Laporan: Prasetyo/ Ahmad Sahroni.
BANYUWANGI,poskota.net– Sofa dan TF, dua pemuda warga Lingkungan Mangli, Dusun Sumberejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, akan dilaporkan ke Mapolresta Banyuwangi. Keduanya dilaporkan lantaran telah melakukan penghentian paksa atas operasional alat berat Excavator dalam normalisasi sungai Binao didesa setempat.
Sebagai pelapor adalah Yoko, pengusaha penyedia alat berat anggota Asosiasi Pengusaha Mineral (Aspamin).
“Kami dirugikan baik secara materiil maupun immaterial. Padahal kami disini atas perintah Aspamin, dan itu permintaan Pokmas (Kelompok Masyarakat),” katanya, Rabu (13/5/2020).
Normalisasi ini pun, lanjutnya, untuk membantu pembangunan masjid dan TPQ. Sekaligus meringankan beban warga miskin terdampak Covid-19, diwilayah setempat. Itu pun atas sepengetahuan Kepala Desa (Kades) Songgon, Suwarno.
Termasuk melayangkan surat permohonan ke Dinas PU Pengairan Banyuwangi dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
Surat tembusan ke Gubernur, Kapolda dan Kabid Propam Polda Jawa Timur. Termasuk ke Bupati, Kapolresta dan Komandan Kodim 0825 Banyuwangi. Tak ketinggalan seluruh jajaran Forpimka Songgon. Mulai Camat, Kapolsek dan Komandan Koramil.
“Diduga apa yang dilakukan kedua pemuda tersebut melampaui kewenangan, dan diduga melawan hukum,” ungkap Yoko.
Terkait rencana laporan, Ketua Aspamin, H Abdillah Rafsanjani, mengaku sepakat. Apalagi jika yang dilakukan kedua pemuda Desa Songgon, tersebut benar.
“Jika kejadian tersebut benar-benar terjadi, memang penting untuk dilaporkan, sebagai bentuk mendorong penegakan supremasi hukum di Banyuwangi,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sofa mengakui bahwa dia bersama TF lah yang mendatangi dan menghentikan operasional alat berat Excavator dilokasi normalisasi yang digelar Pokmas. Dan itu atas permintaan dari masyarakat Dusun Sumberejo, Desa Songgon.
“Itu memang dari masyarakat, kami hanya menyampaikan agar kegiatan tersebut (normalisasi) tidak dilakukan terlebih dahulu, karena belum ada prosedur yang benar dan jelas,” katanya.
Dan penghentian tersebut dilakukan karena masyarakat merasa tidak pernah diberi sosialisasi terkait pelaksanaan normalisasi untuk membantu pembangunan masjid dan TPQ tersebut.
Terkait akan adanya laporan atas tindakannya, Sofa mengancam akan mengungkap prosedur praktik normalisasi yang dilakukan Pokmas.
“Kalau dilaporkan kami akan mengungkap juga, prosedur mereka sudah legal apa belum,” cetusnya.
Sofa juga mengaku sudah menanyakan ke Dinas PU Pengairan Banyuwangi, tentang praktik normalisasi sungai di Desa Songgon.
“Dan dinas tidak bisa mengeluaran rekomendasi untuk normalisasi,” katanya.
Sementara itu, sejumlah masyarakat membantah jika seluruh warga Dusun Sumberejo, Desa Songgon, disebut menolak adanya normalisasi. Karena setahu mereka, penolakan hanya datang dari Lingkungan Mangli, yang merupakan bagian wilayah Dusun Sumberejo.
“Itu gak benar, itu mengada-ada. Warga Dusun Sumberejo mayoritas mendukung, apalagi ini untuk kepentingan ibadah, membantu pembangunan masjid dan TPQ,” kata Sulam.
Hendik, Humas Pokmas Sayu Wiwit, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, berharap agar masyarakat lebih mengedepankan asas manfaat pelaksanaan normalisasi. Serta mempertimbangkan mendesaknya pembangunan masjid dan TPQ.
“Saya itu bukan warga Dusun Sumberejo, tapi saya bersedia bergabung di Pokmas karena saya melihat asas manfaat,” katanya.
Sedang terkait persyaratan administrasi yang telah dilayangkan, dia mengajak masyarakat untuk merujuk Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyebut bahwa dalam waktu paling lama 10 hari permohonan masyarakat tidak dijawab oleh pejabat pemerintahan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Dan terkait tindakan sepihak dua pemuda warga Desa Songgon yang menghentikan paksa operasional alat berat Excavator, Hendik menduga perbuatan tersebut melawan hukum. Juga terindikasi memiliki motif untuk menghasut orang lain dengan tidak berdasar payung hukum yang jelas.
Serta disinyalir mengandung muatan motifasi politik. Karena salah satu oknum yang paling getol menyuarakan penolakan adalah H Ahmad Nur Alchaffaf alias Timbul, salah satu peserta kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Songgon, tahun 2019 lalu.
“Jika pak Yoko akan laporan, kami hanya bisa mendukung saja, karena tindakan sepihak kedua pemuda ini telah membuat warga Desa Songgon, mengalami kegaduhan dan terpecah belah. Apabila hal ini tidak segera dituntaskan maka dikhawatirkan akan berdampak gangguan stabilitas keamanan,” ulas Hendik.
Namun sayang, terkait kejadian ini H Timbul enggan berkomentar kepada wartawan.
