Laporan: JB Gultom/Bambang Susanto
LABUHANBATU,poskota.net-Merujuk data penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang tertuang dalam LKPJ Bupati Labuhanbatu dan dipertanggungjawabkan dihadapan dewan yang terhormat dalam rapat paripurna DPRD dan Bupati Labuhanbatu beberapa hari yang lalu, tidak sesuai dengan penerimaan yang telah disetorkan oleh pihak PLN kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sepanjang tahun 2019.
Dalam LKPJ T.A 2019 tertuang jumlah PAD PPJ sebesar Rp 23.804.824.693, sementara dalam data yang diperoleh media poskota.net dari sumber terpercaya yang disetorkan PLN sebesar Rp 23.816.531.345, ada selisih sebesar Rp 11.706.652.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya sampai disitu saja, penelusuran yang dilakukan awak media Poskota.net seakan-akan menjawab kecurigaan kami, dan ternyata benar bahwa di LKPJ T.A 2018 juga terjadi hal yang sama bahkan selisihnya jauh lebih besar.
Penerimaan PAD dari PPJ yang tertuang dalam LKPJ T.A 2018 sebesar Rp. 22.512.025.184, sementara dari data yang kami peroleh seharusnya Rp 22.612.732.409, maka ada selisih yang jauh lebih besar dari LKPJ T.A 2019 yakni Rp 100.707.225. Total penerimaan PAD 2018 + 2019 yang diduga “dikorupsi” sebesar Rp 112.413.877.
Untuk mendapatkan penjelasan dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Labuhanbatu, awak media Poskota.net beberapa kali menyambangi kantor Bapenda, tetapi tidak ada yang bersedia untuk diklarifikasi.
Muslih, SH. MM Sekretaris Bapenda yang kami dapati berada dikantor mengatakan enggan untuk menanggapinya dan akan konfirmasi dulu dengan Kabanpenda Tomy Harahap S.Sos, M.AP, namun ditunggu-tunggu tidak ada juga klarifikasinya bahkan berjanji akan mempertemukan dengan Kabid, sampai berita ini diturunkan tidak pernah terealisasi.
Usaha untuk mendapatkan klarifikasi terus dilakukan baik lewat kontak telepon dan WA kepada Kabid dan Kaban tidak ada tanggapan sama sekali.
