ULP PLN Rantauprapat Tidak Memberi Diskon 50% Tarif 900Va Untuk Warga — poskota.net
instagram youtube
logo

ULP PLN Rantauprapat Tidak Memberi Diskon 50% Tarif 900Va Untuk Warga

Jumat, 24 April 2020 - 06:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Albert Hutagaol

LABUHANBATU RAYA,poskota.net- Situasi Pandemi Covid-19 Bapak Jokowi Presiden RI sudah memberikan penyampaian bahwa pelanggan listrik negara 450VA digratiskan dan 900VA mendapat diskon 50%, untuk tiga bulan April, Mei, juni.

Awalnya mendengar, menonton, dan membaca pidato Jokowi presiden RI lewat media cetak elektronik online saya sangat senang merasa terbantu pembayaran kewajiban listrik yang saya pakai selama tiga bulan, ungkap Ramses s.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ramses Sihombing (46) warga Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, datang ke loket pembayaran listrik ber alamat dekat titi sungai bilah kota Rantauprapat, untuk membayar kewajiban setiap bulan yaitu membayar rekening listrik yang dia gunakan.

Ia mengatakan sangat kecewa terhadap Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Rantauprapat, atas penyampaian Hiras Sinambela sangat terkesan seperti membodohi pelanggan listrik yang memakai 900VA.

“Kalau hanya sebatas penjelasan TPN2K, sebelum Covid 19 pun sudah ada peraturan itu,” jelasnya.

Ia menambahkan setelah sampai di kantor ULP PLN rantau kota, satpam berpakaian seragam putih biru itu mengarahkan kebagian transaksi energi.

Hiras Sinambela mengatakan untuk mendapatkan diskon 50% tarif 900.VA ada kategori yaitu miskin, peraturan dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Yang mendapat kartu dari pemerintah.

“Seperti kartu KKS,KPS,KIS,KIP dan dapat menunjukkannya,” ujar Ramses Sihombing menirukan ucapan Hiras sinambela.

Padahal yang saya tanyak adalah diskon 50% tarif 900VA selama tiga bulan, dimana pak Jokowi menyampaikan lewat berita di media cetak dan elektronik online, sebut Ramses.

Kepala ULP PLN Rantauprapat melalui WhatsApp mengatakan, Ijin menjawab, kebijakan tersebut dari pemerintah melalui kementerian ESDM. Info lengkap bisa dicek diwebsite ESDM.

 

“http://gatrik.esdm.go.id/berita/index?slug=ini-mekanisme-keringan-tagihan-listrik-masyarakat-tidak-mampu & category=1,” papar Galuh

S. Sipahutar LSM Baris Labuhanbatu menyangkan sikap petugas ULP PLN Rantauprapat, yang sangat terkesan tidak mau sejajar dengan himbauan Presiden RI Pak Jokowi.

“Seingatku pelanggan 900VA mendapat diskon 50% selama tiga bulan dikarenakan Covid-19,” tegasnya.

Penyampaian Pak Jokowi seharusnya mereka laksanakan agar masyarakat pelanggan 900VA benar merasa terbantu disituasi Covid-19 ini.

“Kecuali jika keberadaan kantor ULP PLN Rantauprapat berada diluar wilayah NKRI,”  tandas S Sipahutar.

Berita Terkait

‘Hadiah’ HUT ke-393 Kabupaten Tangerang, Bupati Resmikan 200 Sambungan Langsung Air Bersih Gratis bagi Warga Rajeg
Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Polres Aceh Barat atas Pengembalian Sepeda Motor Hasil Ungkap Kasus Curanmor
FKUB Kab.Tangerang Gelar Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PMB No 9 dan 8 Tahun 2006
Persatuan PWI Banten Kembali Kokoh, Dualisme di Tangerang & Pandeglang Selesai
Komisioner KPU Kota Tangerang Tercatat Jadi Ketua MPI KNPI, Aktivis Mahasiswa Desak DKPP Turun Tangan
Bank Banten Siap Dukung HPN 2026, Perkuat Sinergi dengan PWI Banten
Resmi Dilantik Turidi Susanto Menjadi Ketua Porserosi Kota Tangerang Akan Memperioritaskan Bibit Sepatu Roda
Turiman Dukung Wacana Pemerintah Pusat, Mapel Bahasa Inggris Menu Wajib Siswa SD
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 18:32 WIB

BPJS Kesehatan Depok Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Layanan Rumah Sakit yang Buruk

Senin, 17 November 2025 - 17:36 WIB

BPJS Kesehatan Depok Libatkan Media Sosialisasikan JKN

Jumat, 14 November 2025 - 10:10 WIB

Ikabento Fair 2025 : Hamzah Gandeng Masyarakat Depok Majukan Potensi Lokal 

Kamis, 13 November 2025 - 13:29 WIB

Kejari Depok Setor Rp1.25 Miliar Ke Kas Negara dari Lelang Aset Rampasan

Rabu, 12 November 2025 - 16:50 WIB

Disdagin Depok Gandeng Rutan Kembangkan UMKM Warga Binaan,Kopi Krabu Jadi Andalan

Senin, 10 November 2025 - 23:09 WIB

Dua Anggota DPRD Depok Terjerat Kasus Etik,Ini Penjelasan Lengkap BKD

Senin, 10 November 2025 - 19:55 WIB

Babai Suhaimi Minta Pemkot Depok Maksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

Senin, 10 November 2025 - 18:21 WIB

Jatuhkan Sanksi Sedang Kepada Tatik Rachmawati  BKD : Proses Etik Resmi Selesai

Berita Terbaru

Pemerintahan Kota Tangerang

Dari Tangerang untuk Indonesia: 5.591 Pegawai Non ASN Resmi Raih Status ASN PPPK

Selasa, 18 Nov 2025 - 20:57 WIB