Gawat Komisi C Ancam Tidak Keluarkan Rekom Pembangunan SMPN 35 Kalau Tidak di Berikan Hal Ini — poskota.net
instagram youtube
logo

Gawat Komisi C Ancam Tidak Keluarkan Rekom Pembangunan SMPN 35 Kalau Tidak di Berikan Hal Ini

Senin, 24 Maret 2025 - 12:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Depok,poskota.net — Nampaknya proses pembebasan untuk akses jalan masuk ke lahan sekolah SMP 35 akan berjalan alot pasal nya salah satu warga yang dekat dengan lokasi tidak bersedia halaman rumahnya di potong untuk akses jalan masuk ke sekolah.

Sebut aja Mawar (nama samaran) dimana dirinya memiliki rumah persis dekat lokasi bakal SMP 35 di kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis

“Banyak tekanan dan banyak pemaksaan untuk bisa menjual tanah saya,” kata Mawar,Senin (24/03/2025)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu di tempat terpisah koordinator Komisi C Tajudin Tabri S.H ikut menyoroti terkait sempit nya jalan masuk menuju lokasi lahan SMPN 35,bahkan pihaknya mengatakan pemerintah harus berfikir ulang terkait rencana pembangunan di lahan tersebut.

“Bagaimana alat berat mau masuk sedangkan mobil saya aja tidak bisa masuk ke lokasi,” jelasnya.

Bahkan pihak nya mengancam tidak akan memberikan rekomendasi pembangunan apabila pemerintah Kota Depok tidak bisa memberikan kajian serta pemaparan yang komprehensif terkait dengan proses pembangunan SMPN 35.

“Saya akan minta SK penetapan lokasi kalau meraka tidak menunjukan SK maka kita pending itu lahan kita jadi kan embung serapan air,” tegas nya.

Untuk itu dirinya meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk menjadikan pembelajaran apabila kedepannya ingin melakukan pembebasan lahan.

“Jadi semua harus duduk manis mulai dari RT RW ,Lurah, Camat yang punya lahan semua harus ada keterkaitan jangan asal tunjuk yang mengakibatkan menjadi gaduh,” tutupnya.

Seperti di ketahui bahwa lahan seluas 4000 meter persegi tersebut sempat di pertanyakan banyak pihak mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ,Aktifis dan awak media dimana di duga anggaran sebesar 15 Milyar di anggap tidak tepat, karena kondisi tanah yang berupa rawa bahkan salah satu ormas di Kota Depok sudah melaporkan ke KPK

(yopi)

Berita Terkait

Diduga Langgar K3, Proyek Wisma Haji Cipondoh Harus Distop
Komisi 2 DPRD Kota Tangerang sidak PT Global Teguh Indonesia
Semangat Merdeka di Alam Terbuka, Camplis 2025 KJK Tangerang Raya Sukses Digelar
Program Pendidikan Milik Pemerintah Kota Tangerang Di Apresiasi Oleh Anggota Dewan Komisi II DPRD Kota Tangerang3
Peredaran Toko Obat Jenis G di Kabupaten Tangerang Makin Marak.
Belum Miliki Fire System Yang Memadai, BPN Berharap Dapat Hibah dari Pemkot Depok
Sayap Partai Gerindra, Gema Sadhana Resmi Dideklarasikan di Banten: Perkuat Perjuangan Minoritas dan Kebangsaan
Turidi dinobatkan sebagai Legislatif Terbaik dalam Bidang Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik
Berita ini 137 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 18:13 WIB

Tabayun di Sekretariat Daerah Akhiri Perselisihan Wartawan dan ASN DPRD Kabupaten Tangerang

Minggu, 28 September 2025 - 19:57 WIB

Camat Mauk Resmikan PIK 2 CUP U-40, 12 Tim Desa dan Kelurahan Ikut Bertanding

Sabtu, 27 September 2025 - 18:44 WIB

Program Magister Institut Binamadani Indonesia Angkat Isu Strategis Pengelolaan Haji dalam Stadium General 2025

Jumat, 26 September 2025 - 23:38 WIB

Kaksubak Kementerian Agama Kota Tangerang Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar, Laporkan Jika Ada Temuan

Kamis, 25 September 2025 - 18:19 WIB

Pemkot Tangerang Tegaskan Tidak Ada Dasar Hukum Klaim Pembayaran Rp17 Miliar

Kamis, 25 September 2025 - 15:14 WIB

Pelayanan RS Sari Asih Sangiang : Transparansi Kapasitas dan Etika Securiti Dipertanyakan warga

Rabu, 24 September 2025 - 18:18 WIB

PWI Banten Tunjuk Sri Mulyo Jadi Plt Ketua PWI Kabupaten Tangerang

Senin, 22 September 2025 - 08:48 WIB

Transparansi Dipertanyakan, Warga Desa Rancalabuh Terkendala Pencairan PKH

Berita Terbaru

Berita Daerah

Kakanwil Kemenag Banten, Dampingi Kafilah MQKN dan MQKI di Makassar

Kamis, 2 Okt 2025 - 18:15 WIB

Nasional

Vietnam Adopsi LKLB Indonesia untuk Jaga Harmoni Masyarakat

Kamis, 2 Okt 2025 - 17:56 WIB