LAPORAN : Sumurung Silitonga
JAKARTA,poskota.net- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa perpindahan ibukota negara jangan dilihat sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan.
Karena ini, bukan sekedar pindah lokasi, tetapi pemerintah ingin ada sebuah transformasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi. Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah, sistemnya sudah terinstal dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan Pemindahan Ibukota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Artinya, lanjut Presiden, perpindahan ibukota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi . Karena itu, Presiden menyarankan jajaran harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibukotanya tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal.
“Ini Jangan. Kemudian sepi enggak, jangan, kemudian yang menghuni hanya pegawai pemerintah ini juga tidak, atau plus diplomat juga tidak,” tutur Presiden.
Karena itu, menurut Presiden, dari awal harus dirancang perpindahan ibukota ini sebagai sebuah transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy.
Pemerintah juga ingin perpindahan ibukota ini juga menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional. “Itu saya kira tujuan utama kita.
“Sekali lagi bukan semata-mata memindahkan istana atau memindahkan gedung-gedung perkantoran pemerintah, bukan, bukan itu,” tegas Presiden Jokowi.
Penanda Kalau tujuannya dalam membangun Ibukota yang menjadi mesin penggerak smart economy maka, menurut Presiden, rancangan ibukota baru bukan hanya smart metropolis yang compact, yang nyaman, yang humanis, dan yang zero emission, tapi juga memiliki penanda bahwa negara kita telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy, yaitu dengan dibangun dengan dibangunnya cluster-cluster pendidikan, cluster- cluster riset dan inovasi.
Misalnya dalam cluster pendidikan, Presiden membayangkan di Ibukota yang baru ini dibangun lembaga pendidikan tinggi kelas dunia yang bisa menciptakan talenta-talenta top global secara tepat.
Dan di ibukota baru ini juga dibangun pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan ibukota baru ini sebagai Global Innovation Hub menjadi titik temu inovasi global.
“Sudah saatnya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta global berkolaborasi mengembangkan smart energy, smart health, smart food production yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita, serta mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita untuk masuk dan terintegrasi dengan global value chain,” ucap Presiden. Presiden
Juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin membangun Ibukota yang smart tetapi proses pembangunannya juga harus smart.
“Kita harus meninggalkan cara berpikir lama yang selalu melihat semuanya dari sisi anggaran, melihat semuanya dari sisi biaya, kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi-teknologi inovasi, dengan bantuan talenta-talenta hebat yang kita miliki, yang berada di dalam negeri maupun saat ini belajar di berbagai negara di luar negeri,” tutur Presiden Jokowi.
Rapat Terbatas ) tentang Persiapan Pemindahan Ibukota ini dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Menaker Ida Fauziah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya.
Selain itu juga hadir Menparekraf Wishnutama, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tito Karnavian, Mendikbud Nadhiem Makarim, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung TB. Hasanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
