Diduga Dana BOK Puskesmas Dipotong 50%, Terkuak  Mengalir ke 2 Petinggi APH, Pj Bupati Benarkan Interview 24 Kapus  — poskota.net
instagram youtube
logo

Diduga Dana BOK Puskesmas Dipotong 50%, Terkuak  Mengalir ke 2 Petinggi APH, Pj Bupati Benarkan Interview 24 Kapus 

Kamis, 21 Desember 2023 - 09:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Fhoto: Pj Bupati Tapteng, Dr.Sugeng Riyanta, SH akui telah interview 2 Kepala Puskesmas terkait pemotongan dan BOK 50 persen.

Laporan : H. Charles Pardede

Tapanuli Tengah, Poskota.net .-Mendadak Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr.Sugeng Riyanta, SH mengundang sejumlah Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bendahara guna mengklarifikasi adanya dugaan pemotongan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 50 persen dari jumlah 23 Puskesmas yang menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat, demikian dikatakan sumber awak media ini pada Selasa (19/12/2023) di Pandan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ungkap sumber yang ikut di undang dalam acara itu menyebutkan, ” Interview itu dilakukan dikarenakan, adanya surat pernyataan sejumlah ASN di lingkungan Puskesmas diatas materai 10.000 dengan mengaku adanya pemotongan dana BOK oleh Bendahara Puskesmas”, terang sumber yang enggan ditulis jati dirinya.

“Dimana modus pemotongan itu dilakukan oleh setiap bendahara dari ASN, perawat, bidan.Para bendahara memberikan ATM dan buku rekening kepada para ASN, Perawat dan bidan agar dana yang di transfer dari pemerintah dan untuk di salurkan sebagai dana pelayanan kesehatan dan selanjutnya bendahara Puskesmas memotong dana tersebut sebesar 50 persen yang di terima setiap Puskesmas dan selanjutnya dana tersebut di setorkan bendahara Puskesmas ke Bendahara Dinas Kesehatan Tapteng”, pukasnya.

Sementara menurut sumber mengungkapkan, ” ditempat terpisah Bendahara Dinas Kesehatan telah dimintai keterangan di rumah Dinas Bupati terkait penerimaan dana pemotongan 50 persen dana BOK dan mengakui sejumlah penerimaan dana dari Bendahara Puskesmas”, beber sumber itu.

Lebih lanjut dikatakan sumber, “permintaan keterangan itu ada berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Tapteng pada Selasa (19/12/2023), dari interview dilakukan  Pj Bupati kepada sejumlah Kapus dan Bendahara mengakui adanya pemotongan dana BOK sebesar 50% dan dana tersebut disetorkan ke Bendahara Dinas Kesehatan”.

Sembari menyebutkan, “Selanjutnya dana pemotongon 50% dari perawat dan bidan itu menurut sumber Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Nursyam menjelaskan ada sejumlah dana disalurkan ke 2 petinggi APH berbaju coklat berkantor di Sibolga diakui sebesar Rp.1,7 M  dan ada mengalir ke petinggi baju coklat berkantor di Tapteng hal itu diakui Kadis Kesehatan memberikan sebesar Rp.700.000.000.”.

“Pemotongan dana BOK itu terjadi, diduga semenjak tahun 2018 dan hingga kini, yang mana dana BOK itu di realisasikan setiap triwulan dalam setahun oleh pemerintah Pusat.

Dimana dana BOK yang dipotong 50%  itu diperkirakan setiap tahunnya sekitar Rp.30 milyard disetorkan ke Dinas Kesehatan dan sesuai pengakuan Kadis Kesehatan sebagian dana ada disetorkan kepetinggi penegak hukum berbaju Coklat berkantor di Sibolga sebesar Rp.1,7 M dan petinggi berbaju coklat berkantor  di Tapteng sebesar Rp.700 juta.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapteng, Nursyam yang dicoba di Konfirmasi  Wartawan pada Rabu (20/12/2023) melalui WhatsApp jaringan pribadinya menyebutkan, ”

Mohon maaf ,,saya tidak bisa berkomentar banyak,terkait yang saudara tanyakan ,saya sudah konfirmasi dan sudah saya sampaikan kepada bapak Pj Bupati”, jelasnya kepada awak media ini melalui pesan singkat mantan Direktur Akper Pemkab Tapteng itu.

Secara terpisah Pj Bupati Tapteng, Dr.Sugeng Riyanta yang di konfirmasi Wartawan Poskota melalui jaringan pribadinya menyebutkan, ”

Benar, kemarin saya melakukan interview terhadap 24 Ka UPTD Puskesmas dan Bendahara Puskesmas, serta pihak-pihak terkait dari Dinkes yang dilaporkan telah memotong Dana BOK yang menjadi hak para Nakes se Tapteng”, terangnya.

Jelasnya lagi, ” Langkah yang saya tempuh ini masih terkait dengan sidak yang saya lakukan di Puskesmas Sitahuis beberapa hari sebelumnya,

Sejak hari Senin saya sudah membentuk Tim Pemeriksa dari Inspektorat untuk mengusut dugaan pungli dana BOK dan  Jaspel oleh petinggi Dinkes Tapteng, Tim Pemeriksa saya pimpin sendiri agar efektif bekerja”, jelas mantan Wakajati Kepulauan Bangka Belitung itu.

“Saat ini Tim Pemeriksa masih bekerja, tentang materi hasil pemeriksaan belum dapat kami ekspose ke publik.Terima kasih atas konfirmasinya”, tutup Dr.Sugeng melalui WhatsAppnya.

Berita Terkait

Kakanwil Kemenag Banten, Dampingi Kafilah MQKN dan MQKI di Makassar
Beberkan Program Wali kota, Endah Winarti Sebut Tidak Ada se Indonesia Hanya di Kota Depok.
Fokus Pada RTLH dan Pendidikan Gratis, Wakil Ketua DPRD Inginkan Hak Dasar Masyarakat Terpenuhi
Reses di Kelurahan Kalibaru Hamzah Sampaikan SE Wali Kota dan Paparkan Anggaran RW
Kakan Depok Berhasil Selesaikan Berkas Yang Menumpuk, Hingga Rapihkan Lingkungan Masjid
Kontes Batu Akik di Tutup, Hamzah Sabet Juara di Dua Kategori Sekaligus
Berkah Pedagang di Kontes Batu Akik Nusantara, Sehari Bawa Uang 500 Ribu Rupiah
Tumpah Ratusan Masyarakat Saksikan Kontes Batu Akik
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 18:13 WIB

Tabayun di Sekretariat Daerah Akhiri Perselisihan Wartawan dan ASN DPRD Kabupaten Tangerang

Minggu, 28 September 2025 - 19:57 WIB

Camat Mauk Resmikan PIK 2 CUP U-40, 12 Tim Desa dan Kelurahan Ikut Bertanding

Sabtu, 27 September 2025 - 18:44 WIB

Program Magister Institut Binamadani Indonesia Angkat Isu Strategis Pengelolaan Haji dalam Stadium General 2025

Jumat, 26 September 2025 - 23:38 WIB

Kaksubak Kementerian Agama Kota Tangerang Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar, Laporkan Jika Ada Temuan

Kamis, 25 September 2025 - 18:19 WIB

Pemkot Tangerang Tegaskan Tidak Ada Dasar Hukum Klaim Pembayaran Rp17 Miliar

Kamis, 25 September 2025 - 15:14 WIB

Pelayanan RS Sari Asih Sangiang : Transparansi Kapasitas dan Etika Securiti Dipertanyakan warga

Rabu, 24 September 2025 - 18:18 WIB

PWI Banten Tunjuk Sri Mulyo Jadi Plt Ketua PWI Kabupaten Tangerang

Senin, 22 September 2025 - 08:48 WIB

Transparansi Dipertanyakan, Warga Desa Rancalabuh Terkendala Pencairan PKH

Berita Terbaru

Berita Daerah

Kakanwil Kemenag Banten, Dampingi Kafilah MQKN dan MQKI di Makassar

Kamis, 2 Okt 2025 - 18:15 WIB

Nasional

Vietnam Adopsi LKLB Indonesia untuk Jaga Harmoni Masyarakat

Kamis, 2 Okt 2025 - 17:56 WIB