DEPOK | POSKOTA.net – Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah, menggagas penguatan kualitas demokrasi melalui literasi politik dengan meluncurkan buku berjudul Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia. Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut karya tersebut sebagai kontribusi intelektual untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan daya tawar perempuan di ranah politik.
Menurut Qonita, buku tersebut lahir dari refleksi atas kondisi keterwakilan perempuan yang dinilai masih kerap sebatas memenuhi kuota. Ia menegaskan, kehadiran perempuan di ruang kekuasaan harus disertai kompetensi, integritas, serta pemahaman komprehensif terhadap sistem politik.
“Perempuan perlu memahami sistem politik secara menyeluruh, mulai dari legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan begitu, perempuan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menentukan arah kebijakan,” ujar Qonita, Jumat (27/2/2026).
Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, ia memiliki pengalaman dalam menjaga marwah, disiplin, dan etika anggota dewan. Perspektif tersebut turut memperkaya isi bukunya, terutama dalam menekankan pentingnya akuntabilitas, moralitas, dan orientasi pada kepentingan publik sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Dalam bukunya, Qonita mengulas struktur sistem politik Indonesia, peran partai dalam proses kaderisasi, serta tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik. Ia menilai literasi sebagai fondasi utama dalam melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan responsif.
Ia juga mendorong budaya membaca dan menulis sebagai bagian dari gerakan kolektif membangun kesadaran kebangsaan. “Gemar membaca dan menulis akan melahirkan pemimpin yang berpikir jernih dan bertindak bijak. Dari literasi tumbuh kesadaran, dan dari kesadaran lahir tanggung jawab,” tuturnya.
Qonita turut menekankan pentingnya keseimbangan peran perempuan di ruang publik dan keluarga. Menurut dia, harmoni antara tanggung jawab profesional dan domestik justru dapat menjadi sumber kekuatan moral dalam kepemimpinan.
Lebih lanjut, ia menilai perempuan memiliki pendekatan yang cenderung humanis, dialogis, dan solutif. Dengan perpaduan kapasitas intelektual dan empati, kebijakan publik diyakini dapat lebih berpihak pada kelompok rentan serta berorientasi jangka panjang.
Selain mendorong perempuan sebagai calon pemimpin, Qonita juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemilih. Dengan jumlah yang dominan dalam daftar pemilih, perempuan dinilai memiliki posisi kunci dalam menentukan arah demokrasi.
“Jika perempuan melek politik, kebijakan yang lahir akan lebih berpihak pada rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk yang ingin maju sebagai calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Depok, St. Binton Nadapdap, menilai inisiatif penulisan buku tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun peradaban politik yang sehat dan berkeadilan gender.
Menurut Binton, politik tidak boleh kehilangan empati dan perspektif keadilan. Ia menegaskan, perempuan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.
Keduanya sepakat bahwa demokrasi yang kokoh hanya dapat tumbuh melalui kepemimpinan yang inklusif serta menjunjung tinggi integritas dan etika. Melalui buku tersebut, mereka berharap lahir generasi perempuan yang berani, berpengetahuan, dan memiliki komitmen kebangsaan kuat, serta mampu menghadirkan kebijakan publik yang adil dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat.(yopi)
