan gender perlu diperkuat melalui literasi politik yang sistematis, bukan sekadar wacana normatif.
Momentum kolaborasi dengan Qonita bermula saat Binton menerima penghargaan sebagai Anggota DPRD Kota Depok Terbaik Tahun 2025 dari Badan Kehormatan Dewan (BKD). Pada kesempatan itu, ia menyerahkan buku karyanya berjudul Filsafat Ilmu, yang kemudian membuka diskusi mengenai pentingnya menghadirkan karya ilmiah tentang posisi perempuan dalam politik Indonesia.
Binton memuji Qonita sebagai figur yang dinilai memiliki kombinasi pengalaman legislasi, kapasitas akademik, dan integritas kepemimpinan. Selain tiga periode duduk di DPRD, Qonita juga dikenal sebagai akademisi bergelar doktor, pendidik, dan pengusaha.
“Beliau tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi membuktikannya melalui konsistensi pengabdian. Kolaborasi ini adalah pertemuan pengalaman lapangan dan refleksi akademik,” kata Binton.
Dari kolaborasi tersebut lahir dua buku berjudul Politik dan Wanita serta Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia. Kedua buku itu membahas dinamika legislasi, kaderisasi perempuan di partai politik, hingga analisis sistem politik nasional dalam perspektif gender.
Menurut Binton, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan diyakini akan melahirkan kebijakan publik yang lebih humanis dan berorientasi masa depan.
“Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ruang pengabdian yang harus diisi empati dan integritas. Demokrasi yang inklusif menuntut kepemimpinan perempuan sebagai kebutuhan sistemik,” ujarnya.
Kedua buku tersebut turut mendapat dukungan sejumlah tokoh. Kata pengantar ditulis oleh Wiwik Sri Widiarty, dosen Binton di Program S3 Universitas Kristen Indonesia, sedangkan kata sambutan diberikan oleh Grace Natalie.
Binton berharap karya tersebut dapat menjadi referensi sekaligus inspirasi, khususnya bagi generasi muda perempuan Indonesia, untuk berani mengambil peran strategis dalam arsitektur demokrasi nasional.
“Demokrasi tidak akan matang tanpa keberanian perempuan untuk memimpin. Jika kita ingin sistem politik yang adil dan berorientasi masa depan, maka kepemimpinan perempuan adalah keniscayaan,” tutupnya (Yopi)
