Sumut PosKota Net
Masyarakat Indonesia, khususnya dari Sumatera Utara, mendesak Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, dan Pangkostrad mengusut secara serius dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan itu mencuat karena adanya tudingan bahwa calon wakil presiden tersebut tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Frisman P., meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan dugaan tersebut berhenti sebagai polemik politik. Ia menilai seluruh pihak yang diduga meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang transparan dan terbuka.
“Kalau bisa KPU itu dipidana saja, Pak. Bawaslu juga harus diperiksa. Bagaimana mungkin calon presiden atau wakil presiden yang diduga tidak memiliki ijazah SMA bisa diloloskan?” kata Frisman kepada PosKota Net, Sabtu, 14 November 2026, di Grand Mercure Sumut.
Menurut Frisman, persoalan ini bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan menyangkut legitimasi proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara negara. Karena itu, ia meminta dugaan tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen pendidikan, keterangan saksi, serta audit terhadap seluruh tahapan pemeriksaan syarat pencalonan.
Sorotan publik diarahkan kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Keduanya didesak memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan dokumen yang digunakan ketika menyatakan pencalonan tersebut memenuhi syarat. Namun, tudingan itu tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan opini atau tekanan publik.
Secara normatif, syarat calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Apabila ditemukan dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen pendidikan palsu, perkara tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP. Pasal itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun bagi pihak yang membuat atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian atau dipergunakan sebagai bukti suatu hal.
Selain itu, apabila dugaan pelanggaran berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu, penyidik juga perlu meneliti ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Ancaman pidananya bergantung pada perbuatan, unsur kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, serta peran masing-masing pihak. Tidak semua kesalahan administratif otomatis menjadi tindak pidana.
Frisman meminta Kapolri dan Jaksa Agung membentuk tim pemeriksa independen agar penyelidikan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Ia juga meminta seluruh dokumen persyaratan calon dibuka secara proporsional kepada publik dengan tetap memperhatikan aturan perlindungan data pribadi.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Jika bukti menunjukkan adanya pelanggaran pidana, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum dan dapat menghadapi ancaman pidana berdasarkan pasal yang terbukti di pengadilan. Sebaliknya, apabila tudingan tidak terbukti, lembaga terkait wajib memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi fitnah dan pembentukan opini tanpa dasar.
Editor jep
Reporter jp
