Jakarta PosKota Net
8 November 2026 Sejumlah kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyatakan akan menggelar aksi gembok nasional terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah pada 10 November 2026. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan teknis yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional dapur dan kesejahteraan para pekerja.
Kepada PosKota Net, Sabtu, 7 November 2026, sejumlah kepala dapur SPPG menyampaikan enam tuntutan utama. Mereka menolak pemberlakuan Juknis 63551 yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi di lapangan, serta menolak pengurangan jumlah relawan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.
Tuntutan berikutnya adalah meminta agar kendaraan operasional kembali dimasukkan dalam komponen dukungan dapur. Menurut mereka, kendaraan memiliki peran penting untuk mengangkut bahan pangan, mendistribusikan makanan, serta memastikan layanan MBG berjalan tepat waktu dan menjangkau penerima manfaat.
Para kepala SPPG juga menolak pengurangan insentif kader posyandu. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang skema insentif sebesar Rp2.000 per penerima manfaat karena dinilai belum sebanding dengan tugas, waktu, dan tanggung jawab yang harus dijalankan di lapangan.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah menyederhanakan sekaligus mengintegrasikan sistem aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan MBG. Banyaknya aplikasi dan proses pelaporan yang dianggap berulang dinilai menambah beban administrasi serta mengurangi waktu pengelola untuk fokus pada pelayanan makanan bergizi.
Tuntutan terakhir adalah meminta pemerintah mengoperasionalkan dapur-dapur SPPG yang telah siap. Mereka berharap dapur yang sudah memenuhi persyaratan tidak lagi mengalami penundaan, sehingga tenaga kerja dapat segera bekerja dan masyarakat penerima manfaat memperoleh layanan secara optimal.
“Kalau kami tidak kerja, kami makan apa, Pak?” keluh sejumlah karyawan dengan nada sedih ketika membicarakan rencana pengurangan tenaga kerja dan dampaknya terhadap penghasilan mereka. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan nasib para pekerja sebelum menerapkan kebijakan baru yang berpengaruh langsung terhadap operasional dapur.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Namun, para pengelola SPPG meminta agar pelaksanaan instruksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan lapangan, keberlanjutan operasional, serta perlindungan terhadap pekerja dan relawan. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, super admin SPPG belum memberikan tanggapan; pesan hanya menunjukkan status satu centang.
Editor Jhon E purba
Reporter Jhon E purba
