Laporan : Daniel Apollo
BEKASI,poskota.net- Program Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh) Kembali dikomplain Masyarakat, Kali ini Program tersebut yang dilaksanakan di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan menuai komplain dari Pengurus BPD Desa Lambang Sari yang sekaligus mewakili masyarakat diwilayahnya yang dinilai tidak komunikatif dan Kooperatif terkait adanya kegiatan Program Kementerian yang dilaksanakan tanpa adanya laporan dan keterlibatan BPD didalamnya.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPD Lambang Sari Tuti pada Awak Media Usai Acara Minggon Kecamatan Tambun Selatan (belum lama ini), Tuti mengatakan Kalau yang kita ketahui pelaksanaan kegiatan mah bagus Dan rapi.
“Untuk titik keseluruhannya saya tidak diketahui memang kalau pelaksana kegiatan tidak ada yang datang ke BPD. Semua kegiatan program kotaku di Desa Lambang sari tidak ada yang datang untuk melaporkan hasil kegiatan,” Ungkap Tuti pada Media poskota.net.
Menurut Tuti Harusnya ketika ada kegiatan seperti itu paling engga ada tembusan keBPD. Mungkin kalau untuk pemerintahan Desa Mungkin ada tapi untuk ke BPD belum ada komunikasinya.
“Kita engga tau juga ya, sampai saat ini belum ada yang dateng kekantor BPD Harusnya mereka tahu Kantor BPD kan adanya disamping Kantor Desa. Ya Harusnya paling engga ada tembusan bahwa ada kegiatan,” terangnya.
Ditegaskannya sebagai fungsi pengawas BPD sudah lakukan begitu juga dengan pekerjaan juga sudah dilakukan.
“Bagus tidak masalah sih cuma kalau untuk sekian-sekiannya memang tidak ada tembusan,” paparnya.
Saat dikerjakan memang ada plang dipasang cuma tidak adanya laporan hasil kegiatan program kotaku. Kalau pihak Desa mengetahui secara detilmah tidak, tapi untuk kegiatan dilakukan iya karenakan kita ada minggon yang disampaikan disitu.
“Kayaknya Rt-Rw dilibatkan juga, kalau Rt-Rw bicara secara kedinasan kekami sih tidak ada. Sebenarnya kalau dibilang proyek siluman tidak juga,” tegasnya.
Untuk itu, BPD berharap kedepannya biar ada kerja sama aja paling tidak ada tembusan ke BPD. Terutama yang punya wilayahlah.
“Sebenernya kita punya tugas masing-masing gitu, ya jadi jangan khawatir juga kalau pemborong. Misalkan kalau ada kegiatan takut bagaimana-bagaimana gitukan,”Ujar Ketua BPD.
Untuk itu Tuti berharap pelaksana itu harus profesional..terus sesuai dengan harapan jangan asal jadi terus dengan pemerintahan setempat harus ada kerja sama.
“Kan lebih baik enak dipandang oleh masyarakat ada komunikasilah paling engga gitu dan transparan,”Pungkasnya.
Sementara Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Kabupaten Bekasi, Irwan (Aktifis) saat dimintakan tanggapannya, Sabtu (1/2/2020), menegaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh Ketua BPD Lambang Sari adalah merupakan teguran dalam bentuk “wujud penerapan Etika dan Moral” dari tamu yang hadir diwilayahnya.
Bagaimanapun juga dia terpilih menjadi Ketua BPD bukan berdasarkan undian yang dikocok bak Arisan namun berdasarkan Track Record dan dukungan yang dimiliki. Nah sudah barang tentu ada harganya.
“Yang banyak menimbulkan permasalahan adalah pihak kontraktor berikut Steik Holder terkait yang terkadang terkesan angkuh dikarenakan menjalankan Proyek Kementerian yang seolah-olah ” Untouched by The Law “Begitulah Kira-kira,” Tandasnya.
