Laporan : Amir Hutabarat
TARUTUNG,poskota.net – Pelayanan Pdam mual natio dinilai buruk dan mengecewakan banyak pihak,baik itu sejumlah warga sebagai konsumen pelanggan pdam mual natio di taput sudah lama merasa terzolimi atas pelayanan kebutuhan air bersih yg di distribusikan jauh dari yang diharapkan.
Menanggapi dengan menyoroti hal tersebut Aktivis Lsm Lppas Ri Lppas menyampaikan Bahwa Masyarakat secara luas sebagai konsumen barang maupun jasa, memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi atau perjanjian dengan pihak pelaku usaha. Baik perseorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak.
Hal ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya Pasal 4 terkait hak konsumen yang jumlahnya mencapai 9 item.
Yakni, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Hak lainnya adalah terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Empat hak konsumen lainnya adalah hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Terakhir, adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak-hak itulah yang bisa ditempuh dan didapatkan masyarakat sebagai konsumen. Tak terkecuali bagi warga yang mengalami kerugian atas pelayanan air bersih yang dikelola oleh Pdam mual natio,Kabupaten Tapanuli utara.
“Belum pernah ada kompensasi untuk pelanggan selama dirugikan oleh PDAM dari dulu sampai sekarang.Demikian halnya yang sering dialami konsumen atau pelanggan Pdam selama ini,sepert; air sering macet sampai berhari-harii,air sering keruh bercampur lumpur dan seterusnya masih banyaknya pelanggan pdam yang belum miliki water meter air walapun sudah bertahun-tahun menjadi konsumen atau pelanggan pdam. Akibat terjadinya hal pelayanan yang tidak baik dan buruk yang sering dialami pelanggan tersebut dengan jelas-jelas menimbulkan kerugian terhadap sejumlah pelanggan di berapa kec di kab taput,”kata Aktivis lsm lppas Ri (03/02/2020).
Padahal, dengan jelas aturan mengatur hal tersebut. Bahkan, masih di UU 8 tahun 1999 terdapat klausul pasal untuk kewajiban pelaku usaha. Yakni di Pasal 19 yang menyatakan, pelaku usaha memiliki tanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen.
Secara lengkap pasal 19 menyebutkan sebagai berikut : ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi :”Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”jelanya.
Tidak hanya berhenti di ayat kedua, pelaku usaha juga wajib memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, seperti tercantum dalam ayat (3) Pasal 19.
Bahkan, pelaku usaha yang telah melakukan pemberian ganti rugi, dalam ayat (4) disebutkan, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
“Aturan itu sudah jelas. Karenanya warga yang merasa dirugikan bisa mendapatkan kompensasi. Kalau ternyata pelaku usaha (Perumda) bisa membuktikan itu kesalahan konsumen, maka tidak ada kompensasi,” ujar aktivis lsm lppas.
Seperti diketahui juga Pdam mual natio harusnya memahami yang merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 memiliki tiga tujuan dalam pembentukannya sebagai badan usaha.
Hal ini sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi, badan usaha memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian.
Dilanjut dengan tujuan lainnya, yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaa yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
“Tapi memang kalau kita nilai PDAM selama ini” ke inginanya berorentasi hanya menambah pelanggan atau konsumen yang banyak, tapi sementara pelayanan masih buruk dan terus dipertanyakan sejumlah pihak karena belum maksimal dalam pelayanan air bersih yang diduga tidak standar dan masih jauh dari yang diharapkan warga yang akhirnya banyak komplain dari konsumen atas tindakan pdam yang tidak cepat untuk mengatasi masalah yang timbul”
“Jadi kalau warga terus dirugikan, keluhan tidak ditanggapi, ya sudah selayaknya dan seharus bupati mengevaluasi Dirut-nya. Hak warga dan konsumen wajib dijaga tentunya. Apalagi Pdam mual natio itu”berorientasi hanya memikirkan profit”semata,deng pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
“Ketika direktur Pdam mual natio taput dikonfirmasi melalui selulerya(whatsapp)senin 03 pebr 2020 pukul 13:15 wib untuk dimintai tanggapan”terkait adanya keluhan sejumlah warga konsumen pelanggan pdam mual natio,atas pelayanan pdam yang masih buruk,baik hal baku mutu kualitas air bersih yang diproduksi pdam yang diduga belum memenuhi standart, dan sering terjadinya air macet dengan mati suri”,direktur tidak kunjung menjawab,awak media poskota.net.
