Warga Tampo Banyuwangi Resah, Diduga Ketua RT Paksa Warganya Beli Gambar Presiden & Wakil — poskota.net
instagram youtube
logo

Warga Tampo Banyuwangi Resah, Diduga Ketua RT Paksa Warganya Beli Gambar Presiden & Wakil

Rabu, 11 Desember 2019 - 04:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Laporan: Prasetyo

BANYUWANGI – Warga Masyarakat Desa Tampo kecamatan Cluring, Banyuwangi resah. Pasalnya Ketua RT diduga memaksa warganya untuk membeli gambar Presiden dan wakilnya sebesar 10 ribu rupiah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keresahan itu muncul karena pada saat penjualan gambar Presiden dan wakil Presiden tersbut atas perintah Pemerintah Desa (Pemdes) Tampo.

Hal itu disampaikan oleh Kirman, Salah satu warga Dusun Krajan Desa Tampo yang mengaku didatangi oleh Ketua RT dan seakan dipaksa untuk membeli gambar Foto Presiden dan wakilnya.

“Saya di datangi ketua RT, dengan membawa gambar foto presiden serta wakilnya, namun yang janggal alasan Ketua RT itu menyampaikan bahwa hal ini atas perintah Desa. Bukan masalah harganya namun kesan pemaksaannya ini yang bikin warga Resah, karena masyarakat atau siapapun punya hak untuk beli dimana saja.” ucap kirman

Sementara menurut kepala Desa Tampo, Dr. Hasim Ashari.MSi, mengatakan bahwa dirinya tidak memerintahkan perangkatnya untuk penjualan gambar yang dimaksud.

“Saya tidak tahu dan tidak memerintahkan perangkat saya untuk menjual gambar foto presiden dan wakilnya dengan cara memaksa.” tegas kepada awak media dikantornya. Rabu (11/12/2019).

Menurut Hasim, awalnya ada laporan di RT 6 RW 3, ada orang yang menjual gambar tersebut dengan harga 15 ribu, dan itu sudah saya stop dengan alasan kemahalan dan memberatkan warga.

Setelah itu dirinya memerintahkan kepada para kadusnya untuk menjual gambar Presiden dan Wakil Presiden dengan harga 10 ribu, dengan catatan tidak boleh memaksa.

“Kita sudah perintahkan bahwa tidak boleh memaksa pada masyarakat. Jika ada rumor bahwa pihak desa mengharuskan atau memaksa, itu tidak benar mas,” tutupnya.

Sementara salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tampo, Khoirul Adam, mengatakan Segala bentuk iuran  apapun yang berkaiatan dengan warga itu harus di musyawarahkan dengan pemerintahan desa terkait,” ujarnya melalui sambungan Whatsaapnya.

Kata Khoirul Adam, kalau jual menjual kan mesti ada laba, la ini gak ada kordinasi sama sekali tau – tau ada penjualan gambar.

” Tujuane menjual itu apa kan perlu penjelasan ke masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui setelah rame menjadi perbincangan warga atas dugaan paksaan pembelian gambar foto presiden dan wakilnya. Sebagian gambar yang telah dijual kepada warga ditarik kembali oleh oknum Ketua RT.

Berita Terkait

‘Hadiah’ HUT ke-393 Kabupaten Tangerang, Bupati Resmikan 200 Sambungan Langsung Air Bersih Gratis bagi Warga Rajeg
Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Polres Aceh Barat atas Pengembalian Sepeda Motor Hasil Ungkap Kasus Curanmor
FKUB Kab.Tangerang Gelar Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PMB No 9 dan 8 Tahun 2006
Persatuan PWI Banten Kembali Kokoh, Dualisme di Tangerang & Pandeglang Selesai
Komisioner KPU Kota Tangerang Tercatat Jadi Ketua MPI KNPI, Aktivis Mahasiswa Desak DKPP Turun Tangan
Bank Banten Siap Dukung HPN 2026, Perkuat Sinergi dengan PWI Banten
Resmi Dilantik Turidi Susanto Menjadi Ketua Porserosi Kota Tangerang Akan Memperioritaskan Bibit Sepatu Roda
Turiman Dukung Wacana Pemerintah Pusat, Mapel Bahasa Inggris Menu Wajib Siswa SD
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 12:27 WIB

PERNYATAAN KETUA UMUM GAHARU NUSANTARA BERSINAR VERNANDO SIHOMBING Terkait Darurat Perundungan di Indonesia

Kamis, 13 November 2025 - 22:29 WIB

Stafsus Menteri HAM : Jurnalis ujung Tombak Bangun Peradaban HAM di Indonesia

Kamis, 23 Oktober 2025 - 19:24 WIB

Kepala BPN Depok Serahkan Sertifikat Wakaf di Momen Hari Santri Nasional

Rabu, 22 Oktober 2025 - 13:09 WIB

CBA: Bahlil Diduga Jadi Calo Pertamina

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 22:53 WIB

Warga dan Tokoh Masyarakat Apresiasi Kapolsek Pakuhaji Dalam Membrantas Peredaran Obat Daftar G

Jumat, 3 Oktober 2025 - 23:10 WIB

PW. Fast Respon Nusantara Tegaskan Sanksi Royalty atas Penyalahgunaan Logo

Kamis, 2 Oktober 2025 - 17:56 WIB

Vietnam Adopsi LKLB Indonesia untuk Jaga Harmoni Masyarakat

Senin, 22 September 2025 - 19:53 WIB

Narcotics Advocation Indonesia (NADI) Pembentukan Pengurus dan Gelar Rapat Kerja

Berita Terbaru

Pemerintahan Kota Tangerang

Dari Tangerang untuk Indonesia: 5.591 Pegawai Non ASN Resmi Raih Status ASN PPPK

Selasa, 18 Nov 2025 - 20:57 WIB