Laporan: Anton
Papua, Poskota.net- Bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura, Wakapolda Papua mengikuti Rapat Koordinasi yang membahas antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di 6 Provinsi Wilayah Papua, Selasa (26/9/2023). Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, dan diikuti oleh sekitar 60 orang peserta.
Hadir berbagai pejabat tinggi, termasuk Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Tni Izak Pangemanan, M. Han., dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Tni Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., Cgcae, Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., Asisten Deputi IV/V Kamtibmas Bid Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam RI Brigjen Pol. Drs. LakonI, S.H., M.H., Danlantamal X Jayapura Brigjen Tni (Mar) Ludi Prastyono,..M.Tr,.Opsla., serta para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Barat juga turut hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, menggarisbawahi beberapa poin penting diantaranya, Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah tahap penting dalam agenda nasional, terutama di Papua yang terdiri dari 6 provinsi, termasuk 4 provinsi otonom baru yang akan menggelar pemilu untuk pertama kalinya.
“Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan fokus pada pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2020 mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diterbitkan untuk menyinkronkan urusan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, terutama dalam menghadapi isu pemilu serentak tahun 2024 di Papua.
“Kurangnya pengelolaan yang baik dapat berpotensi menyebabkan konflik, terutama jika tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu dan stakeholder di Papua. Konflik Pemilu sebelumnya di Papua, seperti di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2017, serta di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020, harus diwaspadai,” imbaunya.
Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemilu melalui PermenkoPolhukam Nomor 125 Tahun 2022. Desk ini memiliki tiga tugas penting untuk menjalani persiapan Pemilu yang aman dan lancar sesuai dengan amanat Undang-Undang.
“Desk ini ditujukan kepada berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah strategis demi pemilu yang aman dan damai. Harapan saya adalah rekomendasi ini juga sudah sampai di 6 provinsi di Papua, termasuk KPU dan Bawaslu, serta semua stakeholder terkait,” lanjut Irjen Rudolf.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua, dan Forkopimda Papua yang telah melakukan roadshow ke beberapa kabupaten untuk mensosialisasikan Pemilu damai tahun 2024. “Saya berharap provinsi-provinsi lain juga dapat melaksanakan kegiatan serupa agar proses pemilihan dan pencoblosan berlangsung aman dan tertib,” tutupnya.
Rapat ini juga mencakup paparan dari para narasumber, yang membahas berbagai aspek terkait pemilu di Papua, termasuk masalah netralitas ASN, anggaran pemilu, identifikasi kerawanan, dan pengamanan serta distribusi logistik pemilu.
Dalam rangka menjaga integritas Pemilu, Bawaslu sedang melatih komisioner Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota sebagai mediator untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Sementara itu, Polri akan menggelar operasi mantap Brata dan mantap Praja untuk menjaga kondusifitas keamanan.
Rapat ini menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah-langkah antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Papua. Tujuannya adalah memastikan pemilu di wilayah ini dapat berlangsung dengan aman, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya ini demi kestabilan dan keamanan Papua.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Irjen. Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja kepada para narasumber dan moderator.
