DEPOK | POSKOTA.net – Anggota DPRD Turiman melangsungkan masa reses di RW 28, Lingkungan Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Senin (23/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Turiman meluruskan sejumlah miskonsepsi warga terkait aturan penyaluran bantuan rumah ibadah dan posyandu yang selama ini warga mengajukan izin ke kelurahan.
Dalam sesi penyerapan aspirasi, Turiman mencatat banyaknya pertanyaan dan permohonan dari warga terkait bantuan fisik maupun finansial untuk rumah ibadah dan posyandu. Namun, ia menemukan adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai alur, syarat, dan sumber anggaran bantuan tersebut.
“Banyak warga yang mengajukan bantuan rumah ibadah dan mengira anggarannya bisa langsung dicairkan atau diurus melalui kelurahan. Ini yang perlu diluruskan. Untuk hibah rumah ibadah, wewenang dan anggarannya ada di Kementerian Agama (Kemenag), bukan di pemerintah daerah atau kelurahan,” ujar Turiman di hadapan puluhan warga yang hadir,
Turiman menjelaskan, agar sebuah rumah ibadah bisa mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenag, terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi. Rumah ibadah tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan tercatat resmi dengan mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Agama.
“Selain itu, status tanah dan bangunan biasanya harus sudah dihibahkan. Jika syarat administratif dan legalitas seperti SKT ini belum terpenuhi, akan sangat sulit bagi rumah ibadah tersebut untuk menembus anggaran hibah dari Kemenag,” jelasnya.
Meski demikian, Turiman memberikan alternatif bagi rumah ibadah yang belum memenuhi syarat administratif dari Kemenag. Bantuan tetap dapat diupayakan oleh pemerintah, namun bukan dalam bentuk hibah uang atau bangunan inti, melainkan berupa bantuan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang.
“Jadi tolong dipahami, antara hibah rumah ibadah dari Kemenag dengan bantuan sarana prasarana itu berbeda skema dan regulasinya. Warga tidak perlu lagi datang ke kelurahan meminta hibah rumah ibadah karena memang bukan ranah dan kewenangannya,” tegasnya.
Selain rumah ibadah, topik lain yang mencuat dalam reses ini adalah pengembangan fasilitas Posyandu. Menanggapi aspirasi warga yang ingin membangun atau mengajukan bantuan untuk Posyandu, Turiman memberikan catatan penting terkait kepemilikan aset lahan.
“Untuk pengajuan bantuan Posyandu, alangkah baiknya dan ini akan sangat memudahkan proses pengajuan, jika kelompok Posyandu tersebut sudah memiliki lahan atau tanah sendiri terlebih dahulu. Kepastian status lahan akan menjadi nilai plus dan syarat utama agar bantuan fisik maupun operasional bisa segera direalisasikan,” paparnya.
Turiman berharap, pelurusan informasi ini dapat menjadi edukasi bagi warga RW 28 Cipayung dan masyarakat Abadijaya pada umumnya. Dengan memahami regulasi yang berlaku, ia menilai proses pengajuan bantuan masyarakat dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan tidak menimbulkan harapan palsu di tengah warga.
Masa reses ini ditutup dengan komitmen Turiman untuk terus mengawal aspirasi warga, khususnya dalam memfasilitasi pengajuan bantuan sarana dan prasarana yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah.(yopi)







































































