DEPOK | POSKOTA.net – Aliansi LSM Pendidikan Kota Depok memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperkuat konsolidasi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mengatasi persoalan akses pendidikan, terutama keterbatasan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP).
Hal itu mengemuka dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Rumah Makan Delman, Jalan Kalimulya, Selasa (17/3/2026). Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum diskusi strategis terkait solusi pemerataan pendidikan.
Ketua Aliansi LSM Pendidikan Kota Depok, Mulyadi Pranowo mengatakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat guna menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.
Menurut dia, program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang diinisiasi Pemerintah Kota Depok dapat menjadi solusi cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kerja sama dengan sekolah swasta merupakan langkah efektif. Tidak harus menunggu pembangunan sekolah negeri baru, sementara kebutuhan masyarakat bersifat mendesak,” ujar Mulyadi.
Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas sekolah negeri menyebabkan sebagian siswa belum tertampung setiap tahun. Karena itu, kemitraan dengan SMP swasta dan madrasah tsanawiyah dinilai mampu mempercepat pemerataan akses pendidikan.
Berdasarkan proyeksi, sebanyak 24.000 siswa ditargetkan dapat terakomodasi dalam kurun waktu tiga tahun melalui program tersebut. Pada 2025, sebanyak 3.000 siswa telah menerima manfaat. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi 7.000 siswa pada 2026 dan 14.000 siswa pada 2027.
Dari sisi pembiayaan, skema bantuan Rp3 juta per siswa per tahun dinilai masih rasional. Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp9 miliar pada 2025, Rp21 miliar pada 2026, dan Rp42 miliar pada 2027.
“Jika bantuan meningkat menjadi Rp4 juta per siswa, total anggaran akan bertambah, tetapi masih dalam batas kemampuan APBD,” kata Mulyadi.
Dengan APBD Kota Depok yang mencapai lebih dari Rp4 triliun, alokasi untuk sektor pendidikan dinilai tidak akan membebani keuangan daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penataan prioritas anggaran agar lebih tepat sasaran, terutama untuk kebutuhan dasar sekolah seperti ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan sarana belajar.
“Yang dibutuhkan siswa adalah kenyamanan dalam belajar. Karena itu, pembangunan fisik dan fasilitas dasar harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah masukan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.(yopi)
