Laporan : Albert Hutagaol
LABUHANBATU,poskota.net
Pemerintah kabupaten labuhanbatu dituding lamban dalam melaksanakan pendataan dan penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat miskin pasca dampak Pendemi Covid-19.
Pasalnya, sampai saat ini , Minggu (3/04/2020) paket sembako yang telah dijanjikan kepada masyarakat miskin di kabupaten labuhanbatu tidak kunjung datang dan tersalurkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sampai saat belum ada , paket sembako saya terima padahal kemarin waktu minta datanya cepat kali mereka” kata Ahmad (40) salah seorang warga yang mengaku sebagai penerima .
Dia menyesalkan lambatnya kinerja pihak-pihak yang telah diamanahkan oleh pihak pemerintah untuk melakukan pendataan dan penyaluran bantuan paket sembako yang telah dijanjikan kepadanya, “anehnya sewaktu ditanya sama mereka, mereka juga tidak tahu kapan akan di salurkan, padahal besok hari Senin” kesalnya.
Dia berharap pemerintah kabupaten Labuhanbatu menanggapi keluhannya dan segera menyalurkan bantuan paket sembako tersebut,” sedikit banyak itu juga yang kami harapkan, Kepada pak bupati tolonglah pak , segera salurkan bantuan nya” Harapannya.
Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe seperti dilansir website resmi pemerintah
setempat, sempat berjanji paket sembako akan diterima
masyarakat yang membutuhkan paling lama sebelum Ramadan 1441 H.
Namun hingga kini, masyarakat yang telah didata oleh
masing-masing kepala lingkungan dan kepala dusun,
belum juga menerima paket sembako dampak Covid-19 dari Pemkab Labuhanbatu.
Sementara terkaitan itu Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih menjelaskan bahwa Pemkab Labuhanbatu masih
terus memilah nama-nama masyarakat calon penerima bantuan paket sembako pasca dampak Covid-19.
Untuk memastikan penerima tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, pemerintah bahkan harus
menyinkronkan data dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
“Pemkab akan menyalurkan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak covid dan saat ini dinas sosial sedang melakukan pendataan,” terang Sekda
Labuhanbatu, Ahmad Muflih.
Diakuinya, pendataan kali ini sedikit rumit karena harus memilah mana masyarakat yang dibantu dari pemerintah pusat, bantuan propinsi dan bantuan dana desa dan sisanya akan dibantu pemerintah daerah.
“Pendataan ini dilakukan sangat berhati-hati agar tepat orang dan sasaran serta tidak tumpang tindih,” tandasnya Muflih.
