Laporan : Yudi Ahyadi
KOTA BEKASI,poskota.net- Peristiwa tawuran yang mengakibatkan tewasnya seorang remaja tanggung berinisial A DS (15 tahun) terjadi di wilayah hukum Kota Bekasi.
Tepatnya, dijalan Pramuka RT.003/ RW.003, Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat. Korban tewas diduga terkena sabetan senjata tajam (Sajam) dan terbentur trotoar median jalan meninggalkan kabar tak nyaman.
Informasi yang didapat dari seorang nara sumber yang dekat dengan institusi kepolisian mengatakan bahwa A DS yang merupakan pelajar yang masih duduk kelas 1 SMK Bina Karya Mandiri (BKM) Bekasi Timur akhirnya menghembuskan napas terakhir, setelah sempat dilarikan ke rumah sakit pada hari Minggu, 17 Nopember 2019 (berdasarkan LP) sekitar pukul 03.30 WIB dini hari.
“Ada luka cukup serius, diduga akibat terkena sabetan sajam serta akibat benturan saat terjatuh dari sepeda motornya ketika mengejar lawan, yang berakibat fatal bagi korban,” ujarnya.
Upaya pertolongan, ujar nara sumber sudah sempat dilakukan.
“Sebelum tewas korban dibawa ke RS Siloam Bekasi untuk mendapatkan pertolongan demi penyelamatan nyawanya namun takdir berkehendak lain, A DS (15) akhirnya meninggal dunia saat tengah ditangani pihak medis rumah sakit Siloam akibat lukanya yang sangat parah,” tutur Nara sumber.
Nara sumber justru merasa prihatin atas kabar kematian murid A DS diduga sengaja dibungkam dan disimpan aparat Polsek, karena walaupun kasus telah ditangani pihak Polda Metro Jaya.
“Akibat hal tersebut, apakah para terduga pelaku justru malah ditindak diduga ada pelanggaran prosedur dalam penangganan dan penyidikan kasus ini,” tandas Nara sumber yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, Ketua LSM Garda Nasional Masyarakat Pembaharuan (GNMP) Kota Bekasi, Sarman Sahroni sangat menyayangkan kejadian dugaan penyiksaan yang telah dialami anaknya dengan inisial MAF serta dua rekan anaknya, DNF dan AKQ yang ikut terseret terduga tersangka kasus tawuran tersebut.
“Kami jelas akan menuntut keadilan terkait dengan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak saya saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” kata Sarman Sahroni kepada Jurnalis di rumah pendiri LSM GNMP pada, Senin (30/12/2019) malam.
Rasa kekecewaan jelas terlintas di wajah Sarman saat memberikan urutan kejadian penangkapan hingga ada berita penyiksaan fisik yang dialami anaknya.
“Jadi yang dituduhkan pada anak saya disangkal karena memang anak saya tidak ikutan melakukan tawuran tapi dipaksakan untuk mengakuinya,” ungkap Sarman yang merasa keheranan.
Dirinya merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap anaknya serta beberapa terduga tersangka lainnya.
“Memang saat penangkapan saya sedang tidak di rumah karena kerja, tetapi ada isteri yang tahu saat anak digelandang polisi hingga istri saya shock dan tak bisa jalan,” papar Sarman.
Shock yang dialami isteri berdampak lupa menanyakan identitas petugas polisi terkait nama dan pangkat serta kesatuan kedinasan.
“Saat itu fokus kepada diri isteri saya dan terus terang kasihan kaki jadi seperti lumpuh melihat anak baru 16 tahun ditangkap polisi tanpa ada kejelasan kesalahan, jadi saya anggap tidak profesional saja,” tegasnya penuh tanda tanya besar di benaknya .
Masih kata Sarman, permintaan selanjutnya mengenai kenapa dibilang hanya untuk mengantarkan tetapi ujungnya penangkapan.
“Jelas ini sudah tidak lagi sesuai tugas pokok fungsi (Tupoksi) sebagai penegak hukum justru menciptakan ketidak-percayaan masyarakat dalam tugas menegakkan keadilan di sebuah negara hukum. Ditambah lagi kasus berat yang tergolong eksklusif yakni penyiksaan fisik namun dikemas dengan penyidikan kasus,” paparnya.
Detail kronologi pada saat pemeriksaan lanjut SARMAN anaknya dipukul bagian dada dan bagian bagian perut.
“Tindakan itu dilakukan oleh oknum penyidik seperti diceritakan anaknya — bahkan ada juga anggota dengan ciri seperti orang Tionghoa yang merupakan bagian dari salah satu tim penyidik dengan ciri berambut panjang dengan rambut samping dicukur tipis ikut melakukan penganiayaan fisik (penamparan pada bagian bagian wajah dan melakukan perjalanannyetruman di bagian perut dan paha anak saya,” pungkas Sarman.
Dalam hal ini jelas diduga kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Polri dan Manajemen Penangganan Perkara. Dalam pasal 6 PPRI nomor 2 tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi pasal 14 e.
Pihak keluarga terduga tersangka akhirnya melaporkan tindakan tersebut dengan melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, Kapolri, Menteri PPPA, Kompolnas, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, Komisi III DPR RI, Balai Rehabilitasi Sosial Perlindungan Khusus, Propam Polda Metro Jaya, serta Paminal Polda Metro Jaya.
