SIMALUNGUN, PosKota Net
Kabel jaringan listrik tegangan menengah yang diduga kendur menewaskan seorang sopir truk bermarga Ginting di Nagori Parjalangan, Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, Kamis (19/11/2026).
Korban tewas tersengat listrik setelah kabel tiga jalur milik PT PLN (Persero) yang melintang rendah menyentuh bodi truk saat kendaraan tersebut berada di bawah jaringan listrik.
Peristiwa tragis itu terjadi ketika korban bersama tiga rekannya hendak memuat buah jeruk manis. Kabel yang disebut telah lama kendur diduga turun hingga membahayakan kendaraan dan warga di sekitar lokasi.
Tiga rekan korban berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari truk. Namun, korban yang berada di posisi sopir tidak sempat keluar dan meninggal dunia di tempat akibat sengatan listrik bertegangan tinggi.
Informasi dari pemerintahan nagori menyebutkan, kondisi jaringan listrik di sekitar lokasi telah lama mengkhawatirkan. Tiang penyangga dilaporkan miring dan nyaris tumbang.
Jika informasi tersebut benar, tragedi ini tidak patut dipandang semata-mata sebagai kecelakaan. Kabel kendur dan tiang miring yang dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi indikasi kegagalan pemeliharaan serta lemahnya pengawasan PLN.
Personel Polsek Raya telah turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan mengamankan area jaringan listrik yang masih berpotensi membahayakan masyarakat.
Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, didesak segera meminta Polda Sumatera Utara turun langsung ke lokasi. Penanganan perkara dinilai tidak cukup hanya diserahkan kepada jajaran kepolisian tingkat sektor.
Keluarga korban meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri riwayat laporan warga, jadwal pemeriksaan jaringan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kabel dan tiang listrik tersebut.
Tim Advokasi Presisi Sumatera Utara mengecam keras insiden yang merenggut nyawa korban. Mereka menilai PLN tidak boleh berlindung di balik statusnya sebagai badan usaha milik negara apabila terbukti lalai memenuhi standar keselamatan.
“Apabila nyawa korban tidak bisa diganti, maka tanggung jawab harus ditegakkan. Pimpinan PLN Sumut harus dievaluasi dan dicopot apabila terbukti ada pembiaran,” tegas perwakilan Tim Advokasi Presisi Sumut.
Desakan pencopotan juga diarahkan kepada Kepala ULP Pematang Raya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian, pengabaian laporan masyarakat, atau kegagalan menjalankan standar operasional pemeliharaan jaringan.
Menurut Tim Advokasi Presisi, jabatan struktural tidak boleh menjadi tameng bagi pejabat yang lalai. Setiap pengelola jaringan listrik wajib memastikan infrastruktur yang berada di ruang publik tidak mengancam keselamatan warga.
Dugaan kelalaian tersebut dapat ditelusuri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta perubahan dan aturan pelaksana terkait standar keselamatan ketenagalistrikan.
Penyidik juga dapat mempertimbangkan Pasal 359 KUHP apabila ditemukan bukti bahwa kelalaian pihak tertentu menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, penerapan pasal harus didasarkan pada bukti, kewenangan, dan hubungan sebab-akibat yang jelas.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada petugas lapangan. Penegak hukum perlu menelusuri rantai komando, mulai dari petugas teknis, pengawas jaringan, pimpinan ULP, hingga pejabat PLN yang memiliki kewenangan penganggaran dan pemeliharaan.
Apabila ditemukan pembiaran sistematis atau kegagalan tata kelola, pertanggungjawaban korporasi juga patut dikaji sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status PLN sebagai BUMN bukan alasan untuk kebal dari proses hukum.
Selain proses pidana, keluarga korban berhak memperjuangkan ganti rugi secara perdata. Dasar tuntutan dapat mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum serta ketentuan lain terkait kematian dan kerugian keluarga.
Ganti rugi dapat mencakup biaya pemakaman, kerusakan kendaraan, kehilangan penghasilan, serta kerugian ekonomi karena korban diduga menjadi tulang punggung keluarga. Kerugian immateriil akibat duka dan trauma juga patut dipertimbangkan.
Tim Advokasi Presisi meminta PLN segera menemui keluarga korban secara terbuka dan memberikan bantuan awal tanpa menunggu seluruh proses hukum selesai. Bantuan tersebut tidak boleh dijadikan pengganti pertanggungjawaban pidana maupun perdata.
PLN juga didesak memverifikasi hak korban atas santunan Jasa Raharja dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan apabila korban terdaftar sebagai peserta. Pada saat yang sama, seluruh jaringan listrik di wilayah rawan harus diaudit dan diperbaiki segera.
“PLN harus hadir sebelum korban berjatuhan, bukan hanya datang memperbaiki kabel setelah nyawa melayang,” kata perwakilan Tim Advokasi Presisi Sumut.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT PLN mengenai kondisi teknis jaringan, riwayat pemeriksaan, laporan masyarakat, maupun langkah pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Publik menunggu keberanian aparat mengungkap fakta dan memastikan tidak ada pihak yang dikorbankan demi menyelamatkan jabatan.
Editor jep
Tim poskota







































































