Laporan :Patupa Pakpahan
BEKASI,poskota.net- Warga mengeluh kepada Kepala Desa Kedung Pengawas Kec Babelan Kab Bekasi karena banyak warga terdampak pandemi Covid 19 tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
Bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di wilayah Desa Kedungpengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan data ajuan pemerintah desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapala Desa Kedungpengawas Nasarudin mengatakan, pihaknya telah mendata warga yang terdampak Covid-19 di luar penerima PKH dan BPNT. Hal itu dilakukan berdasarkan intruksi dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi untuk validasi data.
Akan tetapi Nasarudin mengatakan data yang dijadikan acuan pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk warga terdampak kategori miskin baru akibat Covid-19 ini tidak sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan RT dan RW yang mengetahui secara fakta keadaan wargannya.
“Data yang sudah kita ajukan ke Dinsos melalui Pemerintah Kecamatan Babelan itu ada 4.577 kepala keluarga (KK). Namun, kata Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, pengajuan tersebut hanya 888 KK yang telah disetujui untuk bantuan dari Kabupaten Bekasi dan 914 KK akan dicover oleh Banpres. Nah sisanya yang masih belum tercover itu berarti ada 2.775 KK lagi, itu siapa yang mau tanggung jawab?,” ujarnya, Senin (11/5/2020).
Oleh karena itu, ia berharap kepada Pemerintah Kecamatan Babelan maupun Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bisa menjelaskan secara langsung kepada masyarakat Desa Kedungpengawas terkait dengan jumlah kuota penerima bantuan tersebut.
“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya minta kepada Pemerintah Kecamatan Babelan dan Dinsos Kabupaten Bekasi agar dapat menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat (terkait bantuan yang tidak sesuai) secara terbuka dan transparan. Jika tidak, ini sama saja membenturkan kami dengan warga,” tegasnya.
Perlu diketahui bahwa sekarang ini masyarakat miskin baru sudah semakin banyak akibat pandemj Covid 19 yang berkepanjangan sementara pemerintah mengatakan akan memberikan bantua kepada wargannya.
Namun kenyataannya banyak data yang dibaharui melalui aparatur desa hanya catatan belaka disatu sisi mereka jadi berbenturan dengan warga. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus sesegera mungkin mengatasi hal ini.
