Depok,poskota.net – Lakukan kunjungan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Harison Mocodompis fokus pada dua hal yaitu penguatan strategi komunikasi publik dan evaluasi terhadap pengelolaan layanan pertanahan, khususnya pengaduan masyarakat.
“Agenda kami kali ini adalah melakukan penguatan komunikasi dan meninjau sejauh mana strategi komunikasi, baik dengan media maupun masyarakat, telah dijalankan oleh Kakan Depok. Hasil evaluasi menunjukkan indeks pelaksanaan berada di angka 3,6 dari skala 0 hingga 4. Ini merupakan capaian yang cukup tinggi,” ujar Harison.
Harison menegaskan bahwa ada beberapa aspek dalam melakukan penilaian diantaranya adalah aspek tata kelola pengaduan masyarakat,karena menurutnya pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif merupakan hal yang sangat penting.
“Pengaduan masyarakat adalah suara dan harapan mereka. Maka itu, saya meminta jajaran Kantor Pertanahan Depok untuk memberikan perhatian serius. Tindak lanjut pengaduan harus dilakukan secepat mungkin,” tuturnya.
Tidak lupa Harison juga mengapresiasi upaya kerja tim yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok karena menurutnya poin penting dalam peningkatan kerja adalah perbaikan fasilitas dan kerja sama antar tim.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga sempat menyoroti terkait dengan layanan percepatan secara elektronik dimana menurutnya proses transformasi ini memerlukan tahapan sosialisasi yang intensif.
“Jadi modernisasi itu sedang di bangun oleh BPN dari segala aspek khususnya dari produk-produk yang berbasis elektronik yang tentu saja harus di dukung oleh mesin-mesin berbasis anjungan mandiri yang berbasis elektronik base tetapi kita butuh sosialisasi karena mesin ini tidak ujuk-ujuk bisa di gunakan seperti mesin ATM,” katanya.
Di akhir kunjungannya dirinya berharap bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok dapat memaknai dengan jelas arah dan kebijakan Menteri ATR /BPN dan Presiden Prabowo dimana layanan publik harus mendapatkan porsi yang lebih dari yang sebelum-sebelumnya.
“Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden bahwa seluruh program-progran kebijakan di kementrian apapun itu bukan hanya dapat di laksanakan tetapi harus berdampak kepada masyarakat kalau tidak berdampak ya agak kurang sebuah program itu,” tutupnya (Yopi)
