Laporan: Anton
Papua, Poskota.net – Bertempat di Auditorium LPP RRI Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., menjadi narasumber dalam program Talk Show Parlemen Menjawab. Acara bertema “Jujur Berdemokrasi Untuk Indonesia” tersebut diselenggarakan oleh LPP RRI Jayapura, pada Jumat (18/8/2023).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh dan perwakilan penting, antara lain, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, Sekretaris FKUB Provinsi Papua, Drs. TH Pasaribu, M.Si, Kepala LPP RRI Jayapura Engelbertus Silubun, S.PT, M.M, Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si, Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K, Kabidhumas Polda Papua, Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, Ondoafi George Awi serta para pimpinan Partai Politik dan Mahasiswa.
Dalam sambutan pembuka, Engelbertus Silubun, Kepala LPP RRI Jayapura, menyatakan pentingnya media massa dalam membantu melestarikan demokrasi di Indonesia.
“Dimana media masa memberikan ruang untuk kita pelihara demokrasi itu tumbuh subur dinegara ini, khususnya di Provinsi Papua, sehingga kita dapat mengukur keterlibatan partai-partai sebagai peserta Pemilu. Ini bagian penting yang sedang kita kerjakan untuk konsekuen kita,” kata Engelbertus.
Dalam sesi pertama dialog, Ketua DPW Gelora, M. Yamin N, menggarisbawahi pentingnya etika dan moral dalam pelaksanaan demokrasi. Ia menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya tentang kompetisi politik, tetapi juga harus mengedukasi dan menjunjung tinggi etika serta moral.
“Demokrasi yang sejati hanya akan lahir dari para penyelenggara yang amanah dan berintegritas. Kita berharap ada pertandingan yang kompetitif dengan semangat fairplay,” ujar M. Yamin N.
Sesi tersebut juga diikuti oleh Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Raflus Doranggi, yang menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai bagian dari demokrasi. Raflus Doranggi menekankan perlunya melahirkan aturan-aturan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik.
Kepala LPP RRI Jayapura turut memberikan pandangan bahwa kedaulatan rakyat harus dilihat dari dua sisi, baik melalui literasi maupun dalam penghormatan terhadap kode etik media.
“Kita harus memegang teguh prinsip keberimbangan dalam memberikan informasi dan tidak memihak pada golongan manapun,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., berbicara tentang pentingnya memahami hakikat demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sejati harus berakar pada habitat masyarakat, dan Polri akan berperan dalam mengontrol agar demokrasi tidak melampaui batas.
“Terkait dengan laporan, tentunya ada mekanisme dan beberapa unsur yang harus kita lihat untuk bisa menjawab laporan itu sendiri oleh cyber, dimana laporan palsu yang banyak, dapat menimbulkan kericuhan,” ucap Kapolda.
Dalam dialog tersebut, Pj. Walikota Jayapura memaparkan berbagai pendekatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan. Ia menjelaskan bahwa pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan dari atas dan bawah harus saling melengkapi untuk menciptakan program skala prioritas yang efektif.
Sesi kedua dialog melibatkan Ondoafi George Awi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, yang menyoroti pentingnya masyarakat menjadi subjek pembangunan daripada hanya obyek. George Awi menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran dalam memberikan kedaulatan melalui pemilu dan demokrasi harus dijalankan dengan transparan.
Sekretaris FKUB Provinsi Papua, Drs. TH Pasaribu, M.Si., menekankan pentingnya kejujuran dalam berdemokrasi. Ia berpendapat bahwa demokrasi yang jujur adalah inti agama dan menjadi landasan bagi kerukunan. “Tentunya dalam pemilihan akan dimulai dari bicara, baik yang dipilih, memilih, maupun penyelanggara itu sendiri. Karenanya hanya dengan orang jujur pemerintahan ini akan bergerak dengan maju,” tuturnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, dalam sesi tersebut membicarakan tantangan pengawasan pemilu. Ia menyebut bahwa dalam sejarah pemilu Indonesia, kejujuran tidak selalu terwujud, dan Bawaslu tengah berupaya meningkatkan pengawasan dengan dukungan tim cyber dari Kepolisian dan insan pers.
Perwakilan dari Partai PKN Provinsi Papua menggarisbawahi perlunya memberikan ruang bagi perempuan dalam politik. Namun, ia menyatakan bahwa hingga saat ini, perempuan masih belum mendapatkan kesempatan yang seimbang dalam partai politik.
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menekankan bahwa partai politik harus memiliki visi dan gagasan besar. Ia mengatakan bahwa pendidikan politik juga menjadi penting dalam membentuk pemimpin masa depan.
Ketua BEM Universitas Cenderawasih, Salmon Wandik, menyampaikan bahwa kecerdasan dalam pemilihan sangatlah penting. Mahasiswa di Universitas Cenderawasih telah melakukan FGD dan kajian terkait pemilihan, dengan keyakinan bahwa setiap suara memiliki peran dalam pembangunan.
Dialog tersebut juga melibatkan sejumlah perwakilan partai politik lainnya, termasuk PDIP, Golkar, PAN, PKB, dan PKS, serta perwakilan dari mahasiswa dan organisasi masyarakat.
Kapolda Papua juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Jayapura atas kesempatan yang diberikan. Dirinya berharap pesan-pesan ini dapat tersampaikan kepada semua pihak yang terlibat.
Kapolda Fakhiri kemudian membahas situasi pasca-demokrasi di Papua, khususnya terkait dengan insiden-insiden kekerasan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan material.
“Bila kita melihat pasca demokrasi, khususnya di Papua, banyak kejadian yang menghilangkan nyawa dan material. Oleh karena itu, kami berharap di Pemilu 2024, kita bisa belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya. Tujuan kami adalah untuk melahirkan pemimpin di Papua tanpa adanya tumpahan darah, sehingga kita dapat fokus pada proses pembangunan yang lebih baik,” ungkap Kapolda Fakhiri.
Kapolda Papua juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan media sosial dalam konteks politik. Ia berharap media sosial dapat digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik atau kekerasan. Kapolda Fakhiri juga menegaskan bahwa aparat kepolisian siap untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial.
Selain itu, Kapolda Fakhiri juga menyoroti pentingnya kerjasama dengan penyelenggara Pemilu dalam mengawal proses demokrasi. Ia mengungkapkan komitmen Polri untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur dan amanah, serta untuk menghadirkan partai politik yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
Moderator Amin Siregar menutup dialog dengan menggarisbawahi pentingnya menjaga moral dan etika dalam politik. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pemilu 2024 dengan semangat keadilan dan integritas.
Sebagai tindak lanjut, para peserta dialog mengeluarkan Pernyataan Komitmen Bersama Mewujudkan Pemilu 2024 Jujur dan Demokratis. Pernyataan ini mencakup komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara adil, tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan, serta mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan demokrasi.
