Laporan: Amir Hutabarat
TARUTUNG,poskota.net-Bupati: “Apabila diperbolehkan sesuai prinsip kewajaran, birokrasi harus dipangkas demi percepatan penyaluran bantuan ke warga, semua harus bergerak cepat.”
Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si memimpin Rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Kapolres Horas Marasi Silaen, Dandim 0210/TU Roni Agus Widodo dan Kajari Tatang Darmi, membahas tindak lanjut penanganan COVID-19, bertempat di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Tapanuli Utara-Tarutung, (Senin, 20/04/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sepakati bersama bahwa perpanjangan masa Tanggap Darurat daerah kita ini hingga 2 minggu kedepan yaitu tanggal 4 Mei 2020, untuk itu kita mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan ketetapan ini, termasuk dalam perpanjangan libur dan masa belajar dari rumah kepada untuk siswa PAUD, SD dan SMP,” ucap Bupati.
“Demi Penyaluran Bantuan Ke Warga,Semua Harus Bergerak Cepat”
Pada Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Indra Sahat Simaremare dan beberapa pimpinan Perangkat Daerah, Bupati meminta tanggapan dan masukan dari seluruh Forkopimda yang hadir termasuk beberapa OPD yang turut menghadiri Rapat.
“Apabila diperbolehkan sesuai prinsip kewajaran, birokrasi harus dipangkas demi percepatan penyaluran bantuan ke warga, semua harus bergerak cepat. Perlu segera pengadaan penambahan alat rapid test dan juga penambahan ruang isolasi. Saya meminta unsur pimpinan di Kecamatan agar aktif mendata warga atau tamu yang datang terutama dari zona merah dan kuning untuk dilakukan isolasi mandiri,” tegas Bupati
“Kita Juga Akan Menggunakan Dana APBD Untuk Membantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19”
Bupati juga memberikan arahan terkait adanya tambahan bantuan sebanyak 18.000 KK dari Kementerian Sosial di luar Program Keluarga Harapan (PKH), tim pendataan dan verifikasi melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat.
“Perlu dibuatkan parameter yang tepat sebagai acuan pendataan penerima yang layak dan diatur mekanisme penyalurannya. kita juga harus petakan para pekerja lepas, buruh dan warga yang terdampak serta mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu dan berada di luar Taput, namun apabila anaknya sudah pulang tidak diberikan lagi. Kita juga akan menggunakan dana APBD untuk membantu warga yang terdampak pandemi ini dan yang belum menerima bantuan dari sumber lainnya,” tambah Bupati melanjutkan.
“Penyaluran BLT Ke Warga Di 11 Kelurahan Secara Garis Besar Berjalan Baik”
“Hasil peninjauan saya selama 2 hari ke desa, kita harus selalu himbau dan tekankan perlunya kedisiplinan warga untuk memakai masker. Terimakasih atas koordinasi baik yang selama ini kita laksanakan. Saya berharap dukungan seluruh Forkopimda dalam penetapan regulasi penanganan covid-19 ini.” ucap Bupati mengakhiri.
Pada pertemuan tersebut, masing-masing para Forkopimda memberikan masukan terkait langkah-langkah kedepannya termasuk laporan Kapolres terkait penyaluran BLT warga 11 kelurahan.
“Saya sampaikan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT warga 11 Kelurahan secara garis besar berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kendala pada kelurahan Hutatoruan X dan dalam waktu dekat dapat dituntaskan. Kita tetap evaluasi penyaluran melalui e-warung yang tidak sesuai jumlah dan kualitas. Selain itu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kita harus menyamakan pandangan agar seluruh kegiatan melalui dan atas nama Gugus Tugas,” lapor Kapolres Horas M. Silaen.
