CIAMIS, Poskota,Net- Aksi demonstrasi yang digelar SAPMA Pemuda Pancasila Ciamis pada Kamis, 17 Juli 2025, bukan sekadar ekspresi kemarahan pelajar dan mahasiswa. Lebih dari itu, aksi ini mencerminkan krisis kepercayaan yang makin dalam terhadap lembaga pendidikan pemerintah, khususnya Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat.
Ratusan massa yang mengepung kantor KCD 13 diwarnai dengan tuntutan keras: Kepala KCD XIII, Widhy Kurniatun, diminta mundur karena dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dan etis.
“Ada kepala sekolah yang curhat: jika tidak memberikan amplop, maka pertanyaannya tidak dilayani,” ujar seorang orator SAPMA saat menyampaikan orasi, seraya memutar rekaman dugaan praktik pungli dalam lingkup KCD.
Rekaman Audio Ungkap Dugaan Pungli, Pemprov Diminta Bertindak
Dalam aksi tersebut, SAPMA memutar rekaman audio yang disebut berisi percakapan antara kepala sekolah dan oknum pejabat KCD. Rekaman itu menyebut adanya permintaan uang agar pihak sekolah bisa mendapatkan perhatian saat konsultasi atau pengajuan kegiatan.
“Kami minta Kepala KCD XIII mengundurkan diri. Ini bukan sekadar kegagalan komunikasi, tapi soal integritas. Kalau tidak mundur, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas salah satu peserta aksi.
Meski demikian, Kepala KCD XIII, Widhy Kurniatun, menolak mundur secara sepihak. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dianggap belum memuaskan. Tapi jabatan ini di bawah kewenangan Pemprov. Kami serahkan sepenuhnya ke pimpinan,” ujar Widhy saat menemui pengunjuk rasa.
Yang lebih mencemaskan dari kejadian ini adalah sorotan tajam terhadap kultur birokrasi pendidikan yang diduga menyuburkan praktik transaksional. Kegiatan dinas ke sekolah, studi tour, hingga bimbingan teknis, kerap disebut menjadi celah gratifikasi yang terselubung.
SAPMA bahkan menyebut adanya pengarahan sekolah untuk menggunakan jasa travel tertentu, sebuah indikasi konflik kepentingan yang jika benar, akan meruntuhkan nilai netralitas layanan pendidikan.
“Kalau ada travel yang ditunjuk secara informal oleh KCD, itu tidak etis. Apalagi kalau dikaitkan dengan pungli. Ini harus diusut tuntas,” ujar Dani, Ketua MPC Pemuda Pancasila Ciamis.
Sebagai bentuk mosi tidak percaya, massa SAPMA menggembok dan menyegel kantor KCD 13. Aksi tersebut bukan sekadar teatrikal, melainkan simbol dari sikap publik yang merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya melayani.
“Kami kecewa. Bahkan saat audiensi sebelumnya, soal snack saja dipersoalkan, katanya pakai uang pribadi. Padahal itu uang rakyat. Ini bukan negara instruksi, ini negara hukum,” kata salah satu mahasiswa yang ikut aksi.
SAPMA menyatakan akan menyerahkan bukti rekaman kepada aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan investigasi.
Evaluasi Menyeluruh Dibutuhkan, Bukan Sekadar Mundur
Persoalan di KCD XIII bukan hanya soal siapa yang menjabat. Akar masalahnya lebih dalam: lemahnya pengawasan, tidak adanya evaluasi berbasis kinerja, dan minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran serta pola pelayanan.
Pakar tata kelola publik menyebut, jika Pemprov Jawa Barat tak segera merespons krisis ini dengan langkah serius—baik dalam bentuk evaluasi maupun rotasi pejabat—maka krisis kepercayaan ini akan terus membesar dan menjalar ke unit pendidikan lainnya.
“Ini bukan hanya soal Kepala KCD, tapi tentang budaya pelayanan publik yang sudah waktunya direformasi total,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Ciamis.
(Lili Romli)
