Laporan : H. Charles Pardede
Tapanuli Tengah.Poskota.net -Masih seputar aroma suap dan kolusi di tubuh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, setiap calon PPS diduga wajib merogoh kocek jutaan rupiah plus ‘beking’ orang dalam aksinya, oknum-oknuk di Komisioner KPU itu meminjam tangan pihak ketiga untuk memungut dugaan uang suap dari calon PPS yang ingin lulus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk lulus menjadi badan ad hoc anggota PPS harus menyiapkan uang pelicin sekitar 1,5 juta rupiah,” ujar salah seorang calon anggota PPS, yang mewanti-wanti namanya tidak dituliskan, Rabu (29/5/2024) kemarin.
Dugaan transaksional dan kolusi pada rekrutmen badan adhoc di Tapteng menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, aroma transaksional dan kolusi makin terasa dengan banyaknya komentar miring di media sosial akun facebook KPU Tapanuli Tengah.
Postingan penetapan hasil seleksi calon Anggota PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, di akun facebook KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diunggah pada tanggal 25 Mei 2024, di bully netizen sembari menghadiahi komentar bernada tendensius.
Tidak hanya sekedar untuk melampiaskan kekesalan, netizen yang ditenggarai calon PPS yang tidak terpilih ini, menjadikan postingan akun facebook KPU Kabupaten Tapanuli sebagai bahan tertawaan dan olok-olokan dan menyatakan KPUD Tapteng sok bersih dan jujur dalam penentuan anggota PPS.
“Terimakasih kepada KPU Tapteng dan PPK Manduamas. Karena tidak memilih saya. Itu dikarenakan uang sinamot (setoran) saya tdk mau bayar,” koar akun facebook Joslim Limbong.
“Saya sendiri nilai tertinggi di Kec. Sirandorung gk lolos dgn nilai 46. Percuma ujian, klo begini caranya. Naoto dipamonang, namalo dipatalu (yang kalah dimenangkan, yang pintar dikalahkan)” celoteh akun facebook Ra Mar.
“Kan sudah disuruh bayar nanti 1,5 ikat/1,7ikat/2ikat utk pps. Kalau gk mau bayar ya kalah,” cuit akun Rynz Gaze.
“Coba dijelaskan satu saja kejujuran KPU dalam merekrut anggotanya wkwkww. Tanpa uang dan orang dalam jangan berharap masuk, sudahi lah,” timpal akun facebook yang menamakan diri Ari Andele Pasaribu Bondar.
Selain menghujat dan bersumpah serapah, ada juga netizen yang menyarankan calon PPS yang tidak lulus untuk legowo dan bersabar. Bahkan beberapa diantaranya juga memberi ucapan selamat kepada KPU Tapteng dengan sedikit nada menyindir.
Selain menyerbu media sosial facebook KPU Tapteng, banyak juga netizen yang menumpahkan kekesalannya di dinding facebook masing-masing. Salah satunya akun facebook yang menamakan dirinya Hoby Siregar Silali. Fostingan berbahasa batak ini ditanggapi dengan ragam komentar.
“Nga umborat mambuat PPS sian TNI, bolo mambuat TNI juara 1 wajib lolos. Alai bolo PPS juara 1 kalah. Didia do parsalah ni i ate dongan (Udah lebih berat mengambil TNI, kalau mengambil TNI juara 1 wajib lolos. Tapi kalau PPS juara 1 kalah. Dimananya kesalahannya itu kawan-kawan,” kicau Hoby Siregar Silali.
Komisioner KPU Tapteng Divisi SDM dan Parmas, Fahri Zulamin Rambe yang dikonfirmasi sejumlah awak media di kantornya kemarin, membantah isu kolusi dan transaksional yang beredar. Menurutnya, perekrutan PPS dilakukan secara profesional, terbuka dan akuntabel. Untuk seluruh tahapan, KPU Tapteng selalu meminta tanggapan serta masukan dari masyarakat.
“Isu yang beredar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perekrutan badan adhoc PPS dilakukan secara terbuka. Kami pastikan tidak ada neko-neko dalam hal perekrutan. Artinya,
“kami sudah melakukan perekrutan secara profesional. Kawan-kawan media agar lebih bijak memilah apa yang terjadi sebenarnya di lapangan,” tutupnya.
