Laporan: Ahmad Sahroni.
BANYUWANGI,poskota.net – Impian masyarakat Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, untuk memiliki masjid dan TPQ yang representatif nampaknya harus pupus ditengah jalan. Penyebabnya, upaya pembiayaan dari praktik normalisasi terpaksa harus dihentikan atas desakan salah satu tokoh dan kalangan pemuda setempat.
Seperti diketahui, dalam upaya membantu pembangunan masjid dan TPQ, sekaligus meringankan beban warga miskin terdampak Covid-19, masyarakat di Dusun Sumberejo, Desa Songgon, berinisiatif membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sayu Wiwit. Selanjutnya mereka bermusyawarah guna mencari sumber pendanaan dari potensi lokal desa.
Dan diputuskan untuk melakukan normalisasi mandiri dan padat karya penanggulangan dampak ekonomi Covid-19, di aliran sungai Bonao di desa setempat.
Tak ingin niatan baik terciderai serta wujud ketaatan hukum, sebelum pelaksanaan normalisasi Pokmas mengirim surat permohonan ke Dinas PU Pengairan Banyuwangi dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
Surat tembusan ke Gubernur, Kapolda dan Kabid Propam Polda Jawa Timur. Termasuk ke Bupati, Kapolresta dan Komandan Kodim 0825 Banyuwangi. Tak ketinggalan seluruh jajaran Forpimka Songgon. Mulai Camat, Kapolsek dan Komandan Koramil.
Namun, ketika normalisasi baru mulai tiba-tiba kalangan pemuda setempat datang dan meminta diadakan musyawarah bersama. Dan normalisasi untuk ditunda sampai tercetus kesepakatan. Karena untuk tujuan baik, keinginan tersebut dipenuhi.
Pada Senin malam (11/5/2020) musyawarah pun dilaksanakan di balai Dusun Sumberejo. Informasi lapangan, dalam pertemuan, pemuda yang dimotori H Ahmad Nur Alchaffaf, melontarkan dua permintaan. Pertama, mereka mengizinkan pelaksanaan normalisasi untuk membantu pembiayaan pembangunan masjid dan TPQ, setelah terbit surat rekomendasi dari Dinas Pengairan. Kedua, Setelah terbit izin rekomendasi, normalisasi boleh dilakukan jika Pokmas melibatkan masyarakat dan pemuda.
“Kita dari Pokmas, sebenarnya sangat menyayangkan sikap tersebut, karena normalisasi ini untuk membantu pembangunan masjid dan TPQ, yang selanjutnya digunakan untuk masyarakat luas,” ucap Hendik, humas Pokmas Sayu Wiwit, Selasa (12/5/2020).
Disebutkan, dalam pelaksanaan normalisasi ini masyarakat di Desa Songgon, mayoritas tidak mempermasalahkan. Yang bersikukuh keberatan dengan adanya normalisasi untuk membantu pembangunan masjid dan TPQ hanya warga di Lingkungan Mangli, yang merupakan wilayah Dusun Sumberejo.
“Instansi terkait sudah kami surati, namun anehnya warga diwilayah Mangli tetap keberatan. Entah ada apa?,” cetusnya.
Padahal, masih Hendik, administrasi dalam pelaksanaan normalisasi di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, terbilang paling tertib di Banyuwangi. Dan merujuk Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam waktu paling lama 10 hari permohonan masyarakat tidak dijawab oleh pejabat pemerintahan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
“Harapan kami, jika tokoh masyarakat dan pemuda Lingkungan Mangli keberatan dengan adanya normalisasi untuk membantu pembangunan masjid dan TPQ ini, silahkan menempuh langkah sesuai prosedur. Jika tetap ngotot mau melakukan penutupan, ya terpaksa kami akan menempuh jalur hukum juga,” ungkap Hendik.
Belum diketahui pasti apa yang melatar belakangi aksi penolakan mendadak dari kalangan masyarakat dan pemuda Lingkungan Mangli, Dusun Sumberejo, Desa Songgon, yang dimotori oleh H Ahmad Nur Alchaffaf alias Timbul. Diduga gerakan tersebut ada kaitanya dengan kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Songgon, tahun 2019 lalu. Karena H Timbul adalah salah satu kontestan kalah.
Namun sayang, H Timbul enggan dikonfirmasi wartawan. Dia menolak berkomentar dan mengarahkan awak media untuk klarifikasi kepada pihak Pokmas Sayu Wiwit.
